Bersama KPK dan BPKP, Pemprov Bengkulu Bersinergi dalam Pengendalian Korupsi Dana COVID-19

0
46

BengkuluKito.Com, – Guna mencegah terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran penanganan COVID-19, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pemerintah daerah dan masyarakat bersinergi melakukan pengawalan.

Hal ini disampaikan Kepala BPKP Pusat, Muhammad Yusuf Ateh, dalam ‘Rapat Koordinasi dan Diskusi Interaktif Bersama Seluruh Gubernur se- Indonesia’ melalui virtual meeting.

Wakil Gubernur Bengkulu, Dedy Ermansyah, saat mengikuti Rapat Koordinasi dan Diskusi Interaktif Bersama Seluruh Gubernur se- Indonesia’ melalui virtual meeting.

Dalam rapat yang juga dihadiri Ketua KPK Firli Bahuri ini, diketahui kucuran dana APBN untuk penanganan COVID-19 di Indonesia sebesar Rp 695,2 triliun.

Sedangkan APBD dari refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Pemda sebesar Rp 72,6 triliun.

“Uang negara yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19 sangat besar nilainya. Prioritasnya adalah memastikan manfaatnya betul-betul sampai ke masyarakat,” ungkap Kepala BPKP Pusat, Yusuf, Jum’at (26/6/2020).

Ia mengatakan, berdasarkan arahan Presiden Jokowi pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Internal 2020, pengawasan harus mengutamakan pencegahan disertai profesionalisme penegak hukum dan kolaborasi yang solid antar lembaga.

Karenanya, pencegahan harus benar-benar maksimal.

Yusuf menambahkan, untuk mengawal akuntanbilitas dalam masa kedaruratan diperlukan adaptasi yang relevan.

Kolaborasi peran harus dilakukan sejak awal, sehingga kapasitas untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah menjadi semakin kuat dan dapat dilakukan sedini mungkin.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah menuturkan, Pemerintah Provinsi akan menjadikan pencegahan sebagai prioritas.

“Jika uang negara sudah terlanjur bocor, manfaat yang seharusnya sampai ke masyarakat sudah pasti tidak dapat di deliver atau delivernya akan terhambat. Jadi, pencegahan harus menjadi prioritas,” terangnya.

Dia menyampaikan, Pemprov Bengkulu mendukung dan berkomitmen terhadap sinergi tersebut.

“Tentu kita pemerintah daerah akan ikut mengawal dan menjalankan langkah-langkah apa saja yang diintruksikan untuk mendukung sinergi pengendalian korupsi,” pungkas Dedy. (CW2)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here