Oknum Polisi Divonis 2 Tahun, Kuasa Hukum: Hakim Hanya Bersandar Satu Alat Bukti

0
73

BengkuluKito.Com, – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu yang diketuai Rizal Fauzi, akhirnya menjatuhkan vonis 2 tahun penjara terhadap terdakwa oknum polisi, Iptu Maulana, lantaran terbukti bersalah melakukan tindakan kekerasan fisik kepada istrinya, Jum’at (19/6/2020).

Terdakwa dinilai bersalah melanggar Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dikatakan Kuasa Hukum terdakwa, Danny Apeles, bahwa mengamati putusan tersebut pihaknya menilai tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, karena majelis hakim hanya bersandar terhadap satu alat bukti.

Kuasa Hukum Terdakwa, Danny Apeles (kanan).

“Seperti yang kita ketahui tadi, majelis hanya melihat bahwa hanya keterangan saksi-saksi saja yang dipertimbangkan, sedangkan menurut KUHAP itu alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa,” ungkapnya.

Danny menuturkan, yang diuraikan oleh majelis hakim itu hanya menguraikan tentang keterangan para saksi. Dan dari keterangan para saksi itulah diambil suatu keputusan bahwa terdakwa telah terbukti dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

“Kalau misalnya kita melihat di dalam suatu laporan, untuk peristiwa Pantai Berkas tidak termasuk dalam suatu peristiwa yang dilaporkan oleh saksi korban. Karena, saksi korban itu hanya melaporkan suatu peristiwa itu terjadi di bulan April 2018 sampai dengan Januari 2019,” paparnya.

Sedangkan, kata Dia, tadi yang diuraikan oleh majelis hakim itu adalah peristiwa yang terjadi di Februari 2019, yang tidak termasuk di dalam laporan korban.

Terkait upaya yang akan dilakukan? Danny menjawab, “Ya kami akan koordinasi sama Jaksa Penuntut untuk penahanan dan sebagainya. Tetapi yang jelas, kami akan fikir-fikir dulu untuk upaya hukum apa yang akan kami ambil sehubungan dengan putusan yang baru kita dengar tadi,”

Dilain pihak, Kasi Pidum Kejari Bengkulu Anthony, menyampaikan bahwa terhadap vonis tersebut antara putusan dan dakwaan sama pasal yang digunakan, yaitu Pasal 44 Ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

“Yang berbeda, kita menuntut 3 tahun diputus oleh pengadilan 2 tahun. Sedangkan untuk barang bukti dan biaya perkara semuanya sama dengan tuntutan jaksa,” tandasnya. (CW1)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here