Kasus Aset Pemkot, Deden: Izin Lokasi Itu Ditandatangani Wali Kota Helmi Hasan

0
165

BengkuluKito.Com, – Deden Abdul Hakim selaku Kuasa Hukum PT Tiga Putra Mandiri (TPM) menyebut izin lokasi Perumahan Grand Korpri di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, itu ditandatangani oleh Wali Kota Helmi Hasan, Senin (13/7/2020).

Hal ini terkait lahan 8,6 hektare yang diduga aset milik Pemerintah Kota Bengkulu.

“Izin lokasi itu yang menandatangani pak Helmi Hasan sebagai wali kota saat itu,” ujarnya.

Deden mengatakan, kalau dilihat dari awal kemudian terbit izin, sebenarnya sudah bisa disimpulkan bahwa aset ini tidak bermasalah.

Kalau aset ini bermasalah, terang dia, tentulah Pemda kota juga tidak akan gegabah.

“Nah tiba-tiba kan setelah tahun 2016 selesai semua perizinan, PT Tiga Putra itu menjalankan kegiatannya. Ada pernah muncul laporan dan itu sudah selesai,” kata Deden.

Laporan waktu itu, lanjut dia, di Polda ditembuskan sampai ke Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Agung turun ke Bengkulu.

Clear, tidak ada masalah. Justru PT Tiga Putra dengan inisiatifnya mempertanyakan ke Pemda kota tahun 2017. Mempertanyakan HGB, ini itu, ada di datanya, kepada wali kota cq Sekda,” ungkapnya.

“Kemudian dijawablah, karena itu urusannya BPKAD, dijawab bahwa tanah yang bersertifikat tersebut tidak tercatat dalam SIMDA BMD Pemerintah Kota Bengkulu,” tambah Deden.

Ia menyebut, waktu itu yang menandatangani dari BPKAD ibu Zuliyati sebagai Kepala Badan.

“Itu kewenangan beliau. Jadi, dasar itu clear bagi kami untuk melaksanakan kegiatan. Sebenarnya tanpa itu pun kami clear-clear saja karena izin sudah keluar,” sebutnya.

Dijelaskan Deden, proses itu bukan hanya sepihak saja, tetapi pernah dilakukan rapat bersama untuk mendapatkan rekomendasi sebelum keluar izin.

“Proses itu bukan hanya sepihak ya, maksudnya begini misal hanya dengan wali kota saja, orang yang punya kebijakan saja. Di situ pernah dilakukan rapat bersama untuk mendapatkan rekomendasi sebelum keluar izin,” terangnya.

Siapa itu? sambung Deden, “PU ada, lingkungan hidup juga ikut dalam rapat, bagian hukum juga, dan rata-rata merekomendasikan,”

“Apa rekomendasi mereka? Kalau pun misal ada administrasi yang kurang, silahkan lengkapi administrasi. Akhirnya kesimpulannya, tidak ada masalah PT Tiga Putra untuk melakukan aktifitas di lahan itu,” pungkasnya. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here