Minta Aset SDN 62 Dihapus, Pengacara Ahli Waris Akan Surati Pemkot Bengkulu

0
74

BengkuluKito.Com, – Akibat ganti rugi lahan yang tidak dibayarkan, Pengacara Ahli waris lahan SDN 62, Jecky Haryanto akan menyurati pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, untuk meminta menghapus aset bangunan tersebut, Selasa (16/6/2020).

“Saya akan kirim surat ke Pemerintah Kota untuk menghapus aset SDN 62 itu, karena ganti rugi lahan tidak dilakukan oleh pemerintah kota sampai saat ini. Jadi kita minta aset itu dihapus,” terang Jecky.

Dia mengatakan, pada pokoknya bangunan pemerintah yang berada di atas lahan itu pihaknya minta dihapus semua.

“Jadi ada bangunan sekolah, sama perumahan guru ada di belakang itu. Karena perumahan guru juga ada di lahan milik ahli waris itu,” ujarnya.

Terkait itikat baik Pemkot Bengkulu untuk membayarkan ganti rugi lahan tersebut? Jecky menjawab, “sampai sekarang nggak ada, totalnya kemarin 3,3 hampir 3,4 miliar,”

Dirinya menyebut, untuk permintaan penghapusan aset tersebut merupakan surat pertama yang baru mau diajukan ke pemerintah kota.

“Karena logikanya juga, kalau pemerintah kota mau mendirikan sekolah baru, di tempat baru, tentu aset yang lama harus dihapuskan dulu. Karena tidak mungkin nanti muncul ada dua bangunan SD dalam aset pemerintah kota. Kan begitu logikanya. Tapi itu akan dikaji lagi apakah memang begitu aturannya,” jelasnya.

Menurut Jecky, logikanya ketika mau membangun bangunan SD dengan nama SDN 62 yang baru tetapi yang lama tidak dihapus, maka ini nanti akan menjadi double dalam inventarisasi aset.

Makanya, kata Jecky, aset yang lama ini harus dihapus dulu baru bisa mendirikan SDN 62 yang baru.

“Kalau tidak, ya di administrasi pemerintahan di inventarisasi aset ada muncul dua. Apa nggak akan bermasalah nanti? Kan begitu,” ungkapnya.

Dia menambahkan, rencananya minggu ini dirinya akan memasukkan surat tersebut. Dalam surat tersebut, yang jelas terkait aset Pemda kota yang berdiri di atas lahan ahli waris yang tidak jadi diganti rugi.

“Tentunya kalau masih berdiri di situ akan terus merugikan pihak ahli waris secara ekonomis,” sampainya.

Jecky menjelaskan, karena ahli waris tidak bisa memanfaatkan lahan itu maka kerugian terus akan bertambah di pihak ahli waris.

“Ini hal yang normal, kerugian dalam hukum ketika tidak dapat memanfaatkan maka muncul kerugian materil yang ditimbulkan akibat itu. Jika kita mengambil dari sisi ekonomis, misalnya lahan itu disewakan,” sebutnya.

Kemudian, lanjut Jecky, terkait Pemda ingin membangun SD baru dalam logikanya ya hapus dulu yang lama agar tidak menimbulkan persoalan diinventaris aset dari pemerintah kota, terkait anggaran dan segala macam nanti.

“Berdasarkan pemberitaan yang diterima, lahan untuk SD itu kan kabarnya sudah dibeli, informasinya. Mungkin kita sampaikan juga itu berdasarkan informasi yang kita terima, lahan untuk SDN 62 sudah dibeli tetapi belum dibangun. Artinya, pemerintah kota kan tidak jadi membayar ganti rugi lahan SDN 62 ini, kan gitu,” kata dia.

Disampaikan Jecky, surat itu rencananya akan ditembuskan ke Kementerian Pendidikan, pihak-pihak terkait, termasuk mungkin nanti ke pihak pengadilan.

“Kita kirimkan juga nanti semua itu,” tandasnya. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here