Giliran Mantan Ketua Pansus Aset DPRD Kota Bengkulu Diperiksa Penyidik

0
84

BengkuluKito.Com, – Tim penyidik Kejari Bengkulu kembali memanggil saksi untuk diambil keterangan guna melengkapi berkas dugaan tindak pidana korupsi lahan milik Pemerintah Kota Bengkulu seluas 8,6 hektar, dari total 62,9 hektar, Selasa (7/7/2020).

Kali ini, penyidik memanggil mantan Anggota DPRD Kota Bengkulu periode 2014-2019, Heri Ifzan, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pansus Aset DPRD dari fraksi PPP.

Dikatakan Heri, kesaksiannya tadi terkait lahan Korpri yang ada di Bentiring. Saat itu dirinya dalam kapasitas sebagai Ketua Pansus Aset DPRD Kota Bengkulu periode 2014-2019.

“Sesuai dengan apa yang kita sampaikan dengan kawan-kawan jaksa di Kejari Bengkulu ini tadi, bahwa hasil dari Pansus tersebut memang menyatakan bahwa lahan tersebut adalah milik Pemerintah Kota Bengkulu,” terang Heri.

“Dasarnya apa? Karena kita menemukan ada surat ukur, peta lahan tanah, dan pengakuan dari kawan-kawan yang notabene waktu pembebasan lahan tersebut mereka ikut terlibat di dalam itu,” tambah dia.

Heri menjelaskan, aset itu didapatkan dengan dua cara sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Pertama didapat dari hibah, yang kedua dilakukan dengan pembelian melalui uang APBD kota, kabupaten maupun provinsi.

“Ketika mengeluarkan pembiayaan lewat APBD, maka ini disebut aset atau harta milik daerah,” jelasnya.

Dirinya menyebut, dulu waktu masih di Pansus tahun 2015, 2016, 2017, itu ada pembahasan terkait masalah aset tersebut.

“Dokumennya sudah pasti, setiap kali rapat itu kan ada notulen. Mereka ini yang melakukan pencatatan apa yang disampaikan oleh Pansus, baik di paripurna maupun di internal rapat anggota Pansus sendiri,” sampai Heri.

“Saat itu saya menjadi Ketua Pansus, terus jadi Wakil Ketua. Anggotanya pak Sutardi, Mardensi, Indra Sukma, dan banyak lainnya. Waktu itu Ketua DPRD nya masih ibu Erna. Bukti notulensi itu ada diarsipkan di DPRD Kota Bengkulu,” papar dia.

Dia juga menerangkan, hasil temuan Pansus waktu turun ke lapangan saat itu menjelaskan bahwa aset tersebut adalah milik Pemerintah Kota Bengkulu.

“Dasar kepemilikannya itu pengakuan tim 9 waktu dibentuk ketika terjadi pembebasan lahan tersebut, itu pertama. Kedua, ada pengaduan Ketua RT 9 atau RT 23 (red. RT 13) atas nama pak Farizal itu bahwa beliau menyatakan memang lahan itu milik Pemerintah Kota Bengkulu,” tandasnya.

Sebelumnya, Senin kemarin (6/7/2020), mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Bengkulu, Taman, ikut diperiksa penyidik Kejari Bengkulu guna dimintai keterangan terkait kasus tersebut. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here