Bencana Berlipat : Corona, Bencana Alam dan Pengesahan UU Minerba

0
123

Oleh: Ricki Pratama Putra

Sudah beberapa bulan ini wabah virus corona menjadi topik utama berita dan pembicaraan di berbagai belahan dunia.

Jumlah kasus virus corona ini sendiri di seluruh dunia masih menunjukkan peningkatan, meskipun di sejumlah negara telah menunjukkan tren penurunan kasus.

Berdasarkan data Worldometers, hingga Sabtu (16/5/2020) pagi, tercatat 4.545.167 (4,5 juta) orang terinfeksi virus corona, 303.849 orang meninggal dunia, dan 1.715.862 orang telah dinyatakan sembuh.

Di Indonesia, berdasarkan data yang disampaikan dr Achmad Yurianto selaku juru bicara pemerintah dalam penanganan Covid 19 dalam konferensi pers yang disiarkan di saluran YouTube BNPB, Sabtu (16/5/2020), akumulasi jumlah PDP bertambah menjadi 33.672 orang dan ODP 258.639 orang.

Sementara itu, kasus positif virus corona di Indonesia hari ini mencapai 17.025 orang. Jumlah pasien sembuh Corona ada 3.911 orang dan meninggal 1.089 orang.

Namun di tengah pandemik covid 19 ini, ibu pertiwi tak henti-hentinya ditimpa oleh bencana.

Seakan sebuah peringatan yang berlipat-lipat kepada kita semua umat manusia yang ada di Indonesia, agar segera sadar dan kembali ke jalan yang benar.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa di tengah pandemik covid-19 ini, bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor dan puting beliung yang menyebabkan kerusakan dan korban jiwa masih sangat sering terjadi.

BNPB mencatat, lebih dari 1.200 bencana terjadi sejak awal tahun hingga Mei 2020.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati menyatakan BNPB telah mengidentifikasi bahwa lebih dari 99 persen kejadian bencana merupakan bencana hidrometeorologi.

Bencana yang paling dominan yaitu banjir dengan jumlah kejadian 457 kali, puting beliung 359, tanah longsor 275 dan gelombang pasang atau abrasi 2.

Selain itu, kategori bencana hidrometeorologi lain yang jumlahnya tinggi yaitu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 119 kali. Total kejadian bencana berjumlah 1.221.

Di samping bencana tersebut, BNPB juga mencatat bencana lain seperti letusan gunung api 3 kali dan gempa bumi 5.

Sejumlah bencana ini mengakibatkan dampak korban jiwa dan kerusakan. Korban luka-luka sebanyak 235 orang, 175 orang meninggal, mengungsi 1,97 juta.

Kerusakan berupa rumah mencapai 17.105 unit, sedangkan infrastruktur lain seperti fasilitas pendidikan 327 unit, peribadatan 394, kesehatan 32, perkantoran 58 dan jembatan 172 unit.

Tentu ini menjadi sebuah catatan yang sangat memprihatinkan.

Di Provinsi Bengkulu belakangan juga banyak terjadi bencana Hidrometeorologi, seperti banjir yang merendam empat desa di Kecamatan Air Besi, Bengkulu Utara. Salah satunya Desa Sebayur wilayah PT Sandabi Indah Lestari pada Maret 2020.

Banjir yang merendam Kota Curup pada April lalu, Angin Puting Beliung di Desa Nanjungan Bengkulu Selatan 4 Mei 2020, Banjir di Desa Kampung Muara Aman Lebong pada 7 Mei 2020 dan Angin Puting Beliung di Desa Air Bening Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong, yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2020.

Apa Itu Bencana Hidrometeorologi?

Bencana Hidrometeorologi, sebuah istilah yang dalam satu dekade terakhir marak dibahas. Bencana meteorologi merupakan bencana yang diakibatkan oleh parameter-parameter (curah hujan, kelembaban, temperatur, angin) meteorologi.

Kekeringan, Banjir, Badai, Kebakaran Hutan, El Nino, La Nina, Longsor, Tornado, Angin Puyuh, Topan, Angin Puting Beliung, Gelombang Dingin, Gelombang Panas, Angin Fohn (angin gending, angin brubu, angin bohorok, angin kumbang) adalah beberapa contoh bencana Hidrometeorologi.

Bencana tersebut dimasukkan ke dalam bencana meteorologi karena bencana disebabkan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor meteorologi.

Perubahan cuaca tentunya hanya pemicu saja, penyebab utamanya jelas adalah kerusakan lingkungan yang masif akibat penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Mantan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dr. Andi Eka Sakya M.Eng mengatakan, banjir dan longsor erat kaitannya dengan curah hujan tinggi akibat kondisi cuaca ekstrem sebagai konsekuensi dari perubahan iklim.

Akan tetapi, curah hujan yang tinggi bukan merupakan satu-satunya faktor penyebab terjadinya banjir di suatu wilayah. Faktor lingkungan, seperti infrastruktur sungai atau drainase yang buruk, penggundulan hutan, dan faktor lainnya sangat berpengaruh.

Apa Penyebab Bencana Hidrometeorologi?
Ada tiga jenis bencana alam yang biasanya terjadi di planet bumi ini, bencana hidrometeorological, bencana geological, dan juga bencana biological.

Sekitar 75% bencana yang terjadi di dunia adalah bencana hidrometeorolgi, angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan 2 jenis bencana yang lain.

Sebenarnya apa yang menjadi penyebab bencana Hidrometeorologi ini? salah satunya adalah Perubahan Iklim (climate change).

Bencana yang terjadi, terutama di Indonesia sering sekali disebabkan adanya perubahan cuaca dan iklim secara mendadak dan ekstrem.

Perubahan iklim yang dipicu pemanasan global lebih diakibatkan oleh peningkatan jumlah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer.

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang pada saat terakumulasi di atmosphere dan menciptakan selubung, kemudian menimbulkan gangguan pada pelepasan panas dari bumi ke luar lapisan atmosphere.

Gas yang memungkinkan untuk hal tersebut terjadi adalah: Karbon Dioksida (CO2), Metana (CH4), Nitrogen oksida (N2O), Hidrofluorokarbon (HFCs), Perfluorokarbon (PFCs), dan Sulfur hexafluoride (SF6).

Permasalahan muncul ketika konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer bertambah.

Sejak awal revolusi industri, konsentrasi karbon dioksida pada atmosfer bertambah mendekati 30%, konsentrasi metan lebih dari dua kali, konsentrasi asam nitrat bertambah 15%.

Penambahan tersebut telah meningkatkan kemampuan menjaring panas pada atmosfer bumi. Mengapa konsentrasi gas rumah kaca bertambah?

Para ilmuwan umumnya percaya bahwa pembakaran bahan bakar fosil dan kegiatan manusia lainnya merupakan penyebab utama dari bertambahnya konsentrasi karbon dioksida dan gas rumah kaca.

Pemanasan global yang disebabkan pada ketimpangan pola produksi, konsumsi dan gaya hidup yang mendorong eksploitasi SDA melampaui kemampuan alam memulihkan dirinya.

Sampah-sampah sebagai implikasi memenuhi kebutuhan dan produksi menjadi kontributor utama pemanasan global berbaur dengan eksploitasi SDA yang berlebih.

Tak juga ketinggalan kebakaran hutan, pembukaan hutan dan pemanfaatan kawasan gambut untuk perkebunan skala besar, pertambangan, perumahan, atau infrastruktur merupakan sumber penyebab pemanasan global di Indonesia.

Akibat kebakaran hutan, Indonesia mencatatkan sebuah “prestasi” dengan ditempatkan sebagai penyumbang C02 ke empat terbesar di dunia.

Sedangkan akibat laju kerusakan hutan yang mencapai 1,8 juta hektare per tahun, Indonesia tercatat dalam buku rekor dunia (Guinness Book of World Records) sebagai negara dengan kerusakan hutan terbesar di dunia.

Sebuah “prestasi” yang mengagumkan bukan?(Baca “Bencana Hidrometeorologi : Apa itu ?”).

Namun, seolah hal-hal ini hanya terdengar layaknya sebuah dongeng belaka.

Pemerintah Republik Indonesia seakan tak pernah berkomitmen serius dalam upaya melawan perubahan iklim, menjaga lingkungan dan upaya pelestarian lingkungan.

Di tengah pandemik covid-19 ini, muncul sebuah karya yang berlumur malapetaka dari pemegang daulat di negara kita tercinta.

Selasa, 12 Mei 2020 lalu DPR RI dalam rapat paripurna menyetujui bersama Rancangan Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batubara (Minerba) menjadi Undang-Undang (UU). UU ini mengubah UU No. 4 Tahun 2009.

Pengesahan UU ini jelas sebuah bukti nyata, bahwa dalam prosesnya para pemangku kebijakan tak sama sekali memperhatikan suasana kebatinan yang berkembang di masyarakat.

Meski substansi RUU Minerba ini ditolak oleh banyak kalangan, namun tak mengurungkan niat para pemegang daulat yang terhormat untuk tetap mengesahkan RUU Minerba yang disusun dan di bahas secara kilat ini menjadi UU.

Dengan pengesahan UU Minerba ini memunculkan banyak soal moralitas hukum konstitusionalitas di dalamnya.

Cacat moralitas secara substansi, maupun prosedural begitu terlihat dalam pembentukan hingga pengesahan UU ini.

Secara prsedur :

Pertama
Pembahasan RUU Minerba ini tak di mulai dari awal namun melanjutkan atau carry over. Padahal RUU minerba ini seharusnya tidak memenuhi kritertia carry over sesuai dengan Pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RUU Minerba ini merupakan inisiatif DPR yang mana draftnya telah disusun sejak DPR Periode 2014-2019 lalu dan hingga masa jabatan DPR periode lalu berakhir bulan September 2019 belum dilakukan pembahasan DIM RUU Minerba.

Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 menyatakan “dalam hal pembahasan RUU telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan”.

Berdasarkan pasal 71A tersebut, dalam hal carry over pembahasan RUU harus memenuhi syarat telah dilakukan pembahasan DIM oleh DPR periode sebelumnya.

Padahal, DPR periode lalu belum satupun membahas DIM RUU Minerba.

Artinya, carry over RUU Minerba ke DPR Periode 2019-2024 jelas tak memperhatikan ketentuan ini dan bertentangan dengan Pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019.

Kedua
Bahwa dalam proses pembentukan hingga di sahkannya RUU Minerba menjadi UU, tidak sama sekali melihat situsasi kebatinan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Hal ini terlihat dengan tidak adanya keterbukaan dan terkesan tergesa-gesanya para pemegang daulat untuk mengesahkan UU Minerba ini, sehingga mengabaikan suara-suara rakyat yang saat ini begitu tak berbahagia dengan karya yang membawa petaka ini.

Secara jelas, RUU Minerba ini tak menceminkan dan tidak memenuhi asas keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder secara luas, termasuk pemerintah daerah dan BUMN. Hal ini jelas melanggar asas keterbukaan.

Padahal menurut M. Solly Lubis dalam bukunya “Politk dan Hukum di Era Reformasi”, bahwa proses pembentukan hukum dalam perspektif demokrasi meniscayakan bahwa masukan-masukan (inputs) yang menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan hukum itu bersumber dari dan merupakan aspirasi warga masyarakat/rakyat yang meliputi berbagai kepentingan hidup mereka.

Pengesahan RUU Minerba menjadi UU juga berpotensi melanggar Asas Kedaulatan Rakyat.

J.J Roesseau tokoh yang mengetengahkan teori kedaulatan rakyat dalam buku Von Schmid “ Ahli- Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum berpendapat bahwa hakekat undang-undang itu merupakan penjelmaan dari kemauan dan kehendak rakyat.

Namun kita bisa menilai tak demikian dengan UU Minerba, UU ini tidak mencerminkan kemauan atau kehendak rakyat sama sekali, karena partisipasi publik begitu terbatas dalam proses pembentukan UU ini, bahkan untuk mendapatkan draftnya saya begitu kesulitan.

Ketiga
Ketiadaan peran DPD RI juga menjadi sebuah kecacatan prosedural dalam pengesahan RUU Minerba menjadi UU ini.

DPD hanya satu kali diundang untuk memberikan masukan, ini belum melakukan pembahasan bahkan tidak ada Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari DPD ( Baca “ Pengamat : RUU Minerba Cacat Prosedural”).

DPD mestinya diikutkan dalam kajian karena menyangkut kewenangan sumber daya alam, kewenangan pusat dan daerah sesuai Pasal 22D UUD 1945, Pasal 71 huruf c UU MD3, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 79/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.92/PUU-X/2012.

Yang menyatakan, bahwa DPD harus diikut sertakan dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Ketiadaan DIM dari DPD dan ketiadaan keterlibatan DPD dalam penyusunan dan pembahasan ini jelas menentang amanat Pasal 22D UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2011, UU UU No. 17 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan Putusan MK.

Secara materril (substansi) pun, banyak kecacatan yang terjadi antara lain :

Pertama
Mengenai pengembalian kewenangan pemberian izin dari daerah kepada pemerintah pusat. Hal ini tentu menciderai semangat reformasi dan asas otonomi daerah.

Resentralisasi kewenangan kepada pemerintah pusat ini tentu bertentangan dengan Pasal 14 UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Resentralisasi kewenangan itu tercermin melalui perubahan pada pasal 4, serta penghapusan pasal 7 dan 8.

Pasal 4 ayat (2) dalam RUU Minerba kini berbunyi, penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Padahal, sebelumnya pasal tersebut memberikan kewenangan untuk pemerintah daerah juga.

Dengan dihapusnya kalimat kewenangan untuk pemerintah daerah, maka pasal 7 dan 8 dihapus dalam RUU Minerba.

Pasal 7 mengatur kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan minerba, sementara pasal 8 mengatur kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Berikutnya, pasal 35 juga direvisi dengan penambahan ayat yang menyebutkan, usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

Kedua
RUU Minerba mengabaikan ideologi SDA sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD NKRI 1945.

Dalam Pasal 169A UU Minerba diatur mengenai ketentuan perpanjangan perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan batubara (PKP2B) dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tanpa adanya pemberian prioritas kepada BUMN dan BUMD untuk mengusahakannya.

Ketidakberpihakan pemerintah dan DPR dalam UU Minerba merupakan bentuk kezaliman negara terhadap perusahaan negara yang dimiliki negara itu sendiri.

Kecuali, bila pengendali negara telah tersandera karena adanya konflik kepentingan dengan usaha-usahanya atau kelompoknya.

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 jelas mengamanatkan adanya penguasaan negara atas sumber daya alam, salah satunya melalui pengelolaan (behersdaad).

Dalam berbagai Putusan MK menyatakan bahwa penguasaan negara tingkat pertama atas sumber daya alam yaitu melalui pengelolaan langsung SDA oleh negara melalui perusahaan negara (BUMN).

Kenyataannya, perusahaan negara ini tidak diprioritaskan sama sekali dalam IUPK atas PKP2B yang berakhir operasi produksinya.

Belum lagi soal penghapusan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Minerba.

Padahal, Pasal 18A UUD NRI 1945 menyatakan bahwa hubungan pemanfaatan SDA pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Ketiga
Pasal 162 dan 164, dua pasal ini dinilai membuka peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang.

Pasal 162 menyebut bahwa “setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Adapun pasal 164 mengatur soal sanksi tambahan bagi orang yang dimaksud dalam pasal 162.

Sanksi tambahan itu berupa perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Tentu pasal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang menjamin bahwa Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Namun ketentuan dua pasal di atas berpotensi meningkatkan potensi kriminalisasi kepada para aktivis lingkungan ataupun rakyat yang memperjuangkan haknya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusianya.

Keempat (dihapusnya pasal 165)
Dihapusnya pasal 165 ini berpotensi membuka keran korupsi di bidang Minerba. Di dalam Pasal 165 dalam UU Minerba lama memuat sanksi pidana bagi pejabat yang korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pasal itu menyebut, “setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).”

Namun ketentuan ini hilang dalam UU baru.

Masih banyak lagi pasal-pasal yang kontroversial dalam UU Minerba ini, seperti pasal 42 dan pasal 42A yang memperpanjang penguasaan tanah dalam skala besar oleh pengusaha tambang setidaknya 8 tahun dan dapat diperpanjang satu tahun setiap kali perpanjangan, yang sebelumnya hanya 2 tahun.

Pasal 22 huruf a dan d tentang kriteria menetapkan WPR telah membuka ruang bagi penambangan di sungai dengan luas maksimal 100 hektar, setelah mengubah luas maksimal sebelumnya 25 hektar.

Hal ini semakin menyebabkan laju deforestasi akan semakin tak terhenti dan mengancam tercemarnya daerah sungai.

Pasal 1 ayat (13a), Pasal 1 ayat 28a, Pasal 22, dihapusnya Pasal 83 ayat (2) dan (4) UU Minerba lama dan beberapa pasal lainnya.

Melihat semua hal yang menjadi kontroversi dan menuai polemik di tengah masyarakat ini membuat kita menjadi bingung, politik hukum macam apa yang sebenarnya sedang dibuat oleh DPR dan pemerintah di UU Minerba?

Politik hukum korporat-kratisme, korporatisme, oligarkisme, constitutional dictatorship, atau mungkin betul-betul politik hukum sumber daya alam (SDA) berbasis keadilan ekonomi sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945? Wallahualam Bissawab.

Namun saya meyakini bahwa kita semua harus terus mengingatkan pemerintah dengan hak partisipasi publik yang kita miliki dengan terus menyuarakan kebenaran dengan mekanisme-mekanisme yang dibenarkan undang-undang dan cara-cara yang baik.

Kita tidak bisa berserah diri dan menyerahkan segalanya kepada pemerintah dan DPR yang kebetulan saat ini sedang memegang kekuasaan, karena Bung Hatta pernah mengatakan bahwa dalam Indonesia yang berdemokrasi kita semua bertanggung jawab dan berperan dalam perbaikan nasib bangsa.

Upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan pada tahap yang sudah memasuki post legislative ini antara lain melakukan aksi-aksi yang bisa mengingatkan dan mendesak pemerintah untuk membatalkan pengesahan UU Minerba ini.

Atau, melakukan upaya hukum dengan melakukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui judicial review, karena kita harus menolak sebuah produk hukum yang jelas-jelas melanggar hak-hak rakyat dengan tidak terbukanya proses pembentukan UU Minerba ini.

Apalagi dengan disahkannya UU ini, berpotensi meningkatkan masifitas pengrusakkan lingkungan di Indonesia yang tentu akan semakin meningkatkan bencana alam (bencana hidrometeorologi) yang akan menimpa kita semua.

Sayyidina Umar bin Al-Khattab r.a pernah mengatakan bahwa pemimpin yang paling celaka adalah pemimpin yang menyebabkan rakyatnya menderita.

Terakhir, upaya yang bisa kita lakukan adalah mendoakan para pemegang daulat, pemerintah dan wakil rakyat kita untuk diampuni seluruh dosanya, dibukakan pintu hatinya, disehatkan akalnya agar mampu bijak dalam membuat sebuah produk hukum yang mencerminkan kehendak rakyat dan memberi kebermanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan bukan sekelompok orang saja.

Karena dalam membentuk suatu hukum, para pemegang daulat hatinya harus murni dan jernih, pikiran harus lurus, tak belok-belok, berilmu tinggi, lalu banyak-banyak berdoa.

Apabila hatinya kotor dan bernoda, angkara akan merasuki, jadilah karya yang berlumur petaka. Ibarat menempa keris, menempa pasal-pasal dalam kitab hukum pun demikian, si Empu harus bersih, jernih, memasrahkan diri pada sang Khalik, tak bernoda akal pikir dan jiwanya, panjatan doanya menembus langit.

Bila bernoda, ditunggangi durjana, susahlah rakyat banyak, susahlah alam, susahlah anak cucu, lalu hancurlah negaranya. Demikian kata Ahmad Redi Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara.

 

Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan Mantan Pengurus Mahupala FH Unib periode 2018-2019.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here