Terseok-seok 5 Tahun Terakhir, FPNI Pertanyakan Kinerja Pengelola PD.Bimex

0
36

BengkuluKito.Com, – Fraksi Gabungan Persatuan Nurani Indonesia (FPNI) mempertanyakan apakah kondisi Perusahaan Daerah (PD) Bimex yang tergolong sangat tidak baik disebabkan bentuk hukum perusahaannya atau kinerja pengelolanya, Selasa (16/6/2020).

Demikian disampaikan Ketua FPNI, Usin Abdisyah Putra Sembiring, saat digelar pembacaan pandangan umum FPNI dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu.

Dikatakan Usin, dalam nota penjelasan Gubernur Bengkulu atas usulan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Bimex menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bimex Provinsi Bengkulu nampaknya ada sesuatu yang sangat mendasar.

Sehingga, PD.Bimex terseok-seok dalam menjalankan bisnisnya terutama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Lalu, sambung Usin, gubernur dalam penjelasannya menyampaikan secara keseluruhan kondisi PD.Bimex tergolong sangat tidak baik. Aspek keuangan, aspek pelanggan, aspek administrasi, dan mungkin saja meliputi aspek kualifikasi tenaga pekerjanya.

“Maka kami tentu bertanya-tanya, apakah hal itu murni dikarenakan bentuk hukum perusahaannya sehingga susah sekali bergerak atau kinerja para pengelola PD.Bimex yang tidak mampu bekerja secara profesional mengelola perusahaan secara efektif dan efisien sebagaimana prinsip good corporate governance,” sampainya.

Usin menjelaskan, ibarat pasien yang sakit datang ke dokter, dokter akan memeriksanya dengan pengecekan standard lalu memberikan obat apakah suntikan atau obat diminum.

Mana kala dokter tersebut tidak dapat mengenali indikasi penyakit pasien, dokter mengantar kepada dokter khusus dan meminta pemeriksaan laboratorium dan mungkin melakukan general checkup ke rumah sakit.

Dari hasil pemeriksaan laboratorium dan general checkup, barulah seorang dokter menyimpulkan apa indikasi penyakit pasien ini.

Dengan begitu, dokter menindaklanjuti dengan tindakan medis untuk menyembuhkan sakit yang diderita pasien.

“Bukan ujuk-ujuk seorang dokter menyimpulkan ganti namanya saja, penyakit akan hilang. Itu bukan tindakan medis kedokteran, tapi tindakan tanpa dasar,” tegasnya.

Dia menerangkan, berkaca dari pemeriksaan penyakit demi penyembuhan, seharusnya menyadari bahwa apapun bentuk badan hukumnya, jika memang PD.Bimex saat ini sedang sakit, harus diperiksa terlebih dahulu penyakitnya apa saja.

“Bila perlu metode pemeriksaannya audit investigatif dan legal audit, bila perlu pemeriksanya ditunjuk lembaga independen untuk mengenali penyakit di PD.Bimex secara utuh. Bukan kemudian PD.Bimex sakit lalu diganti nama menjadi Perseroda PT.Bimex yang akan mewariskan penyakit yang sama,” terang Usin.

Dengan kondisi di atas, kata Usin, berkenaan dengan kondisi PD.Bimex yang sakit parah, maka pendapat Fraksi Gabungan PNI meminta keputusan paripurna untuk pembahasan usulan Gubernur Bengkulu terhadap perubahan PD.Bimex menjadi Perseroan Daerah Bimex dalam panitia khusus kinerja pada Bimex terlebih dahulu.

Pansus ini bekerja dan mengkaji apakah hasil pemeriksaan kondisi PD.Bimex dilanjutkan dalam perubahan badan hukum atau penindakan secara hukum atau hanya merubah total manajemen serta dewan direksinya.

“Dengan begitu, paripurna ini juga memberikan keputusan atau rekomendasi paripurna kepada gubernur melakukan pemeriksaan penyakit PD.Bimex dengan audit investigativ serta melakukan legal audit terhadap PD.Bimex terlebih dahulu. Kemudian, menyampaikan presentasi hasil audit investigatif dan legal audit terhadap PD.Bimex dalam rapat panitia khusus secara transparan,” papar Usin.

“Supaya jelas kondisi status hukum kesehatan neraca keuangan PD.Bimex untuk diubah statusnya perseroan daerah. Harapan kita, perubahan status PD.Bimex ini harus menjadi perusahaan perseroan daerah yang sehat sebagai salah satu instrumen (alat) pemerintahan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Bengkulu,” tandasnya. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here