Penegakan Hukum yang Beretika

0
150

Oleh: Taufiqurrohman Syahuri

Munculnya Komisi Yudisial yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap (norma moral) perilaku para hakim, merupakan suatu terobosan yang melahirkan pergeseran makna terhadap norma etika.

Demikian juga Ketatapan MPR tentang Etika Berbangsa, mengatur Pejabat Negara akan tunduk kepada Etika Kehidupan Berbangsa sebagai rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.

Kesadaran akan arti pentingnya norma moral telah disadari oleh bangsa Indonesia terutama sejak amandemen konstitusi dengan menuangkan sejumlah ketentuan etika di dalam konstitusinya.

Undang-Undang Dasar Negara Republuik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) mengatur norma moral dalam beberapa ayat.

Presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan tercela (Pasal 7A UUD 1945), demikian juga terhadap hakim dan hakim konstitusi serta anggota komisi yudisial.

Artinya sekalipun tidak ada pelanggaran hukum korupsi misalnya, jika telah terbukti melakukan perbuatan tercela maka mereka dapat diberhentikan dari jabatannya.

Pencantuman norma moral dalam sejumlah ketentuan di UUD 1945 mengindikasikan bahwa penegakan hukum saja tidak cukup, perlu juga dilakukan penegakan norma etika.

Norma etika atau disebut juga dengan istilah norma moral berbeda dengan norma hukum.

Kalau norma hukum itu biasanya terdapat dalam sebuah peraturan perundang-undangan dan sanksinya tegas, maka norma moral itu hidup dalam masyarakat dan sanksinya tidak tegas.

Dalam aliran hukum positifisme, Hart menjelaskan bahwa tidak perlu ada hubungan antara norma moral dan norma hukum. Artinya, norma moral berdiri sendiri di samping norma hukum.

Namun demikian, tidak seluruhnya kedua norma itu selalu harus terpisah, karena dalam bagian-bagian lain justru kedua norma tersebut kadang sulit dipisahkan.

Fuller mengatakan, bahwa hukum dan moral tidak bisa dipisahkan karena konsep hukum sendiri di dalamnya mengandung nilai moral.

Sebagai contoh dapat disebut di sini, yaitu: norma dilarang membunuh, dilarang menipu, dilarang mencuri dan dilarang memfitnah.

Semua contoh norma larangan itu juga merupakan norma hukum yang sekaligus mengandung unsur norma moral.

Memang akan lebih baik apabila suatu norma moral dijadikan sebagai norma hukum melalui peraturan perundang-undangan atau peraturan bersama, sehingga akan dapat dikenakan sanksi yang tegas, tidak seperti sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran norma moral.

Selain itu, tingkat ketaatan terhadap norma hukum yang mengandung norma moral itu diharapkan akan lebih baik karena pada dasarnya masyarakat sudah lama mengenal norma tersebut dalam bentuk norma moral yang bersumber dalam hati nurani.

 

*Akuntabilitas dan Independensi Hakim*

Hakim adalah aktor utama penegakan hukum (law enforcement) di pengadilan yang mempunyai peran lebih apabila dibandingkan dengan jaksa, pengacara, dan panitera.

Pada saat ditegakan, hukum mulai memasuki wilayah das sein (yang senyatanya) dan meninggalkan wilayah das sollen (yang seharusnya).

Hukum tidak lagi sekedar barisan pasal-pasal mati yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi sudah “dihidupkan” oleh living interpretator yang bernama hakim.

Dalam memutus suatu perkara, hakim harus mengkombinasikan tiga hal penting, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.

Dengan cara itu, maka pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar penyusunan putusannya akan semakin baik.

Lebih dari itu, hakim juga perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran yang bisa memberikan arahan dalam berpikir dan bertindak dalam menjalankan aktifitas kehakimannya, yaitu falsafah moral (moral philosophy).

Faktor falsafah moral inilah yang penting untuk menjaga agar kebebasan hakim sebagai penegak hukum diimbangi dengan idealisme untuk memberikan keadilan bagi para pencari keadilan.

Dalam pengertian lain, independensi peradilan harus juga diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (judicial accountability).

Namun, sebagaimana diketahui bersama, bahwa jabatan hakim di satu sisi merupakan jabatan yang sangat mulia, dan di sisi lain jika tidak hati-hati, dapat merendahkan martabatnya sendiri karena banyak godaan yang siap menjerumuskannya.

Jabatan hakim boleh dikatakan merupakan jabatan yang dekat sekali dengan godaan-godaan duniawi. Betapa tidak, di tangan seorang hakim nasib dan masa depan seseorang akan ditentukan.

Orang yang tadinya kaya raya dan terkenal sebagai donatur di lingkungannya misalnya, tiba-tiba jatuh martabatnya sebagai manusia karena masuk penjara akibat putusan hakim.

Oleh karena itu, sudah menjadi suatu pandangan umum apabila orang yang berurusan dengan pengadilan akan berusaha semaksimal mungkin, dengan segala cara (baca menghalalkan segala cara) melakukan segala hal asalkan putusan hakim dapat berpihak kepadanya.

Hakim sebagai pemutus keadilan harus dijamin independensinya, ia tidak boleh terpengaruhi dan dipengaruhi oleh siapapun.

Hakim yang independen akan memberikan kesempatan yang sama dan terbuka kepada setiap pihak untuk didengar tanpa mengaitkannya dengan identitas atau kedudukan sosial pihak-pihak tersebut.

Seorang hakim yang independen akan bersikap imparsial, bebas dari pengaruh yang tak berhubungan dan kebal dari tekanan pihak luar.

Seorang hakim yang independen memutus berdasarkan kejujuran, berdasarkan hukum sebagaimana yang diketahuinya, tanpa menghiraukan akibat yang bersifat personal, politis ataupun finansial.

Hakim dianggap sebagai wakil Tuhan di atas dunia, dan apapun putusannya adalah benar (res judicata pra veritate habetur) terlepas apakah pada saat memutuskan seorang hakim dipengaruhi oleh perilaku yang salah atau bertentang dengan hukum dan etika.

Namun demikian, hakim yang baik ia akan memutuskan suatu perkara sesuai dengan kebenaran ilmunya, sebaliknya hakim yang buruk ia akan memutus suatu perkara tidak menggunakan ilmunya, secara sadar ia akan menghianati ilmu yang sebenarnya ia ketahui.

Di sinilah letak pentingnya independensi hakim harus dibarengi dan dijaga dengan akuntabilitas hakim. Independensi hakim tanpa akuntabilitas hakim akan berpotensi menimbulkan putusan yang sewenang-wenang.

Jadi independensi hakim sangat riskan melahirkan kemerdekaan, bila tanpa akuntabilitas dan kontrol yang berseberangan dengan ide pembatasan kekuasaan.

Kondisi tersebut dapat melahirkan situasi tirani yudikatif yang meminggirkan cita-cita untuk menegakan hukum dan keadilan.

Kemerdekaan hakim tidak berada pada ruang hampa dan independensinya tidak bersifat absolut.

Hakim bukanlah manusia yang sempurna dan sangat mungkin melakukan kesalahan, karena itu kemandirian hakim harus disertai tanggung jawab (accountability).

Bahkan Plato di masa lampau sudah memperingatkan ketidaksempurnaan hukum seiring munculnya praktik penegakan hukum yang sekalipun sejalan dengan undang-undang, tetapi bertentangan dengan hak asasi manusia dan rasa keadilan.

Sering dijumpai sejumlah putusan hakim yang tidak memiliki daya moralitas di dalamnya.

 

Penulis adalah Dosen di UPN Veteran Jakarta. Pernah bekerja sebagai Anggota Komisioner di Komisi Yudisial RI dan Staf Ahli di Mahkamah Konstitusi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here