Buruh Minyak dan Nasionalisasi Industri Minyak Balikpapan

0
263

Oleh: A.R. Pratama

Perkembangan Kota Balikpapan tidak terlepas dari industri minyaknya. Industri minyak Balikpapan menjadi stimulus pertumbuhan Kota Balikpapan hingga dapat berkembang seperti saat ini.

Berkembangnya dan bertahannya Industri tidak dapat dipisahkan dari peranan buruh.

Salah satu faktor yang paling penting dan mungkin luput dari penulisan narasi umum sejarah ialah mengenai peranan buruh dalam perkembangan ekonomi.

Sejak masa Orde Baru, konotasi buruh diperhalus dengan menggunakan istilah karyawan.

Istilah karyawan diambil untuk menjauhkan kelompok pekerja dari ideologi kiri, karena menurut Orde Baru idelogi kiri merupakan ancaman dari “pembangunan” yang sedang dijalankan.

Proses terjadinya nasionalisasi terhadap industri minyak Balikpapan yang sekarang menjadi PERTAMINA salah satu BUMN yang menguasai sektor migas di Indonesia, tidak terlepas dari usaha panjang yang dilakukan oleh pemerintah pada masa Sukarno untuk dapat menguasai asset yang dimiliki oleh BPM/Shell.

Proses nasionalisasi ini sudah dimulai dari pertengahan tahun 1950an.

Salah satu faktor penting mengapa nasionalisasi ini dapat dilakukan ialah karena peranan buruh pada masa itu berani melakukan aksi-aksi progresif untuk mendukung program Sukarno mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan atau yang dikenal dengan akronim BERDIKARI.

Namun setelah Orde Baru berkuasa, peranan buruh terutama serikat buruh yang diduga terafiliasi dengan PKI semakin tenggelam oleh narasi sejarah rezim Orde Baru yang menekankan heroism militeristik.

Ada hal yang dilupakan, bahwa keberhasilan Indonesia dalam melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing tidak terlepas dari peranan buruh yang berjuang dengan melakukan berbabai macam aksi untuk menekan perusahaan asing tersebut agar mau menyerahkan asetnya kepada pemerintah Indonesia.

Artikel ini berusaha memberikan sebuah narasi sejarah mengenai peranan buruh minyak yang jarang ditulis setelah Orde Baru berkuasa dan menghilangkan peranan buruh dalam narasi historiografi nasional.

 

Munculnya Serikat Buruh Minyak di Balikpapan

Organisasi buruh minyak pertama yang tercatat di Balikpapan bernama Persatuan Kita. Organisasi buruh minyak ini didirikan oleh seorang klerk BPM yang bernama Abdul Muntalib pada tahun 1937.

Organisasi buruh ini segera diberedel oleh pemerintah kolonial Belanda karena dicurigai membawa ideologi kiri yang dianggap sangat membahayakan bagi stabilitas politik pemerintahan kolonial Belanda terutama operasional perusahaan minyak.

Pada masa revolusi fisik, untuk mempertahankan kemerdekaan banyak dari buruh-buruh BPM ikut mengambil bagian dalam berjuang.

Mereka membuka front pertempuran perang gerilya dengan pusat-pusat pertempuran di Balikpapan, Samboja, dan Sanga-Sanga, yang merupakan daerah-daerah terpenting bagi keberlangsungan industri minyak di Balikpapan.

Pada tahun 1946, S. Mewengkang juga mendirikan SKB (Serikat Kaum Buruh) sebagai penunjang dari INI (Ikatan Nasional Indonesia) sebuah organisasi pemuda yang berdiri di Kalimantan Timur.

Pro kepada Pemerintahan Sukarno dan Hatta dan memiliki pusat kegiatan di Balikpapan.

Namun, ketika tentara KNIL datang ia langsung ditahan dan kemudian setelah dibebaskan ia langsung mendirikan SKBM (Serikat Kaum Buruh Minyak).

Pada hahun 1950 di Balikpapan juga didirikan cabang dari PERBUM (Persatuan Buruh Minyak) yang berada di Pladju.

Balikpapan merupakan salah satu penghasil hasil olahan minyak terbesar pada masa itu, sehingga sangatlah tidak mengherankan apabila PERBUM mendirikan sekretariatnya di Balikpapan.

Solidnya kembali SOBSI setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada akhir tahun 1949, juga turut mempengaruhi konstelasi perebutan pengaruh antara serikat-serikat buruh di Indonesia.

SOBSI yang berafiliasi ke PKI juga mulai menanamkan pengaruhnya untuk mulai merebut massa buruh-buruh yang bekerja di sektor perkebunan, pabrik, pelabuhan, transportasi dan industri minyak.

SOBSI juga mulai melakukan infiltrasi terhadap organisasi-organisasi buruh minyak khususnya PERBUM.

Langkah pertama yang dilakukan ialah mengadakan kongres pertama serikat-serikat buruh minyak di Bandung pada tahun 1950 yang difasilitasi oleh PERBUM. Sedangkan biayanya ditanggung oleh BPM atas usul PERBUM.

Kongres ini berhasil mencentuskan tuntutan umum buruh minyak untuk dapat memperjuangkan kesejahteraan kaum buruh.

Pada tahun 1951 diadakan kongres buruh minyak di Jakarta.

Sebelum kongres diadakan, R.P Situmeang yang berafiliasi ke SOBSI mengadakan kunjungan ke Balikpapan untuk menggalang kekuatan dari buruh-buruh minyak di BPM wilayah Kalimantan Timur.

Konsolidasi serta propaganda yang begitu intens yang dilancarkan oleh agen-agen SOBSI di dalam PERBUM berhasil membuat kongres berjalan sesuai dengan tuntutan SOBSI.

Pada kongres kedua tersebut organisasi buruh yang tidak berafiliasi kepada SOBSI seperti PBM (Persatuan Buruh Minyak) di bawah kepemimpinan Datuk Raja Bangun tidak diundang dalam kongres ini.

Kongres tersebut menghasilkan beberapa keputusan yang sangat penting, diantaranya menyatakan bahwa PERBUM merupakan satu-satunya serikat buruh industri minyak di seluruh Indonesia yang berkedudukan di Jakarta.

Sehingga, hal ini juga dapat disebut kongres fusi serikat-serikat buruh minyak.

Selain itu, dasar perjuangan PERBUM ialah perjuangan kelas buruh yang menentang kebijakan-kebijakan kaum kapitalis yang selalu mengorbankan hak-hak buruh.

Dalam kongres tersebut PERBUM juga mengakui SOBSI sebagai satu-satunya serikat buruh nasional yang konsisten menentang imperialism dan kolonialisme.

Kongres ini juga dihadiri oleh DN. Aidit sebagai pemantau dari PKI. Kehadiran DN. Aidit semakin memperkuat bahwa PERBUM sudah sepenuhnya berada di bawah pengaruh PKI.

Kongres tersebut mendapat kecaman dari serikat-serikat buruh minyak yang tidak diundang untuk mengikuti kongres tersebut, terutama dari serikat-serikat buruh minyak yang tidak berafiliasi dengan SOBSI.

Terjadi juga pergolakan PERBUM di daerah-daerah, seperti yang terjadi di Balikpapan dimana PERBUM cabang Balikpapan diambil alih kepemimpinannya oleh anggota-anggota SOBSI.

Serikat-serikat buruh yang merasa kecewa dan kepentingan tidak terakomodasi akhirnya juga mendirikan kongres tandingan di Jakarta pada tanggal 4–11 Oktober 1951.

Kongres tersebut juga melahirkan keputusan penting, yaitu adanya fusi serikat buruh tandingan yang menjadi oposisi dari PERBUM yang bernama FBMI (Federasi Buruh Minyak Indonesia).

Adanya dua serikat buruh minyak yang sangat berpengaruh pada masa itu yakni PERBUM dan FBMI, mengakibatkan persaingan untuk memperebutkan pengaruh berupa dominasi dalam keanggotan serikat antara PERBUM dan FBMI juga tidak terhindarkan.

Pada tahun 1952, jumlah anggota PERBUM di Balikpapan sudah lebih dari 2500 orang. Mereka menguasai lebih dari 50% buruh minyak yang ada di Balikpapan.

Pengaruh PERBUM di Balikpapan menguat pada tahun 1960an, hingga keanggotaan mereka meningkat dua kali lipat.

Pengurus pusat PERBUM hingga tahun 1953 masih dipegang oleh orang-orang SOBSI, walaupun ada pengurus PERBUM yang tidak berafiliasi dengan SOBSI namun mereka hanya menempati posisi-posisi yang tidak strategis.

Menjelang pemilu pertama pada tahun 1955, buruh-buruh minyak yang terafiliasi dengan Masyumi mulai meninggalkan PERBUM dan bergabung dengan SBII (Serikat Buruh Islam Indonesia).

Hal serupa juga dilakukan oleh buruh-buruh minyak yang memiliki afiliasi dengan PNI yang bergabung dengan KBKI dan MURBA yang bergabung dengan Saribumi (Sarikat Buruh Minyak Indonesia). (R.Suhardi, 1970:53).

Adanya dukungan SOBSI membuat posisi PERBUM menjadi satu-satunya serikat buruh minyak terbesar di Balikpapan sebelum munculnya peristiwa G30S pada tahun 1965.

 

PERBUM dan Upaya Nasionalisasi Perusahaan Minyak

Untuk meredam orang-orang nasionalis dan kaum buruh yang berafiliasi ke SOBSI, perusahaan-perusahaan minyak asing juga mulai melakukan Indonesianisasi sejak tahun 1950an kepada pekerja-pekerja mereka.

Seperti, Shell/BPM yang membuka sekolah-sekolah Pendidikan Ahli Minyak (PAM) dan kursus-kursus singkat bagi orang-orang Indonesia.

Setelah menempuh pendidikan tersebut dan dinyatakan lulus, maka dapat dijadikan pegawai dalam perusahaan Shell/BPM.

Walaupun begitu, posisi pekerjaan yang ditawarkan bagi orang-orang Indonesia dalam Shell/BPM hanya sebatas pekerjaan teknis di lapangan, bukan pada tingkatan posisi manajerial. (Lindblad, 2008: 161–162);

Untuk dapat memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri serta meningkatkan devisa, pemerintah juga mulai mendirikan perusahaan minyak nasional seperti didirikannya Permina, Permigan, dan Permindo.

Namun, tetap saja perusahaan minyak nasional tidak dapat memenuhi kebutahan minyak nasional karena lebih dari 90% minyak mentah dihasilkan oleh Shell, Stanvac, dan Caltex yang sudah menanmkan jaringan yang kuat sejak awal abad XX.

Sehingga, proses yang disebut dengan Indonesianisasi tidak memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan bangsa Indonesia menguasai sektor industri migas.

Ketidakpuasaan ini menjadi faktor utama bagi Sukarno untuk melakukan langkah yang lebih radikal, yaitu nasionalisasi perusahaan minyak asing.

Setelah adanya pemilu tahun 1955, yang kemudian diikuti dengan kemenangan Partai Nasionalis, perusahaan-perusahaan minyak asing mulai melakukan pergantian nama.

Seperti Baatafsche Petroleum Maatschappij (BPM) yang unit pengelolahan minyaknya berada di Balikpapan, berganti nama menjadi Shell Indonesia.

Tindakan ini dilakukan untuk meredam amarah golongan nasionalis serta buruh-buruh progresif yang membenci hal-hal yang masih berbau kolonial dengan menambahkan kata “Indonesia” dalam nama perusahaan. (Lindblad, 2008:201).

Adanya perasaan anti Belanda terkait masalah Irian Barat juga meningkatkan tensi antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan milik Belanda yang masih beroperasi di Indonesia.

Pada tahun 1957, Presiden Sukarno berusaha melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan negara maupun swasta asing, khususnya perusahaan-perusahaan Belanda dengan jalan paksa.

Tindakan lanjut dari proses nasionalisasi tersebut akhirnya dikeluarkan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia, yaitu UU No. 86 Tahun 1958.

Undang-Undang tersebut ditetapkan tanggal 31 Desember 1958, tetapi berlaku surut sampai tanggal 3 Desember 1957.

Undang-undang ini menjadi dasar pembenaran bagi buruh-buruh minyak untuk melancarkan aksi mogok ataupun aksi lainnya kepada perusahaan minyak asing untuk segera menyerahkan asetnya kepada Indonesia.

Perpindahan buruh-buruh minyak yang tidak berafiliasi dengan SOBSI dari PERBUM secara langsung, membuat SOBSI dapat mengontrol PERBUM sepenuhnya.

Konsolidasi yang dilakukan semakin intens, SOBSI banyak mengirimkan kader-kader terbaik mereka yang ada di PERBUM ke daerah-daerah seperti Balikpapan untuk menjaring anggota seluas-luasnya.

Banyak dari buruh-buruh minyak yang berada di Balikpapan tertarik untuk masuk menjadi anggota PERBUM dikarenakan beberapa alasan.

Salah satunya ialah, banyak dari buruh-buruh minyak di Balikpapan yang tertarik dengan gaya retorika para pemimpin PERBUM daerah Balikpapan yang selalu mendengungkan teori-teori pertentangan kelas.

Dimana, PERBUM akan selalu membela kepentingan buruh-buruh minyak yang ada di Balikpapan dari penindasan kaum kapitalis.

Selain itu, PERBUM daerah Balikpapan selalu mampu bersikap lebih progresif dibandingkan serikat-serikat buruh minyak lainnya dalam menuntut hak-hak buruh minyak, seperti kenaikan upah, syarat-syarat kerja dan jaminan kesejahteraan sosial lainnya.

Pendekatan personal yang dilancarkan oleh kader-kader PERBUM kepada buruh-buruh minyak di Balikpapan dengan cara berdiskusi santai di toko-toko makanan atau minuman yang mereka dirikan. (hasil wawancara mantan buruh minyak berinisial S, pada tahun 2011 di Balikpapan).

Menjelang adanya Gestapu/G30S di tahun 1965, PERBUM berhasil meperoleh lebih dari 44% jumlah buruh minyak yang ada di Indonesia berkat propaganda yang intens mereka lakukan.

Situasi politik luar negeri Indonesia yang saat itu sedang mengalami konfrontasi dengan Belanda mengenai masalah Irian Barat, semakin meningkatkan aksi-aksi PERBUM yang diorganisasi oleh SOBSI dalam menentang aksi tindakan Belanda dan negara-negara Imperialis lainnya.

PERBUM daerah Balikpapan juga melakukan aksi corat-coret di semua objek bangunan (termasuk rumah-rumah) atau kendaraan milik Shell.

Mereka menuliskan slogan-slogan anti imperialis asing seperti, “Ganyang Malaysia”, “Sita Modal Asing”, “Singkirkan Imperialisme”.

Mereka juga melakukan aksi tidak bicara kepada orang asing atau staf-staf Shell yang berkebangsaan Inggris ataupun Belanda.

PERBUM juga mengimbau kepada para pekerja asing untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi sehari-hari.

PERBUM mengimbau para buruh lainnya untuk tidak menjawab percakapan pekerja asing apabila tidak menggunakan bahasa Indonesia.

Pada akhir tahun 1963, aksi yang dilakukan oleh PERBUM wilayah Balikpapan semakin agresif sehingga menyebabkan terjadinya penutupan sementara di kantor produksi kilang minyak Shell di Balikpapan.

Aksi tersebut mendapatkan dukungan dari salah seorang komandan militer wilayah Kalimantan Timur yaitu Jenderal Soeharjo yang sangat bersimpati kepada gerakan buruh.

Pada waktu yang hampir bersamaan, PERBUM dengan didukung kekuatan militer di Balikpapan mengumumkan pelarangan penggunaan bahasa asing (Inggris dan Belanda).

Bagi orang Indonesia, terdapat resiko masuk penjara apabila tetap nekat menggunakan bahasa asing untuk berkomunikasi dengan rekan kerjanya yang orang asing. (Taufiq Ismail dan Hammid Jabar, 1997:163).

Jenderal Soeharjo dan PERBUM juga mendirikan sistem komisiar.

Sistem ini membolehkan orang luar perusahaan yang ditunjuk oleh PERBUM untuk masuk kedalam sistem kerja Shell dan melakukan pengawasan serta memiliki hak untuk berkomunikasi kepada para pekerja dan pihak manajemen perusahaan.

Adanya intervensi tersebut membuat manajemen pusat Shell sangat khawatir bahwa sewaktu-waktu kegiatan produksi di kilang minyak Balikpapan akan berhenti.

Untuk mencegah hal tersebut terjadi, manajemen pusat Shell akhirnya meminta pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali situasi keamanan di Balikpapan yang menurut Shell tidak kondusif.

Permintaan tersebut ditolak oleh presiden Sokarno.

Karena, pada masa itu Indonesia sedang melakukan konfrontasi dengan Malaysia dan kesolidan militer di bawah pimpinan Jenderal Soeharjo untuk wilayah Kalimantan Timur masih dibutuhkan untuk menghadapi ancaman apabila timbul potensi perang dengan Malaysia.

Manajemen pusat Shell akhirnya juga meminta bantuan kepada Kepala Staf Angkatan Darat yaitu Jenderal Ahmad Yani, yang kemudian ditanggapi dengan mengeluarkan surat perintah pemindahan Jenderal Soeharjo.

Namun surat perintah pemindahan tersebut belum disetujui oleh Presiden Soekarno.

Akhirnya, manajemen pusat Shell dengan didampingi oleh perwakilan dari Kedutaan Amerika dan Perancis memutuskan untuk langsung mengadakan kunjungan resmi ke Balikpapan.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk membangun perundingan dengan Jenderal Soeharjo dan perwakilan PERBUM.

Perundingan tersebut mampu membantu mengurangi ketegangan, namun aksi-aksi yang dilancarkan PERBUM tetap berlangsung.

Meskipun aksi tersbut agresifitasnya berkurang, tetapi tetap menggangu operasional Shell di Balikpapan.

Setelah meletusnya G30S dan gerakan tersebut berhasil ditumpas oleh pemerintah dan sisa-sisa kekuatannya mulai dibersihkan.

Walaupun G30S di Balikpapan tidak sedahsyat di Jawa, namun terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah di kampong baru, serta sabotase di beberapa instalasi prminyakan yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum PKI.

Dalam kesaksiannya, almarhum Sofyan Asnawi pernah mengatakan bahwa PERBUM berencana untuk membakar kilang minyak dengan menyediakan mobil truk tangki pemadam kebakaran yang isi tangkinya diganti dengan Bahan Bakar minyak.

Sehingga, apabila nanti terjadi kebakaran maka kebakaran tersebut akan semakin meluas akibat disiram dengan menggunakan minyak yang dikira sebagai air.

Namun, sabotase ini berhasil digagalkan oleh militer.

Pada tanggal 27 Oktober 1965 dengan surat No. Kep/40/1965 PAPERDA (Penguasa Perang Daerah) Jaya menetapkan untuk menghentikan semua kegiatan SOBSI dan semua organisasi yang tergabung atau bernaung di dalamnya.

Gelombang-gelombang protes dari serikat-serikat buruh minyak lain yang dahulu merupakan oposisi dari PERBUM segera menuntut agar dilakukan pembersihan terhadap unsur-unsur PERBUM di lingkungan kerja industri minyak Indonesia.

Setelah PKI dibubarkan pada tanggal 12 Maret 1966 dan muncul Instruksi Presiden No. Instr.09/KOGAM/5/1966, mengenai peraturan pembubaran PKI dan ormas-ormas yang memiliki ideologis yang sama atau bernaung dan berlindung di bawah PKI, dan PERBUM dinyatakan termasuk di dalamnya.

Selain itu, pemerintah menginstruksikan pembersihan aparatur negara dari sisa-sisa anasir PKI dan ormas-ormasnya dalam perusahaan minyak melalui Direktur Jenderal MIGAS dengan surat No. 237/D.D/Migas/1967. (Kompas, 1 November 1965).

Kebijakan tersebut menyebabkan turunnya produktivitas dari perusahaan minyak negara, dikarenakan jumlah karyawan yang berkurang akibat terlibat dengan PERBUM.

Kilang minyak Balikpapan tidak dapat beroperasi secara optimal hampir selama 2 tahun akibat sebagian besar buruhnya berafiliasi kepada PERBUM.

Kebijakan pembersihan anasir-anasir PERBUM seringkali tidak berjalan dengan proses peradilan yang jujur terhadap buruh minyak yang diduga menjadi anggota PERBUM.

Karena, banyak dari buruh-buruh minyak yang dituduh sebagai anggota PERBUM hanya sekedar bersosialisasi saja dengan pengurus PERBUM tanpa pernah terlibat dalam aksi-aksi yang dilancarkan oleh PERBUM.

Namun mereka tetap saja mendapatkan hukuman selayaknya pengurus PERBUM yang terlibat dalam setiap aksinya. (wawancara dengan S, tahun 2011).

Pergerakan PERBUM yang semakin progresif dengan menjalankan aksi boikot serta aksinya mendesak pemerintah untuk segera mengambil alih perusahaan minyak asing seperti Shell.

Aksi-aksi pemogokan serta boikot yang dilancarkan PERBUM semakin membuat kinerja Shell menurun, kondisi ini juga diperparah dengan penurunan produksi minyak Shell di Indonesia.

Shell terus menerus mengalami kerugian dalam kegiatan pengoperasiannya di Indonesia.

Walaupun secara finansial induk prusahaannya merupakan salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia dan nasionalisasi asset yang ada di Indonesia, tidak berpengaruh besar terhadap kondisi finansial Shell.

Adanya G30S serta situasi politik yang tidak menentu di Indonesia akhirnya membuat Shell terpaksa merelakan untuk menghentikan kegiatannya di Indonesia dengan menjual aset-asetnya untuk menghindari kerugian yang terus menerus terjadi di masa datang.

Tiga bulan setelah G30S, tepatnya pada tanggal 31 Desember 1965 akhirnya dilakukan penandatanganan penjualan serta serah terima aset-aset Shell Indonesia kepada pemerintahan Republik Indonesia.

Pihak Sehll Indonesia menunjuk Van Reeven sebagai delegasinya, sementara dari pihak Pemerintah Indonesia diwakili oleh Ibnu Sutowo.

Adanya prosesi serah terima tersebut menandakan berakhirnya operasi Shell di Indonesia yang sudah lebih dari enam dekade beroperasi di Indonesia. (Kompas, 5 Desember 1965).

Hal yang sangat menyakitkan ialah PERBUM keburu bubar sebelum menikmati keberhasilan perjuangan mereka melakukan Nasionalisasi Perusahaan Minyak Asing dan menjadikan Indonesia berdikari dalam industri migas.

 

Penulis adalah Sejarahwan & Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Univeritas Jember.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here