Setetes Keadilan, Masih Adakah? (In Casu Novel Baswedan)

0
138

Oleh: Ismira Munifatuzzahra

Publik heboh, wajah penegakan hukum Indonesia disorot. Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan-pun kembali menjadi buah bibir, terutama di media sosial.

Penyebabnya, bukan hanya karena penanganan kasusnya berlarut. Sejak 2017 dan baru menemukan titik terang diakhir tahun 2019, setelah kedua pelaku ditangkap.

Tetapi, lebih disebabkan oleh tuntutan Jaksa yang dinilai melukai rasa keadilan masyarakat.

Jaksa menuntut kedua terdakwa hanya satu tahun penjara. Kedua terdakwa dianggap tidak pernah menginginkan melakukan penganiayaan berat dan hanya “memberi pelajaran” kepada Novel Baswedan.

Memang proses hukum masih berjalan, masih dalam tahap tuntutan.

Bisa saja Hakim memutus lebih berat dari tuntutan Jaksa. Hanya saja, melihat realita penegakan hukum di negeri ini, keajaiban itu rasanya mustahil ada.

Mengapa? karena memang dari awal tuntutan Jaksa sangat ringan.

Sebagai bahan perbandingan, dalam kasus mirip penyiraman air keras ditahun 2017, Lamaji, warga Mojokerto Jawa Timur divonis Hakim 12 Tahun Penjara setelah terbukti melakukan tindakan pidana penyiraman air keras kepada seorang pemandu lagu.

Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut 15 tahun penjara. Pasal yang didakwakan yakni Pasal 353 KUHP Pasal 1 junto Pasal 2.

Dalam kasus Novel, Jaksa juga menuntut kedua terdakwa dengan Pasal 353 ayat 2 KUHP junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lantas apa yang membedakan kasus Novel dan Pemandu Lagu tersebut? Sehingga pelaku dalam kasus Novel dituntut sangat ringan.

Mungkinkah kasus ini tidak murni hukum lagi, namun sarat kepentingan politik.

Mengingat, Novel sangat getol dalam menjerat pelaku koruptor kelas kakap ke meja hijau. Wajar rakyat bertanya, karena benang kasus ini memang ruwet dari awal.

Seharusnya Jaksa bisa menuntut kedua terdakwa dengan tuntutan maksimal.

Kasus kekerasan yang dialami oleh Novel Baswedan tersebut sudah masuk pada Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dalam Pasal 353 ayat (2) menegaskan “Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun” Jo. Pasal 55 ayat (1) penyertaan.

JPU memberi tuntutan tersebut hanya karena pelaku memberi alasan “tidak sengaja”.

Apakah itu pantas untuk pelaku agar mendapatkan efek jera dengan tuntutan selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan?

Sedangkan di Pasal 353 ayat (1) berbunyi “Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Jika keduanya disatukan, bahwa pelaku yang melakukan penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan itu dengan adanya unsur “sengaja”, membuat luka-luka berat.

Secara logika kata sengaja seperti apa? Sengaja melukai korban dalam perjalanan pulang dari shalat subuh di masjid?

Secara logika, pelaku sudah tahu bahwa korban sedang ada di sana dan tahu korban selalu pergi shalat subuh.

Bahkan sudah menyiapkan air keras. Pelaku sudah ada niat di dalam hatinya untuk melakukan penyiraman.

Ketidaksengaja? Seperti apa? Terbentur? Terpeleset? Ketabrak? Secara logika orang yang membawa air keras akan melakukan prosedur tertentu agar tidak mengenai orang, seperti diletakkan di wadah yang begitu rapat dan diberi tanda bahwa itu air keras.

Untuk dipikir-pikir, buat apa membawa air keras malam hari? Kemudian tidak mungkin pelaku tidak memantau korban, pasti sudah memantau terlebih dahulu. Masihkah disebut tidak sengaja?

Begitu juga dilihat dari alasan lain, Jaksa menuntut rendah karena kedua pelaku tidak pernah dipidana penjara sebelumnya.

Jika alasannya karena pelaku tidak pernah dipidana sebelumnya sehingga diringankan, kenapa tidak melihat sisi sudut korban yang mendapatkan mata sebelah menjadi buta seumur hidup.

Seharusnya pelaku dituntut dengan hukuman maksimal. Perlu diingat, Jaksa atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah salah satu aparat penegak hukum yang mewakilkan masyarakat dan korban.

Artinya, secara tidak langsung memberi pembelaan terhadap korban, bukan malah memberi keringanan terhadap pelaku, bahkan terkesan menjadi penasihat hukumnya pelaku?

Ada apa ini? Apakah hukum kita hanya seonggok peraturan sebatas tulisan saja? Atau sebatas aturan formalitas?

Peraturan Hukum Pidana tersebut dibentuk untuk memberi efek jera agar pelaku yang melakukan kejahatan tersebut tidak melakukan kejahatan lagi dan bertaubat.

Jika diberi keringanan seperti itu, kemungkinan di masa yang akan datang kasus ini akan terjadi lagi.

Aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) harusnya jangan terlalu tergesa-gesa memberi tuntutan hukuman ringan karena alasan “tidak sengaja”.

Jangan melihat kepentingan pelaku saja, tetapi juga memikirkan kondisi korban.

Bahkan rasa keadilan masyarakat-pun harus diperhatikan. Jangan sampai masyarakat tidak percaya dengan keadilan yang dipertontonkan oleh aparat penegak hukum.

Dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar tetap Sosiologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 14 Des 1983, 37 Tahun lalu, Prof. Dr. Soerjono Soekanto, menyampaikan lima faktor pokok yang berperan atau mempengaruhi dalam proses penegakan hukum.

Faktor hukumnya sendiri, faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau fasilitas, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan.

Dari kelima faktor yang mempengaruhi tersebut, Faktor “Penegak Hukum” menempati titik sentral.

Oleh karena itu, dalam menjalankan peranan aktual, penegak hukum sebaiknya mampu “Mulat Safira atau Mawas Diri”, hal mana akan tampak pada perilakunya yang merupakan pelaksanaan peranan aktualnya.

Agar mampu mawas diri, penegak hukum harus berikhtiar untuk hidup, setidaknya mempunyai dua sikap: “Sabenere” (logis) yakni dapat membuktikan apa atau mana yang benar dan yang salah dan Samestine (etis) yakni bersikap tindak maton atau berpatokan dan tidak waton ialah asal saja sehingga sembrono atau “ngawur”.

Ukuran maton antara lain saperlune atau tidak bertele-tele tanpa ujung pangkal.

Semoga aparat penegak hukum dibenteng terakhir dalam kasus Novel, Hakim, bisa bersikap mawas diri untuk sabenere (logis) dan samestine (etis) dalam memutus dan memberi keadilan.

Tidak hanya keadilan untuk Novel Baswedan, tetapi juga keadilan bagi masyarakat yang memang merindukan rasa keadailan itu sendiri.

Cukuplah masyarakat kecewa dengan rendahnya tuntutan dan argumentasi yang dibangun Jaksa dalam tuntutannya. Semoga setetes keadilan itu masih ada.

 

Penulis adalah adalah Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here