Mantan Ketua Pansus Aset: Awalnya, Prihatin PNS dan Honorer yang Belum Memiliki Rumah

0
48

BengkuluKito.Com, – Mantan Ketua Pansus Aset DPRD Kota Bengkulu periode 2014-2019, Heri Ifzan menjelaskan, jika awal Pansus tersebut berdiri lantaran prihatin dengan kawan-kawan PNS dan honorer yang belum memiliki rumah, Selasa (7/7/2020).

“Awalnya kan kita tidak berbicara lahan ini ada persoalan. Awalnya Pansus ini berdiri karena ada keprihatinan dari kawan-kawan PNS yang saat itu belum memiliki rumah, termasuk kawan-kawan tenaga honorer yang ingin memiliki rumah,” jelas Heri

“Kita cobalah melakukan inisiatif, kita bentuk Pansus dengan kawan-kawan di DPR untuk melakukan penataan aset,” tambah dia.

Kemudian, kata Heri, aset-aset yang didata ini pihaknya coba manfaatkan dan rekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk diberikan rumah murah kepada kawan-kawan PNS yang belum memiliki rumah waktu itu.

“Seiring waktu, ternyata kita temukan ada lahan di Bentiring tersebut seluas 62,9 hektar milik pemerintah daerah. Kita Pansus sangat mendukung saat itu, ini bisa dijadikan lahan pemberian rumah murah untuk kawan-kawan PNS,” ungkap dia.

Tapi seiring waktu, lanjut Heri, (lahan) itu tidak dijadikan pemberian rumah murah, tetapi dikomersilkan murni.

Maka Pansus turun, ternyata selidik punya selidik ditemukan bahwa ini lahan pemerintah daerah. Di situlah mulai ditelusuri, ditemukan ternyata lahan ini milik pemerintah daerah.

“Dasarnya tadi seperti yang saya sampaikan, pengakuan dari tim 9 yang sampai saat ini masih anggota DPRD Kota Bengkulu yaitu bapak Sutardi. Merupakan mantan Kepala Desa dua periode sewaktu pembagian pembebasan lahan tersebut lewat pembayaran APBD tahun 1995,” paparnya.

Kedua, sambung dia, adanya surat laporan dari Ketua RT 23 Bentiring yaitu saudara Farizal datang ke Pansus menjelaskan bahwa betul ini adalah lahan (milik Pemda Kota Bengkulu). Dari situlah Pansus bekerja.

Terkait perumahan tersebut tidak digunakan untuk subsidi? Heri menjawab, “itu kita dengar, makanya kita Pansus turun ke lapangan. Ternyata mereka (pengembang) lewat HGU atau apa, mereka diberi pemodalan oleh Bank BTN, nah ini yang terjadi. Makanya Pansus sangat kecewa waktu itu kita turun ke lapangan,”

Ternyata seiring waktu, sambung Heri lagi, ada pengakuan dan laporan memang lahan tersebut milik Pemda kota.

“Kalau dana yang digelontorkan dari BTN itu kita tidak mengetahui secara riil, karena itu rahasia perusahaan mereka. Kita juga tidak bisa masuk ke ranah tersebut. Faktanya mereka melakukan komersil penuh. Ini awal penyelidikan Pansus waktu itu. Nama perusahaannya itu PT Tiga Putra Mandiri,” bebernya.

Heri menambahkan, saat pihaknya turun ke lapangan, timbul kekecewaan dari Tim Pansus dan juga PNS. Ternyata mereka melakukan komersil penuh atau komersil murni.

Dari sinilah Pansus menulusuri dan menelusuri, ternyata lahan tersebut adalah lahan milik pemerintah.

“Di sini Pansus mulai bergerak, kalau lahan ini milik pemerintah daerah berarti ada pelanggaran hukum. Kenapa pemerintah membayar untuk pemerintah sendiri. Jadi tidak boleh terjadi,” pungkasnya. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here