Merayakan Hari Bumi Ditengah Pandemi: Merefleksikan Kembali Hubungan Manusia dengan Bumi

0
259

Oleh: A.R. Pratama

Hari Bumi yang diperingati setiap tanggal 22 April merupakan sebuah refleksi seremonial untuk kembali menanyakan keadaan bumi yang mengalami perubahan sangat cepat atas ekspolitasi yang dilakukan oleh manusia.

Manusia merupakan spesies baru yang ada di muka bumi, namun keberadaannya membawa perubahan keseimbangan di muka bumi.

Hari Bumi sejatinya dijadikan sebuah peringatan, bahwa hingga saat ini manusia melakukan pola-pola konsumsi yang berlebihan.

Pada peringatan hari bumi tahun ini, umat manusia menghadapi sebuah “bencana” global, yaitu adanya pandemi Corona.

Pandemi ini dengan sangat cepat menulari jutaan manusia. Jutaan manusia masih sakit dan puluhan ribu lainnya tewas.

Beberapa kalangan menyebut bahwa bencana ini merupakan upaya bumi untuk kembali menyeimbangkan ekosistemnya yang tidak seimbang akibat perbuatan manusia.

Bagi bumi, mungkin manusia adalah “penyakit” yang harus diobati, dan mungkin pandemi ini merupakan mekanisme alam untuk mengingatkan manusia bahwa mereka merupakan bagian kecil dan sangat rapuh dari alam semesta.

Manusia dipaksa untuk diam, hanya beraktivitas seperlunya untuk mencegah penularan penyakit ini, sama seperti aktivitas yang dilakukan manusia sebelum adanya industrialisasi ekonomi.

Dimana, manusia beraktivitas hanya untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan dasarnya.

Barangkali pandemi ini memaksa kita untuk merenung mengenai gaya hidup yang kita lakukan selama ini, apakah gaya hidup kita juga menjadi salah satu penyebab kerusakan bumi?

 

Covid 19 dan Membaiknya Lingkungan Hidup Kita

Pandemi Corona membawa sebuah fenomena alam yang jarang dilihat apabila manusia melakukan aktivitasnya seperti biasa. Gunung-gunung mulai tampak di kota-kota besar seperti Jakarta.

Pemandangan Gunung Salak terlihat dari ibukota Jakarta. Pemandangan ini biasanya tidak terlihat pada situasi normal akibat tingkat polusi udara yang sangat tinggi.

Di Nepal puncak Gunung Himalaya terlihat dari jarak 200 km, sebuah fenomena yang terakhir terekam pada tahun 1980an.

Terlihatnya gunung-gunung tersebut menandakan berkurangnya polusi udara karena masyarakat dihimbau untuk tidak berpergian dan tetap berada di dalam rumah.

Aliran kanal-kanal di Venesia kembali jernih, karena kota tersebut tidak lagi dilewati oleh ratusan perahu yang membuat air semakin keruh.

Penutupan pabrik dan jaringan transportasi mengakibatkan jumlah emisi karbon di udara turun drastis.

Berdasarkan laporan dari BBC pada tanggal 7 April 2019, sejak adanya kebijakan lockdown yang diterapkan di New York tingkat polusi udara berkurang nyaris sebanyak 50%.

Sementara itu di Cina, tingkat emisi berkurang sebanyak 25% di awal tahun.

Tutupnya pabrik-pabrik dan pusat-pusat perbelanjaan mengakibatkan adanya penurunan penggunaan batu bara hingga 40% di enam pembangkit listrik terbesar di Cina.

Berkurangnya penggunaan batu bara berimplikasi kepada pengurangan jumlah polusi, sehingga udara di Cina dinyatakan semakin sehat.

 

Kapitalisme VS Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup sejatinya memiliki kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri. Namun pemulihan ini berlangsung semakin lama akibat ketidakseimbangan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia.

Seperti fenomena kebakaran hutan yang akhirnya menjadi bencana tahunan di Indonesia.

Kebakaran hutan merupakan bencana alam yang terjadi natural, namun sejak adanya gempuran modal, ekosistem hutan menjadi berubah, sehingga kebakaran hutan semakin sering muncul.

Pemanasan iklim global juga berdampak kepada perubahan ekosistem yang terjadi di belahan bumi utara.Orang-orang inuit atau disebut eskimo mengalami fenomena yang tidak pernah mereka temukan di abad-abad sebelumnya.

Pemanasan global menyebabkan ekosistem kutub utara menghangat, dan menyebabkan terjadinya kebakaran hutan.

Orang-orang eskimo sangat bingung karena mereka tidak memiliki kosa kata untuk menyebutkan bencana kebakaran hutan.

Bencana kebakaran hutan massif yang terjadi pada tahun 1997-1998 bukan bencana yang bersifat natural, namun diperparah akibat ulah manusia yang melakukan penebangan hutan besar-besaran.

Sejak konsensi HPH diberikan oleh rezim Orde Baru pada tahun 1970-an, hutan di Kalimantan Timur banyak ditebang.

Lahan-lahan tersebut tidak dihijaukan kembali, namun beralih fungsi menjadi areal permukiman serta lahan pertanian dan perkebunan yang dikelola oleh ribuan transmigran yang didatangkan pemerintah dari Jawa dan Bali.

Penebangan hutan secara masif membuat mikro iklim di sekitar hutan berubah. Hilangnya kanopi hutan membuat paparan sinar matahari langsung menghujam lantai hutan.

Akibatnya, kelembaban di dalam hutan berkurang. Peningkatan suhu udara dalam hutan akan meningkatkan potensi kebakaran.

Menurut CGGJ van Steenis, manusia adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kejadian kebakaran hutan. Manusia ditengarai sebagai penyebab penimbunan bahan untuk dibakar.

Mereka menebang banyak pohon untuk diambil kayunya, atau mengonversi lahan hutan menjadi areal pertanian.

Akibatnya, banyak sisa bekas penebangan berupa dedaunan dan ranting yang mengering serta diperparah dengan adanya invasi rumput liar yang mengakibatkan penumpukan bahan pembakar. (Steenis 2007: 41 – 42)

Menurut Lorenzo Fioramonti, dalam bukunya yang berjudul Problem Domestik Bruto (PDB): Sejarah dan Realitas Politik di Balik Angka Pertumbuhan Ekonomi, ia menyebutkan bahwa Kapitalisme yang menyandarkan indikator PDB sebagai acuan keberhasilan ekonomi memiliki banyak kelemahan.

Salah satu kelemahan paling fatal ialah PDB tidak mengikutsertakan konservasi ekologi sebagai salah satu sumber meningkatnya nilai ekonomi.

Air yang bersih, udara yang tidak tercemar, lingkungan yang sehat, tidak dihitung dalam komponen PDB, padahal elemen ekologi ini yang cukup memainkan peranan penting bagi kesejahteraan manusia.

PDB juga dianggap gagal dalam memasukkan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan ekologi.

Adanya bencana kebakaran hutan yang membuat masyarakat menderita hingga menyebabkan kematian tidak dianggap sebagai kerugian dalam penghitungan PDB.

Tentu saja penggunaan PDB juga meminggirkan kepentingan masyarakat tradisional atau adat yang menyandarkan kebutuhan hidup mereka dari kelestarian ekosistem.

Seperti orang-orang Samin yang menolak adanya pembangunan Pabrik Semen karena itu akan menghancurkan mata air yang mereka miliki.

Keberadaan mata air sangat penting karena mereka menyandarkan kehidupan dari bertani. Mata air memberikan kehidupan bagi mereka, namun komponen ini luput dari penghitungan PDB.

Pemerintah cenderung lebih memilih membangun pabrik semen guna meningkatkan ekspor komoditas semen yang menambah devisa negara.

Pemerintah luput untuk menghitung bertambahnya jumlah kemiskinan apabila ekosistem lingkungan rusak.

PDB juga memiliki orientasi pemenuhan kebutuhan ekonomi jangka pendek, dengan memaksimalkan eksploitasi Sumber Daya Alam untuk peningkatan devisa.

 

Merubah Paradigma “Pembangunan” Ekonomi

Pandemi Corona membuka selubung ketimpangan ekonomi yang sangat jauh antara si miskin dan si kaya.

Anjuran pemerintah untuk melakukan aktivitas pekerjaan di rumah secara realita hanya dapat dilakukan oleh golongan kelas menengah ke atas yang memiliki kemampuan akses finansial dan fasilitas yang baik.

Sedangkan kelas menengah ke bawah anjuran ini merupakan bentuk upaya “pembunuhan” perlahan terhadap mereka.

Kelas menengah ke bawah yang kebanyakan tidak memiliki sumber perekonomian yang mapan, mereka diharuskan tetap bekerja untuk sekadar memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Kota-kota besar di Jawa seperti Jakarta menjadi saksi dari realita ketimpangan ekonomi ini, banyak masyarakat usia produktif yang kehilangan pekerjaan mereka dan akhirnya memilih untuk kembali ke kampung halaman mereka.

Fenomena ini memperlihatkan secara gamblang bahwa hanya terdapat segelintir masyarakat yang memiliki akses atau kuasa sangat besar terhadap sumber-sumber perekonomian.

Segelintir masyarakat ini menguasai sumber daya ekonomi yang sangat banyak, melebihi kebutuhan biologis yang secara normal dapat dikonsumsi oleh manusia dalam bidang sandang, pangan, dan papan.

Situasi global yang dalam keadaan pandemi ternyata meningkatkan dampak kerawanan pangan, seperti pernyataan Direktur Utama Bulog Budi Waseso (16/4), bahwa negara-negara penghasil beras seperti Vietnam dan Thailand mulai membatasi ekspor beras mereka guna mengamankan kebutuhan stok pangan dalam negeri.

Kebijakan ini tentu saja mempengaruhi stok pangan Indonesia yang masih mengandalkan impor beras untuk menutupi defisit pangan.

Budi Waseso kemudian mengatakan bahwa Bulog akan mencari sumber pangan alternatif untuk menggantikan beras dengan menggunakan sagu.

Kebijakan untuk mengkonsumsi sagu tentunya merupakan kebijakan yang kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah yang mendorong perluasan perkebunan kelapa sawit mulai dari Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.

Situasi meningkatnya potensi kerawanan pangan ini memperlihatkan bahwa pemerintah kurang serius untuk melindungi daerah-daerah produksi pangan dari konservasi lahan.

Beberapa kasus seperti pembangunan pabrik semen di Jawa Tengah, pembangunan bandara di Yogyakarta memperlihatkan banyak sekali lahan produktif penghasil pangan dialihfungsikan menjadi bangunan-bangunan infrastruktur ataupun perkebunan kelapa sawit dengan dalih untuk menggenjot perekonomian.

Pada masa Orde Baru berkuasa dengan dalih memajukan ekonomi, maka pembangunan ekonomi Indonesia difokuskan kepada eksploitasi Sumber Daya Alam.

Adanya Undang-Undang Penanaman Modal Asing membuat arus investasi di Indonesia mengalir seperti air bah.

Dimulai dari masuknya Freeport hingga adanya industri kayu di Kalimantan Timur membuat kegiatan eksploitasi alam dilakukan besar-besaran.

Seperti eksploitasi kayu yang terjadi di Kalimantan Timur antara tahun 1970 hingga 1990, hampir lebih dari 90% kayu digunakan untuk memenuhi komoditas perdagangan ekspor.

Padahal, permintaan kayu untuk kebutuhan dalam negeri sangat rendah, hanya kurang dari 5% dari seluruh total kayu yang dieskpor.

Kebijakan ekstraksi sumber daya alam ini tidak dapat bertahan lebih dari 25 tahun, bisa dilihat bagaimana keadaan industri kayu yang dulu jaya ditahun 1970–1980an, kini yang tersisa di sepanjang aliran Sungai Mahakam hanyalah bekas-bekas pabrik pengolahan kayu.

Kalaupun ada pabrik pengelolahan kayu yang beroperasi, jumlahnya pun hanya hitungan jari.

Pabrik-pabrik pengelolahan kayu yang jaya pada masa Orde Baru berhenti beroperasi akibat kekurangan kayu gelondongan.

Secara statistik memang terdapat peningkatan ekonomi, namun distribusi perekonomian itu hanya untuk kalangan elit saja.

Kebijakan “pembangunan” ekonomi yang hanya menilai jumlah produksi rente ekonomi ini tentulah tidak ramah lingkungan.

Kondisi ini akhirnya menginspirasi sekelompok ahli ekonomi di Amsterdam, Belanda dan Oxford Inggris untuk menerapkan model pembangunan ekonomi yang lebih ramah lingkungan untuk umat manusia.

Bagaimanapun posisi bumi sebagai satu-satunya ruang hidup bagi homo sapien belum bisa digantikan oleh planet lain, sehingga manusia harus bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sebisa mungkin tidak merusak lingkungan.

Para ahli ekonomi ini menyebut pembangunan ekonomi baru ini seperti donat.

Seperti Donat yang memiliki beberapa lapisan lingkaran, mulai dari lingkaran yang menjadi inti biasanya berlubang atau kosong, kemudian lapisan lingkaran kedua yang berupa roti.

Model pembangunan ekonomi harus merujuk kepada inti kebutuhan dasar manusia seperti inti dari donat yang kosong, yaitu berupa pemenuhan bahan makanan, ketersediaan air bersih, fasilitas kesehatan, perumahan, pakaian, dan pendidikan.

Sedangkan lingkaran kedua yang diibaratkan roti, mengacu kepada pertumbuhan atau ekspansi ekonomi tanpa membahayakan atau mengubah ekosistem.

Pada lapisan kedua, diarahkan agar “pembangunan” yang dilakukan manusia tidak merusak keseimbangan ekosistem.

Diluar lapisan donat, atau di luar dua lapisan tersebut, maka pembangunan tidak boleh dilakukan, karena berpotensi akan terjadi eksploitasi sumber daya alam yang melebihi kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia.

Kritik terhadap pertumbuhan ekonomi berbasiskan PDB juga sudah banyak dilontarkan.

Menyadur dari situs trouw.nl., sebanyak 170 ilmuwan lintas ilmu di Belanda berkumpul membuat sebuah manifesto yang berisi 5 untuk merubah kebijakan “pembangunan” ekonomi global setelah pandemi berakhir.

Poin pertama dari manifesto ini ialah untuk mengurangi pertumbuhan ekonomi dari eksploitasi pertambangan batu bara, minyak dan gas bumi.

Seluruh pemimpin dunia diharapkan untuk meningkatkan investasi disektor pendidikan, energy bersih dan kesehatan.

Poin kedua, adanya redistribusi kekayaan dengan membuat acuan pendapatan global yang bisa diterima oleh semua negara.

Poin ketiga ialah merubah sistem pertanian dengan menggunakan sistem pertanian yang berbasiskan kepada konservasi hayati, menggunakan berbagai varietas tanaman, dan adanya pembagian keuntungan yang adil dengan petani.

Poin keempat, menghemat penggunaan bahan bakar fosil dengan cara mengurangi jumlah aktivitas bepergian.

Berpergian disarankan hanya untuk kondisi penting saja, kemudian dianjurkan untuk mengurangi gaya hidup mewah.

Poin kelima ialah penghapusan utang bagi pekerja miskin dan negara-negara miskin di belahan bumi selatan.

Manifesto ini merupakan salah satu upaya global untuk mengubah paradigma kita untuk lebih bijak memanfaatkan Sumber Daya Alam. Manifesto ini juga dijadikan sebuah pengingat bahwa butuh semangat global untuk bisa melakukan konservasi lingkungan di bumi.

Mahatma Gandhi sebenarnya sudah mengeluarkan sebuah pernyataan yang luar biasa mengenai keserakahan manusia yang tidak pernah habis.

Gandhi menyatakan bahwa bumi ini cukup untuk menghidupi seluruh umat manusia, namun tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keserakahan manusia.

Pendapat Gandhi juga diperkuat oleh orang-orang Indian di Amerika yang terdesak akibat adanya invasi orang kulit putih. Mereka juga sudah meramalkan nasib dari masa depan manusia yang tamak dan tidak pernah puas bahwa mereka akan menemui kemalangan.

“Ketika sungai sudah tercemar dan tidak dapat diminum, ketika udara sudah sangat berpolusi dan tidak dapat dihirup, dan ketika tanah telah rusak dan tidak lagi dapat ditanami, maka kalian akan mengerti bahwa manusia tidak dapat mengkonsumsi uang”.

Pada akhirnya manusia harus memikirkan kembali pola “pembangunan” ekonomi yang dilakukan saat ini demi keberlangsungan generasi berikutnya. Bumi milik bersama, dan tidak ada planet lain yang bisa ditinggali selain bumi.

 

Penulis adalah Sejarahwan & Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Univeritas Jember. 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here