Kuasa Hukum PT TPM: Perizinan Perumahan Grand Korpri Sah Secara Hukum

0
208

BengkuluKito.Com, – Terkait dugaan tindak pidana penghilangan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu berupa lahan seluas 8,6 hektare di Bentiring, Kuasa Hukum PT Tiga Putra Mandiri (PT TPM) Bengkulu, Deden Abdul Hakim mengatakan jika perizinan perumahan Grand Korpri sah secara hukum.

“Pada prinsipnya PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu merupakan salah satu perusahaan yang menjalankan program Pemerintah Pusat berupa pembangunan dan penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” terangnya, Kamis (9/7/2020).

Jadi, kata Deden, yang harus diingat ialah perusahaan melaksanakan program pemerintah yaitu 1 juta rumah. Artinya, dalam hal melaksanakan program pemerintah, maka sudah dipastikan tidak semata profit oriented tetapi juga ada pelaksanaan kegiatan sosial bagi masyarakat.

Kemudian, PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu selalu ta’at dan patuh pada aturan yang berlaku dalam mengembangkan sebuah kawasan hunian MBR, dengan didahului adanya permohonan-permohonan izin.

Dimulai dengan adanya rapat gabungan pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Kota Bengkulu yang diwakili Dinas Tata Ruang, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional dan lainnya. Termasuk di dalamnya PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu.

Sehingga, lanjut dia, pihak pemangku kebijakan menerbitkan rekomendasi yang pada akhirnya Walikota Bengkulu menerbitkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 226 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perumahan Grand Korpri Bentiring sebanyak 429 Unit kepada PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu.

Lalu, Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 227 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kepada PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu atas usaha dan/atau kegiatan Perumahan Grand Korpri Bentiring di Jalan Korpri Raya Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

“Perlu juga semua ketahui bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebagai dasar penguasaan/pengelolaan atas tanah pun telah ada atas nama PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu. Jadi, PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu dalam mengembangkan kawasan hunian telah sah memiliki dasar hukum dalam menjalan kegiatannya,” jelasnya.

Deden menuturkan, dalam perjalanannya ditahun 2017, PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu telah menanyakan terkait status lokasi/lahan ke BPKAD Kota Bengkulu melalui surat Nomor 018/TPMB/2017, perihal Kepastian Lahan Perumahan Tiga Putra Mandiri Bengkulu di Bentiring.

Sebagai mana balasannya dengan surat Nomor 028/458/B.III/BPKAD/2017 perihal Kepastian Lahan Perumahan Tiga Putra Mandiri Bengkulu di Bentiring, menyatakan bahwa lahan berdasarkan sertifikat tersebut tidak tercatat dalam Simda BMD Pemerintah Kota Bengkulu.

“Sehingga kami PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu mempertanyakan pernyataan saudara Heri Ifzan mantan Ketua Pansus Aset Pemkot yang menjelaskan lahan Korpri merupakan Aset Pemkot Bengkulu. Justru kami mempertanyakan apakah hasil kesimpulan Pansus tidak disampaikan kepada Pemerintah Kota Bengkulu?,” tanya Deden

“Kami pun mempertanyakan lebih lanjut, jikalau pernah beli atau ganti rugi, tindaklanjut dari pembelian pakai APBD itu apa? Kalau hibah, surat hibahnya mana? Apakah telah pula disertifikatkan?,” tanya dia lagi.

Jangan sampai, terang Deden, hanya bermodalkan peta wilayah dan/atau kwitansi ganti kerugian sudah mengklaim itu milik salah satu pihak.

“Apakah sudah dapat dipastikan kwitansi ganti kerugian itu yang lokasinya adalah lahan yang diberikan izin untuk PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu?,” sampai dia.

Menurut Deden, persoalan ini harus dikaji secara mendalam, karena jangan sampai mendzolimi pihaknya.

“Pengurus PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu itu merupakan orang-orang yang telah berpengalaman dalam usaha perumahan. Jadi sangat kecil kemungkinan gegabah/serampangan melakukan kegiatannya tanpa adanya suatu kepastian hukum atas suatu tanah,” terangnya.

Ia menambahkan, hingga saat ini pihaknya memegang teguh prinsip dan hak pengelolaan atas tanah/lahan karena dokumen hukum yang diberikan kepada pihaknya yang saat ini dimiliki.

“Kami justru khawatir masyarakat/konsumen yang berada di hunian Grand Korpri Bentiring saat ini, yang justru merasa cemas karena aset mereka yang terancam,” ujarnya.

“Kapasitas kami sudah menjelaskan dan sudah menyampaikan kepada masyarakat/konsumen atas adanya persoalan ini, kami pun telah menunjukkan dokumen hukum pengelolaan/pengembangan lahan dan Alhamdulillah masyarakat/konsumen yang saat ini menempati hunian merasa apa yang dilakukan PT. Tiga Putra Mandiri Bengkulu sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” pungkas Deden. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here