Hoax dalam Pusaran Pemilu: “Sebuah Evaluasi Pemilu 2019”

0
1684

Oleh: Arie Elcaputera dan Ary Wirya Dinata

Pemilihan umum, secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan.

Pemilihan umum merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby, dan lain-lain.

Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik.

Salah satu contoh dari teknik agitasi politik yang digunakan saat ini adalah dengan menyebarkan berita bohong (hoax) yang dapat mempengaruhi masyarakat.

Hoax dan Pemilu, dua kata ini menjadi penting dalam pergelaran demokrasi yang baru saja dilakukan di Indonesia, sebab keduanya memiliki tautan dalam hal partisipasi pemilih untuk menentukan pilihan bagi petarung politik di era demokrasi yang sangat rentan dengan perpecahan.

Hoax menjadi salah satu jurus ampuh untuk pembunuhan karakter lawan politik, mengingat penyebaran hoax yang sangat cepat dan masif melalui media sosial dapat mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya.

Ditambah lagi saat ini dengan era konvergensi yang semakin liar.

Dalam kontestasi pemilu, kampanye merupakan salah satu instrumen untuk memperkenalkan kandidat dan program kerjanya. Namun kadang kala, dalam kampanye berkelindan tujuan yang negatif.

Seperti, adanya kampanye negatif yang dilakukan oleh pasangan calon dalam rangka membuka kelemahan-kelemahan dari rivalnya guna mengeruk suara dan dukungan publik.

Dalam penalaran yang wajar, tentu kampanye negatif masih dapat diterima sebagai bagian dari kompetisi untuk meraih simpati masyarakat.

Namun, apabila konten dalam kampanye telah mengarah kepada pemberitaan yang tidak lagi berdasar dan bernada kebohongan maka hal demikian tidak dapat lagi dikategorikan sebagai kampanye negatif membangun namun lebih menjurus kepada kampanye hitam.

Sebab menggunakan instrumen berita atau informasi bohong dan menyebarkannya secara masif kepada publik.

Modus operandi penyebaran berita bohong sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam dunia politik, demokrasi dan pemilu, karena praktek penyebaran hoax telah sering terjadi dipelbagai negara demokrasi tanpa terkecuali di Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang menanamkan benih-benih demokrasi.

Berita bohong (hoax), pertama kali dikenalkan oleh Mac Dougall pada tahun 1958.

Menurut Curtis D Macdougall, bahwa hoax adalah kepalsuan dengan sengaja dibuat untuk menyeru sebagai kebenaran.

Artinya, hoax adalah kepalsuan yang dibuat seakan-akan adalah kebenaran untuk mengubah perspektif dan preferensi politik masyarakat secara tidak bertanggung jawab.

Lebih lanjut, MacDougall berusaha membedakan antara hoax dari kejujuran yang kesalahan pengamatan (honest error) atau justifikasi yang bersifat subjektif.

Artinya, dalam penyebaran berita hoax ada unsur kesengajaan dari suatu pihak dengan maksud untuk merusak suatu penyelenggaraan pemilu dengan melakukan kecurangan.

Sejalan dengan pemikiran Kusman, yang menyebutkan bahwa berita bohong adalah informasi yang sengaja didesain salah untuk mempengaruhi atau memprovokasi kepada tindakan yang sesuai dengan kepentingan yang membuat informasi.

Hampir sama yang terjadi di Amerika, pola dan modus operandi dalam penyebaran hoax yang terjadi di Indonesia memiliki kesamaan meski tentunya disesuaikan dengan atmosfer politik dan dinamika politik domestik masing-masing negara.

Tetapi secara umum, isyu yang dimainkan berkisar tentang politik identitas, merusak reputasi lembaga penyelenggara pemilu, mendegradasi legitimasi publik atas pelaksanaan pemilu.

Begitu pula yang dilaporkan oleh Mastel Survey 2017, mendata bahwa hoaxes that circulated during the election the election was dominated by political and SARA topics and mostly spread through social media.

Hunt Allcott dan Matthew Gentzkow menggunakan istilah fake news untuk menjelaskan berita bohong. Allcott dan Gentzkow menyebutkan bahwa, “fake news to be news article that are intentionally and verifiably false, and could mislead readers”.

Hoax atau berita bohong digunakan oleh seseorang atau kelompok untuk mencoba mempengaruhi pikiran orang lain, dan tidak jarang hal tersebut dapat membuat masyarakat “keracunan” dalam berpikir.

Pemerintah tampaknya sudah mulai sangat gencar memerangi masalah tentang hoax yang beredar di tengah masyarakat.

Apalagi pada saat pemilu serentak dilaksanakan, banyak berita bohong yang dibuat dan disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melalui media sosial, seperti facebook, instagram, whatsapp maupun twitter.

Bahkan hal ini terus berlanjut sampai dengan sekarang. Dimana, berita hoax menyangkut pemilu yang merupakan bagian dari aktivitas politik menjadi trending topic yang selalu menarik perhatian masyarakat.

Hal inilah yang membuat pemerintah pada saat itu mengambil tindakan tegas dengan membatasi aktivitas masyarakat di media sosial sesaat setelah pemilu dilaksanakan.

Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir berita hoax, walaupun masih ada saja cara yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyampaikan berita bohong kepada masyarakat.

Pada 2019 yang lalu, hoax dan pemilu memiliki keterkaitan bagaimana masing-masing petarung politik berebut mencari simpati para pemilih dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang begitu pesat sebagai salah satu cara untuk menarik perhatian pemilih.

Namun, yang sangat disayangkan adalah pemanfaatan teknologi tersebut oleh sebagian orang digunakan untuk membuat dan menyebarkan berita bohong atau hoax kepada publik.

Dimana berita tersebut cenderung “menyentil” persoalan yang bersifat pribadi, seperti kepercayaan yang dianut dan juga soal primodialisme serta persoalan lainnya yang dapat memicu kemarahan bagi penerima kabar hoax.

Era konvergensi media menjadi salah satu pemicu besar dalam penyebaran konten negatif, khususnya media sosial.

Sebab, hampir sebagian penduduk Indonesia yang mencapai 269 juta jiwa atau 3,49 % dari populasi dunia, dipastikan hampir 70% mengetahui media sosial. Sehingga, dapat dibayangkan betapa besar pengaruh media sosial dalam penyebaran berita hoax.

Maka, wajar saja para pelaku politik praktis berebut untuk menarik simpati para pemilih yang sangat mudah dimobilisasi oleh berita hoax.

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), tercatat sebanyak 771 berita hoax yang menyerang para politikus yang bertarung memperebutkan suara masyarakat.

Sementara itu, data dari Bawaslu menyebutkan bahwa selama rentang waktu 23 September 2018 hingga 24 Mei 2019, Bawaslu menerima 5.013 laporan kampanye bermasalah di media sosial.

Dari 5.013 laporan, Bawaslu telah mengkaji 193 laporan akun media sosial yang diduga melanggar pemilu dan sebanyak 42 akun telah terbukti bersalah dan telah diblokir.

Selain itu, pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 yang lalu hoax sepertinya dijadikan taktik dan strategi dalam mempengaruhi masyarakat luas agar mempercayai atau tidak mempercayai pasangan calon baik itu Presiden dan Wakil Presiden maupun legislatif.

Penyebaran berita bohong/hoax berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.

Bagaimana tidak, hoax menyerang berbagai lini penyelenggara pemilu khususnya Komisi Pemilihan Umum sebagai badan penyelanggara pemilu.

Data dari Komisi Pemilihan Umum menyebutkan setidaknya ada beberapa kasus hoax yang melanda penyelenggara pemilu diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Ketua KPU Himbau Masyarakat Hormati Hasil Pemilu Walau Banyak Kecurangan

2. Anak Kelas II MTS Bobol Situs KPU Pemilu 2019

3. Moil Box KPU Berisi C1 Terpakir di Ruko Digital Print

4. Ketua KPU Anggap Surat Suara Tercoblos di Malaysia Hal Biasa Saja

5. Beredarnya video server KPU yang disetting memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2019

6. Data 17, 5 Juta DPT diduga bermasalah (Laporan BPN02 tanggal 1 Maret 2019)

7. Data 6,1 Juta DPT duduga ganda (Laporan BPN02 tanggal 1 Maret 2019)

8. Mendadak KPU pakai kotak suara kardus

9. Tolak Waktu Debat Pilpres Pukul 18.00 WIB

10. Keanehan Ketua KPU Arief Budiman yang harus diselidiki, Suara terkecil tapi jadi Ketua KPU

11. Mendadak KPU memasukan orang gila di jalanan ke dalam DPT

12. 31 Juta Jiwa pemilih siluman

13. Arief Budiman adalah saudara kandung Soe Hoek Gie

14. Tidak ada penyampaian visi dan misi

Sepanjang tahun 2018, fenomena hoax semakin marak terjadi. Hal ini diperparah lagi dengan situasi politik yang menghadapi Pemilu di tahun 2019.

Data Mafindo menyebutkan, bahwa di tahun 2019 telah terjadi 997 berita hoax, sebanyak 448 atau sekitar 49,94 % diantaranya bertemakan politik.

Sedangkan pada periode Januari-February 2019, terjadi sekitar 104 hoax dan 71 hoax bertemakan politik atau sekitar 68,27 %.

Melihat data tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya fenomena hoax yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 merupakan permasalahan serius yang harus mendapatkan perhatian dari semua kalangan.

Mulai dari pemerintah hingga masyarakat, agar dapat bersama-sama memerangi penyebaran berita bohong atau hoax.

Keberadaan berita bohong atau hoax jelas menimbulkan dampak negatif yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Adapun dampak negatif berita bohong atau hoax, diantaranya:

a. Hoax merusak kredibilitas dan integritas penyelenggaran pemilihan umum;

b. Hoax merusak kredibilitas dan integritas politikus yang bersaing dalam pemilihan umum;

c. Hoax menimbulkan keresahan atau kegaduhan dalam masyarakat;dan

d. Hoax memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa.

Untuk memerangi berita bohong atau hoax dalam penyelenggaraan pemilihan umum, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani Memorandum of Action (MoA).

Sinergisitas antara kelembagaan menjadi kunci dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum penyebaran berita bohong.

MoA tersebut berisi rencana aksi tripartit yaitu KPU, Bawaslu dan Kominfo.

Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang mengawasi proses penyelenggaraan pemilu diberikan tanggung jawab untuk memantau, mengawasi dan dan menyediakan laporan penyebaran konten yang berkaitan dengan berita bohong.

Sedangkan KPU, memberikan data informasi terkait data tim kampanye, pelaksana, petugas dan juru kampanye dan data akun media sosial yang digunakan oleh masing-masing partai calon kandidat.

Sedangkan Kominfo, bertugas menindaklanjuti hasil pemantauan yang dilakukan Bawaslu dan memiliki fungsi edukasi publik untuk terhindar dari terpapar berita hoax.

Berita bohong atau hoax yang marak terjadi, termasuk pada saat penyelenggaraan pemilihan umum 2019 lalu jelas telah menciderai nilai-nilai demokrasi dan merusak kredibilitas dan integritas penyelenggaraan pemilihan umum.

Merusak kredibilitas dan integritas politikus yang bersaing dalam pemilihan umum, menimbulkan keresahan atau kegaduhan dalam masyarakat dan dapat memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa.

Puluhan akun yang diblokir karena terbukti bersalah melakukan penyebaran berita bohong atau hoax menunjukkan hoax dalam pusaran pemilu 2019 lalu merupakan salah satu permasalahan serius bagi bangsa Indonesia yang mampu mendegradasi kualitas demokrasi yang selama ini terbangun.

Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum pun, dalam hal ini pihak-pihak terkait seperti Kominfo, Bawaslu dan KPU telah bekerjasama untuk memerangi berita hoax yang memiliki dampak negatif.

Tidak hanya bagi orang yang menjadi korban secara langsung, namun masyarakat pun yang terperdaya akan berita tersebut ikut menjadi korban dan dari berita bohong atau hoax tersebut dapat memecah kesatuan dan persatuan bangsa.

Oleh karena itu, tidak hanya pemerintah atau pihak-pihak tertentu yang secara kelembagaan diberikan kewenangan, namun pihak lain termasuk masyarakat juga memiliki peran penting dalam memerangi berita bohong atau hoax.

 

Penulis adalah Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (Unib).

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here