Pemkab Bengkulu Utara Pastikan Program JPS Telah Sesuai Aturan

0
127

BengkuluKito.Com, – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Asisten I Setdakab BU, Dullah memastikan terkait anggaran dana Rp 11.5 M untuk progam Jaring Pengaman Sosial (JPS) telah sesuai aturan.

Hal tersebut disampaikannya saat menggelar konferensi pers klarifikasi terkait anggaran tersebut, di Posko Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Bengkulu Utara, Rabu (13/5/2020).

Dikatakan Dullah, total dari jumlah KK yang akan dibagikan sembako untuk masyarakat Bengkulu Utara sebanyak 43.786 KK. Angka ini diambil dari 70 persen jumlah KK di Bengkulu Utara dikurangi dari penerima PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai.

“Kenapa 70 persen? karena 30 % lainnya yang dianggap mampu seperti, ASN, TNI, POLRI dan orang lain yang dianggap mampu tidak kita berikan. 70 persen tersebut telah dikurangi dari penerima PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai,” katanya, didampingi Kepala Diskominfo BU, Sasman.

Nilai paket sembako tersebut, terang Dullah, berupa Beras 10 Kg, Gula pasir 1 Kg, Minyak Goreng 1 Liter, yang totalnya bernilai sekitar Rp. 135.000.

Dullah menyebut, saat ini dari Rp 11,5 M yang digunakan untuk JPS atau pembagian sembako bagi warga kurang mampu terdampak COVID-19 tidak habis seluruhnya, melainkan masih ada lebih lagi yang tersimpan senilai Rp. 6 M akan digunakan untuk program yang sama.

“Harapan kita wabah ini segera berakhir, tetapi saat ini kita siapkan sisa dana tersebut untuk pembagian lanjutan, jika memang wabah ini masih berlangsung. Pemkab sudah sangat berhati-hati dan cermat dalam melihat aturan,” jelasnya.

Dia menambahkan, penunjukkan camat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga telah sesuai dengan aturan.

“Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020, pada Pasal 5 ditekankan bahwa kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya,” paparnya.

“Dapat diartikan, bahwa Camat juga Kepala OPD sehingga memang bisa ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan kita lakukan dalam program ini. Kita juga sudah lakukan sosialisasi dengan seluruh camat baik secara langsung maupun saat rapat-rapat menggunakan video conference,” demikian Dullah. (JR/MC)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here