Pilkada, New Normal, dan Ancaman COVID-19

0
313

Oleh: Irvan Yudha Oktara

Tertanggal 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) telah menyatakan penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) sebagai Global Pandemic.

Sama halnya dengan negara-negara lain di dunia, Indonesia pun mengalami dampak dari berbagai aspek, baik secara sosial, ekonomi, bahkan situasi politik, dengan adanya pandemi Covid-19 ini.

Menyikapi kondisi peningkatan jumlah korban yang terpapar serta meluasnya penyebaran virus tersebut, pemerintah telah menyatakan penyebaran Covid-19 yang merupakan “Bencana Non-alam” sebagai “Bencana Nasional”.

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).

Tahun 2020, merupakan salah satu momen penting dalam perjalanan demokratisasi berbangsa dan bernegara, yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (red. Pemilihan Serentak 2020), yang akan dilaksanakan serentak di 270 daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota di Indonesia.

Dengan kondisi pandemi ini, juga berdampak pada penyelenggaraan serta pelaksanaan tahapannya.

Menyikapi kondisi ini, Bawaslu RI dalam suratnya yang ditujukan kepada KPU RI dengan Nomor: S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020, perihal Antisipasi Dampak Virus Covid-19 Terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 tertanggal 12 Maret 2020, yang pada pokoknya telah memberikan tiga rekomendasi kepada KPU dalam upaya pencegahan atas penyebaran virus Covid-19.

Yaitu: (1) menyusun mekanisme teknis pelaksanaan tahapan pemilihan yang melibatkan kontak langsung dan perjumpaan fisik antar penyelenggara Pemilu dan masyarakat;

(2) membuat langkah antisipasi terhadap penyelenggaraan pemilihan yang terdampak dari situasi terkini dan kebijakan Pemerintah serta Pemerintah Daerah;

(3) memberikan kepastian hukum kepada pengawas pemilihan, partai politik dan bakal calon perseorangan terhadap pelaksanaan pemilihan dalam situasi bencana nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam upaya pencegahan serta meminimalisir penyebaran Covid-19 selama pelaksanaan tahapan pemilihan serentak 2020, KPU mengambil sikap “Menunda Tahapan Pemilihan Serentak 2020”, dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, tertanggal 21 Maret 2020. (red. SK KPU 179/2020).

Dalam SK KPU 179/2020 tersebut, pada pokoknya menyatakan dan menetapkan penundaan tahapan pemilihan serentak 2020 yang terdiri dari: (1) waktu pelantikan serta masa kerja Pantia Pemungutan Suara; (2) verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan; (3) pembentukan dan masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP); serta (4) pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Selain itu juga, tepat pada 4 Mei 2020, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pada pokoknya, telah mengubah ketentuan Pasal 120, serta menambah ketentuan pasal-pasal yang disisipkan antara Pasal 122 dan Pasal 123, serta antara Pasal 201 dan Pasal 202, yaitu ketentuan Pasal 122A dan Pasal 201A.

Adapun ketentuan-ketentuan tersebut, pada pokoknya telah mengatur antara lain: (1) mengenai salah satu akibat tahapan penyelenggaraan tahapan pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan adalah “bencana non alam”, sehingga dapat dilakukannya “Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan”;

(2) memberikan kewenangan kepada KPU untuk mengeluarkan penetapan penundaan tahapan setelah adanya persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan DPR, serta menerbitkan regulasi terkait tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan dalam bentuk Peraturan KPU;

(3) menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara serentak, ditunda hingga bulan Desember 2020, serta jika waktu yang telah ditetapkan dimaksud tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan penundaan kembali setelah bencana non alam berakhir.

Pada 14 April 2020, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (red. Komisi II DPR) telah mengadakan Rapat Kerja Komisi II dengan jajaran Penyelenggara Pemilihan Umum (red. Penyelenggara Pemilu) yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), bersama Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Dalam rapat kerja tersebut, antara Komisi II DPR, Pemerintah, dan jajaran Penyelenggara Pemilu, telah menghasilkan persetujuan Komisi II DPR atas Usulan Rancangan Peraturan KPU Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupat, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (red. Rancangan PKPU Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No. 15/2019), serta kesepakatan bersama.

Pada pokoknya, mengatur antara lain mengenai: pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Serentak 2020 pada tanggal 9 Desember 2020, serta tahapan Pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2020, dan dalam pelaksanaanya harus sesuai dengan Protokol Kesehatan serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19.

Akan tetapi, hingga saat ini rancangan PKPU Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No. 15/2019 tersebut belum juga disahkan oleh KPU.

Seperti kita ketahui, pemerintah sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, telah memberikan wacana mengenai “tatanan kenormalan baru” atau yang dikenal dengan sebutan “New Normal”, yang artinya masyarakat Indonesia dapat beraktifitas normal kembali namun harus menyesuaikan dan hidup berdampingan dengan Covid-19, dengan mengedepankan protokol kesehatan secara ketat (https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_pemerintah_ingin_masyarakat_produktif_dan_aman_dari_covid_19).

Hal ini sejalan dengan pernyataan WHO, yang menyebutkan belum adanya vaksin atau obat Covid-19, serta Covid-19 pun berpotensi tidak akan hilang dalam waktu singkat, dan akan tetap ada di tengah masyarakat.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, per-tanggal 8 Juni 2020, telah mencatat adanya penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 847, sehingga total keseluruhan menjadi 32.033 orang.

Terhadap pasien sembuh terdapat penambahan sebanyak 406, sehingga jumlahnya menjadi 10.904 orang.

Untuk kasus meninggal dunia juga mengalami penambahan sebanyak 32, dan total kasus meninggal menjadi 1.883 orang (https://covid19.go.id/p/berita/kasus-positif-covid-19-baru-ditemukan-847-orang-totalnya-32033).

Di tengah-tengah wacana “new normal” yang telah disampaikan pemerintah, serta persiapan penyelenggaraan pemilihan lanjutan serentak 2020 yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, terhitung tinggal beberapa hari ke depan akan dimulai, tidak luput dari persoalan pro dan kontra dari berbagai kalangan terkait pandangan optimisme maupun pesimisme dalam pelaksanaan pemilihan dimaksud.

Ihsan Maulana yang merupakan Peneliti Kode Inisiatif, dalam diskusi virtual yang dilaksanakan pada Minggu, 17 Mei 2020, menilai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 akan sulit tercapai.

Karena menurutnya, masyarakat dianggap akan lebih fokus pada pemulihan kondisi ekonominya, dibandingkan dengan kontestasi politik di tingkat daerah.

Selain itu juga, dengan penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 mengakibatkan penegakan hukum pemilu akan sulit ditegakkan. (https://nasional.kompas.com/read/2020/05/17/14320361/akibat-covid-19-partisipasi-masyarakat-dalam-pilkada-serentak-diprediksi?)

Bahkan organisasi sipil masyarakat, seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) telah mengeluarkan Siaran Pers tertanggal 4 April 2020, yang bertajuk “Terbukti Belum Siap, Pilkada 2020 Sebaiknya Tidak Dipaksakan”.

Dalam siaran pers tersebut, Perludem menyatakan bahwa dari hasil Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu pada 3 Juni 2020, pihaknya menilai antara keyakinan Pemerintah, DPR, dan Penyelenggara Pemilu untuk segera memulai kembali tahapan Pilkada, ternyata berbanding terbalik dengan realitas yang dihadapi langsung oleh pemangku kepentingan kepemiluan.

Selain itu juga, Perludem menilai dengan kondisi pandemi yang belum juga mereda, serta persiapan kelanjutan Pilkada ditengah pandemi yang masih jauh dari matang, hanya akan menimbulkan masalah besar dikemudian hari.

Atas dasar beberapa pertimbangan tersebut, kemudian Perludem menyatakan serta mendesak agar KPU memutuskan kembali menunda Pilkada 2020 dengan persetujuan DPR dan Pemerintah. (http://perludem.org/2020/06/05/terbukti-belum-siap-pilkada-2020-sebaiknya-tidak-dipaksakan/)

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja, dalam Diskusi Webinar “Mengawal Demokrasi di Tengah Pandemik, Menakar Kesiapan Pilkada Serentak 2020”, yang diselenggarakan Indopolling Network, Jumat 5 Juni 2020, menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip pelaksanaan Pilkada di era “new normal” sebagai dampak pandemi Covid-19.

Prinsip pertama, adalah perlindungan keamanan jiwa dan kesehatan yang maksimal terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada mulai dari hulu sampai hilir tahapan Pilkada, karena keselamatan tidak bisa ditawar.

Kedua, adalah ketersediaan kerangka hukum yang adaptif dan akuntable.

Ketiga, dukungan anggaran dan logistik yang tepat waktu. Prinsip Keempat, komitmen semua pihak untuk menjaga keberlanjutan tahapan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis walaupun di tengah pandemi.

Selain itu juga, Anggota KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sansi dalam forum diskusi tersebut menyampaikan, penyelenggaraan Pilkada dimasa pandemi tentu ada standar kesehatan yang harus diadopsi untuk menjaga agar demokrasi dan pemerintahan tetap berjalan, sementara keamanan dan keselamatan rakyat terlindungi. (https://www.bawaslu.go.id/id/berita/prinsip-pelaksanaan-pilkada-2020-di-tengah-pandemi-covid-19)

Dalam kesempatan serta forum diskusi yang sama, Wempy Hadir selaku Direktur Eksekutif Indopolling Network, menyatakan bahwa Pilkada Serentak 2020 menjadi sebuah keniscayaan, karena menurutnya transisi kepemimpinan lokal harus dijalankan dan tidak boleh mandek hanya karena pandemi.

Selain itu juga, dirinya juga memberi catatan bahwa Pengawas Pemilu memiliki tugas yang tidak mudah dalam mengawasi proses demokrasi lokal di tengah pandemi sekarang ini, karena menurutnya adanya potensi penggunaan kekuasaan yang dilakukan konstestan petahana sangat tinggi, yang memunculkan oligarki baru. (https://www.beritasatu.com/politik/641767-pilkada-di-tengah-pandemi-disebut-dapat-munculkan-oligarki-baru)

Terlepas dari persoalan apakah pemilihan lanjutan serentak 2020 akan dilaksanakan sesuai jadwal yaitu 15 Juni 2020? Atau, Pemilihan Serentak 2020 perlu kembali diundur hingga kondisi pandemi Covid-19 mereda, sembari mematangkan kembali persiapan penyelenggaraannya, menurut hemat penulis, dinamika ini haruslah dipandang sebagai upaya bersama dari segala pihak, dalam mencari solusi terbaik bagi bangsa dan negara, khususnya kepentingan serta keselamatan warga negara dalam menghadapi kondisi pandemi Covid-19.

Karena kondisi pendemi ini, juga harus dipandang sebagai bagian dari ujian terhadap proses demokratisasi Negara Republik Indonesia.

Oleh karenanya, dalam penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan nantinya yang perlu dikedepankan adalah keselamatan serta kesehatan segala pihak dari ancaman terpaparnya virus Covid-19.

Dan yang paling utama adalah warga negara selaku pemilih, karena hal ini merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin serta diatur dalam ketentuan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945.

Selain itu juga, perlu diperhatikan serta dipertimbangkan mengenai kesiapan masyarakat dalam menghadapi dan menjalani serta beradaptasi dengan perilaku “new normal” dalam kehidupan sehari-hari.

Karena mau tidak mau, penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, kalaupun akan dimulai pada 15 Juni 2020, sudah barang tentu setiap tahapan yang melibatkan partisipasi masyarakat, akan selalu dilaksanakan dengan mengacu pada Protokol Kesehatan Covid-19.

Jika penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan telah berjalan, akan tetapi masyarakat masih belum siap dengan perilaku serta budaya “new normal”, maka hal ini menjadi persoalan baru yang akan dihadapi bangsa ini.

Sehingga, sangat penting untuk pemerintah dapat memaksimalkan edukasi serta sosialisai terhadap budaya serta perilaku kehidupan “new normal” dalam kondisi pandemi Covid-19 kepada masyarakat.

Bahkan, yang juga tidak kalah pentingnya perlu menjadi perhatian adalah bagaimana tetap menjaga hak pilih para warga negara/pemilih yang telah terkonfirmasi positif Covid-19, agar tidak hilang ataupun disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu terhadap hak pilihnya pada tahapan pemungutan suara nantinya.

 

Penulis adalah Advokat sekaligus Sekretaris DPC Assosiasi Advokat Indonesia (AAI) Bengkulu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here