Supervisi dari KPK, Pemprov Bengkulu Luncurkan Sistem Pengaduan Korupsi Berbasis Online

0
23

BengkuluKito.Com, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Pemerintah Provinsi Bengkulu yang meluncurkan sistem pengaduan elektronik berbasis online atau e-Dumas, supaya masyarakat Bengkulu dapat melaporkan dugaan perilaku koruptif para pejabat dan jajaran birokrasi di wilayah Provinsi Bengkulu, Selasa (7/7/2020).

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Pemerintah Provinsi Bengkulu membangun sistem pelaporan elektronik berbasis online tersebut.

“Aplikasi ini merupakan yang pertama di Indonesia yang memperoleh supervisi langsung dari KPK. Harapannya, aplikasi yang dibuat oleh Pemprov Bengkulu ini dapat diduplikasi oleh pemerintah-pemerintah daerah lainnya,” ujarnya.

Alex menyebut, KPK lebih banyak mengandalkan pelaporan masyarakat dalam penindakan korupsi. Tiap tahun, KPK menerima rata-rata 6.000 sampai 7.000 pelaporan masyarakat.

“Sekitar 80 persen dari laporan yang masuk tersebut menjadi basis KPK dalam melakukan penyelidikan kasus korupsi. Karena itu, pelaporan masyarakat sangatlah penting,” ungkap dia.

Dia menambahkan, bahwa masyarakat masih banyak yang mengalami atau melihat langsung perbuatan korupsi, sehingga pemerintah atau aparat penegak hukum (APH) harus memfasilitasinya agar masyarakat berani melaporkan.

Salah satunya, kata Alex, dengan membangun aplikasi pelaporan seperti ini.

“Selanjutnya, KPK berharap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan APH di wilayah Bengkulu dapat berjalan sinergis dalam menangani pelaporan masyarakat. KPK berharap bahwa penindakan merupakan upaya paling akhir, sehingga APIP perlu mengambil inisiatif koordinasi dalam penanganan pelaporan masyarakat itu,” jelasnya.

Alex mengingatkan, Inspektur Daerah Provinsi Bengkulu agar dapat mengambil peran kuat dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat.

Pada saat bersamaan, KPK sangat ingin memastikan APIP kuat dan kompeten di bidangnya.

“Inspektur daerah berdasarkan aturan dapat langsung mengeluarkan surat tugas kepada aparatnya atau APIP untuk segera melakukan audit investigatif berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat, tanpa lebih dahulu menunggu surat tugas dari kepala daerah,” sampai dia.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan keseriusannya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sistem pencegahan korupsi, terang Rohidin, dibangun dengan membuat sistem pelaporan elektronik ini yang mengintegrasikan APIP di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bengkulu dengan APH.

“Dengan e-Dumas kita harapkan masyarakat mudah dan nyaman menyampaikan laporan atau pengaduannya terkait perilaku koruptif di jajaran Pemerintahan Provinsi Bengkulu,” ujarnya.

Terhimpun, hadir dalam acara peluncuran aplikasi tersebut Wakil Ketua KPK melalui telekonferensi dari Gedung KPK Jakarta, Gubernur Provinsi Bengkulu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu.

Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kepala Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah V KPK, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait se-Bengkulu, dan Ketua Satgas Saber Pungli Provinsi Bengkulu. (rilis)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here