Penanganan Wabah Virus COVID-19 dalam Perspektif Negara Kesejahteraan (Welfare State)

0
271

Oleh: Abdusy Syakir

“Salus Populi Suprema Lex Esto,
Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi”
(Cicero, De Legibus)

 

Titah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia secara konstitusional telah dinyatakan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia, alenia ke IV yang menyatakan,

“Untuk memajukan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Selain itu, secara tegas telah pula tercantum dalam sila ke lima Pancasila yang menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Latar Belakang dan Pembahasan
Mengutip kamus online Meriam-Webster Dictionary, kata “welfare” diartikan sebagai “the state of being happy, healthy, or successful” dalam terjemahan bebas berarti kata “welfare” mengandung makna yakni keadaan bahagia, sehat atau sukses.

Konsep kesejahteraan atau welfare merujuk apa yang dimaksud oleh Spiker, Midglley, Tracy, Livermore, Thompson dan Suharto mengandung setidaknya 4 (empat) makna yakni:

1. Sebagai kondisi sejahtera (wellbeing) dimana kondisi ini telah terpenuhinya kebutuhan materil dan non materil;

2. Sebagai pelayanan sosial, yang pada umumnya mencakup antara lain, jaminan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal;

3. Sebagai tunjangan sosial kepada orang miskin, cacat, pengangguran, dan lainnya;

4. Sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat ataupun badan-badan pemerintah.

 

Dari 4 makna di atas, secara simple welfare state dapat dimaknai bahwa negara hadir melalui kekuasaan yang dimilikinya dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan pelayanan sosial, keadilan dan hak-haknya tanpa memandang status sosial, kelas ekonomi, warna kulit, bahasa dan perbedaan lainnya.

Meskipun istilah welfare state untuk pertama kali didengungkan oleh Alfred Zimen pada tahun 1930-an, tapi konsep welfare state baru diperkenalkan pada abad ke 18 melalui gagasan Jeremy Bentham (1748-1832).

Dimana menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepada rakyatnya tentang kebahagiaan yang sebesar-besarnya dalam bahasa Jeremy Bentham digunakan istilah “utility” atau kegunaan.

Lantas bagaimana konsep welfare state dalam khasanah ke-Indonesiaan yang secara jelas men-declare sebagai Negara Hukum ?

Mengutip pemikiran Prof. Bagir Manan, yang dimaksud Negara Hukum Kesejahteraan adalah “Negara atau pemerintah tidak semata-mata berperan sebagai penjaga malam atau ketertiban masyarakat saja akan tetapi pemikul utama tanggungjawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang meliputi setidaknya 3 aspek, yakni aspek politik, hukum dan sosial ekonomi.

Menurut Muchsan, ciri negara hukum kesejahteraan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat secara merata, dan negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat.

Sehingga, konsekuensi dari ciri tersebut pasti akan timbul 2 (dua) gejala yang yakni : pertama, campur tangan pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat akan sangat luas, kedua, dalam pelaksanaan fungsi pemerintah sering digunakan asas diskresi.

Dari uraian berkenaan dengan teori dan konsep welfare state sebagaimana penjelasan diatas, akan coba kita lihat bagaimana korelasi dan implementasinya serta titik singgung khususnya dalam penanganan wabah virus Covid-19 saat ini.

Apakah benar Indonesia menganut konsep welfare state atau negara hukum kesejahteraan atau semua itu hanya tertuang pada tataran konseptual dan jargon semata?

Mengutip dari Republika.co.id, bahwa temuan pertama suspect positif corona di Indonesia yakni berasal dari Depok, Jawa Barat. Ada 2 orang, ibu serta anaknya yang berusia 64 tahun dan 30 tahun.

Setelah dilakukan tracing, asal muasal virus terhadap ke 2 orang tersebut ternyata tertular dari WNA asal Jepang. Atas temuan itu, terhadap mereka kemudian dilakukan tindakan medis sesuai SOP yakni berupa isolasi di RSPI Dr. Sulianti Saroso.

Temuan ini disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi pada press conference tanggal 2 Maret 2020.

Hingga saat ini, merujuk data yang direlease oleh infeksiemerging.kemenkes.go.id di Indonesia pertanggal 13 April 2020 pukul 18.00 WIB, terdapat lebih kurang 4.557 orang positif corona dengan rincian 3.778 orang dalam perawatan, 380 orang dinyatakan sembuh dan 399 orang dinyatakan meninggal dunia.

Selain itu, dari lebih kurang 27.391 spesimen uji lab yang diterima, 22.834 orang dinyatakan negative.

Dari data tersebut, juga didapat fakta yang sangat mengejutkan karena trend kecenderungan semakin meningkatnya penyebaran virus Covid-19 dari masa awal yang hanya berjumlah puluhan orang/hari, seratusan/hari, lalu dua ratusan/hari hingga saat ini menjadi 300 orang/hari.

Tentu saja angka ini tidak termasuk jumlah orang yang melaporkan atau menyampaikan dengan sukarela kepada Gugus Tugas Penanganan Virus Covid-19 yang telah dibentuk oleh pemerintah, artinya secara riil jumlah positif corona akan sangat mungkin lebih dari itu.

Merebaknya penyebaran pandemi Covid-19 ini tentu tidak hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi hampir semua negara di dunia saat ini berjibaku pada bagaimana cara menangani, menemukan vaksinnya hingga bagaimana mengantisipasi effect yang ditimbulkan dari wabah ini.

Apalagi bagi kelompok masyarakat kalangan menengah ke bawah seperti petani, buruh, pedagang kaki lima, para ojek online (Ojol), serta kaum marginal lainnya, effect itu sudah mulai terasa.

Penghentian atau meliburkan aktifitas pendidikan, kegiatan ibadah, kegiatan sosial serta kegiatan lainnya merupakan tindakan awal yang dilakukan meskipun kemudian diperpanjang kembali hingga batas waktu yang akan ditentukan.

Ini merupakan problem sangat berat yang harus dihadapi oleh pemerintah saat ini, baik pusat maupun daerah dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya.

Namun setidaknya ada 3 (tiga) regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah berkenaan dengan penanganan virus covid-19 antara lain:

1. Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan;

2. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;

3. Terbitnya Keppres No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

 

Terhadap penerbitan 2 (dua) regulasi yakni PP No. 21 tahun 2020 dan Keppres No.11 tahun 2020 mendasarkan pada Undang-Undang No.6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dimana sejak dinyatakan sah sebagai UU tahun 2018, hingga saat ini belum terbit peraturan pelaksananya.

Pemerintah DKI Jakarta sebagai episentrum pandemic Covid-19 telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi DKI Jakarta, berlaku mulai pukul 00.000 tanggal 10 April 2020.

Secara substansi, Pergub yang terdiri 28 pasal ini mengatur semua hal terkait kegiatan di Kota Jakarta, baik kegiatan perekonomian, sosial, budaya, keagamaan dan pendidikan dan meniadakan kegiatan di luar rumah selama 2 minggu sejak diberlakukan.

Langkah ini selanjutnya akan diikuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk sinergitas penanganan pandemic Covid-19.

Setidaknya terhadap 3 wilayah, yakni Bogor, Depok dan Bekasi yang tidak menutup kemungkinan berlaku di semua wilayah di Provinsi Jawa Barat termasuk di semua wilayah di Indonesia khususnya pada wilayah rawan atau terdapat banyak suspect positif Covid-19.

Presiden Jokowi dalam konferensi pers yang disiarkan Sekretariat Presiden pada Selasa sore (31/3/2020) sebagaimana dikutip dari tirto.id, setidaknya ada 7 kebijakan yang diambil menghadapi pandemic Covid-19.

Sebagaimana tertuang dalam Perppu No.1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan meliputi antara lain yakni:

1. Tambahan belanja APBN 2020 senilai Rp405,1 triliun.

Hal ini diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun dan dialokasikan untuk sejumlah sektor, yakni: untuk belanja bidang kesehatan dialokasikan Rp75 triliun.

Kemudian, untuk anggaran perlindungan sosial dialokasikan Rp110 triliun, untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR) dialokasikan Rp70,1 triliun, dan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya UMKM, dialokasikan Rp150 triliun;

2. Prioritas anggaran di bidang kesehatan yang diprioritaskan pembelanjaan anggaran Rp75 triliun di bidang kesehatan dan diprioritaskan untuk pemenuhan sejumlah keperluan.

Yakni, perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian Alat Pelindung Diri (APD), pembelian alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer dan lainnya upgrade 132 rumah sakit rujukan Covid-19.

Termasuk Wisma Atlet insentif dokter, perawat dan tenaga rumah sakit (Insentif dokter spesialis Rp15 juta/bulan, dokter umum Rp10 juta/bulan, perawat Rp7,5 juta/bulan, dan tenaga medis lainnya Rp5 juta/bulan).

Santunan kematian tenaga medis Rp300 juta, dan penanganan permasalahan kesehatan lainnya;

3. Prioritas anggaran untuk perlindungan sosial yang akan diprioritaskan pada alokasi anggaran untuk perlindungan sosial saat pandemi corona ke sejumlah program.

Seperti, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, hingga keringanan tarif listrik.

Rinciannya, jumlah penerima manfaat PKH ditambah dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga, jumlah penerima manfaat Kartu Sembako juga ditambah dari 15,2 juta menjadi 20 juta orang, pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA.

Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk 5,6 juta orang yang terkena PHK, pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil.

Penerima manfaat program ini akan menerima insentif pasca pelatihan Rp600 ribu, dengan biaya pelatihan 1 juta, dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok senilai Rp25 triliun;

4. Prioritas anggaran untuk insentif dunia usaha, pemerintah memberikan sejumlah insentif sebagai stimulus ekonomi untuk para pelaku UMKM dan dunia usaha.

Berupa, gratis PPh 21 untuk pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp200 juta (selama setahun), pembebasan PPN impor bagi para Wajib Pajak Kemudian Impor Tujuan Ekspor (KITE), terutama KITE dari kalangan industri kecil dan menengah.

Lalu, pada 19 sektor tertentu, pengurangan tarif PPh sebesar 25 persen bagi para Wajib Pajak, Kemudian Impor Tujuan Ekspor (KITE), terutama industri kecil menengah.

Pada sektor tertentu percepatan restitusi PPN bagi 19 sektor tertentu, untuk menjaga likuiditas pelaku usaha penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen, penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak Covid-19 selama 6 bulan;

5. Prioritas di bidang non-fiska, dimana pemerintah memberlakukan sejumlah kebijakan di bidang non-fiskal untuk menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan, termasuk bahan baku industri.

Sejumlah kebijakan itu adalah: penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor penyederhanaan larangan terbatas (lartas impor), percepatan layanan proses ekspor-impor melalui national logistic ecosystem;

6. Revisi batas maksimal defisit APBN terhadap batas maksimal defisit APBN menjadi di atas 3 persen. Relaksasi batas maksimal defisit APBN ini diberlakukan pada tahun 2020, 2021 dan 2022;

7. Kebijakan moneter, dimana pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berupaya untuk mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk memberikan daya dukung dan menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Dimana Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan stimulus moneter melalui kebijakan intensitas triple intervention, dan menurunkan rasio giro wajib minimum valuta asing bank umum konvensional, serta berbagai kebijakan moneter lainnya.

 

Dari ke 7 (tujuh) kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah melalui Perppu No.1 tahun 2020 guna menangani pandemic Covid-19, jika dikorelasikan dengan teori welfare state tentu setidaknya corak konsep negara kesejahteraan (welfare state) sangat terasa kental implementasinya pada point angka 3.

Dimana pemerintah memberikan anggaran prioritas pada program-program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, hingga keringanan tarif listrik.

Menaikkan anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk 5,6 juta orang yang terkena PHK, pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil termasuk dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok senilai Rp25 triliun yang akan diberikan bagi warga terdampak.

Meskipun pada sisi lain terdapat pesimisme yang dirasa oleh sebagian pihak bahwa negara terkesan “lambat hadir” ditengah kegelisahan, kesusahan dan ketiadapastian yang sedang dihadapi oleh rakyatnya.

Tapi, mesti pula dipahami kebijakan yang diambil setidaknya pemerintah ingin menempatkan diri bukan hanya berperan sebagai “penjaga malam” ansich.

Tetapi pemerintah telah berupaya mengubah wujudnya sebagai pemikul utama tanggungjawab dengan semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik demi mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Disisi lain, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan telah juga memberikan instruksi kepada semua pemerintah baik provinsi, kabupaten dan kota untuk melakukan Re-schedule dan revisi terhadap anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya guna dialihkan pada upaya penanganan pandemic diwilayah masing-masing.

Baik yang tertuang pada APBD provinsi, kabupaten, kota, termasuk memberikan diskresi berupa penggunaan Dana Desa untuk penanganan virus Covid-19.

Lantas apakah itu sudah dianggap cukup dan memadai ? tentu jawabannya tidak karena selain kebijakan yang telah ada, tentu sebagai warga masyarakat kita dituntut untuk disiplin dan mematuhi semua imbauan dari pemerintah.

Karena tidak ada gunanya sama sekali triliunan uang yang telah dikeluarkan, termasuk ratusan jiwa tenaga medis sebagai garda terdepan meninggal dunia akibat minimnya fasilitas dan Alat Pelindung Diri (APD) yang merupakan perlengkapan standar.

Jika disatu sisi kita tetap melakukan aktifitas seperti layaknya dalam situasi dan keadaan normal, setidaknya upaya “social distancing” dan menerapkan pola hidup bersih haruslah menjadi prioritas saat ini demi mengurangi penyebaran pandemi Covid-19.

Selain itu diperlukan sinergitas, kekompakan dan pemahaman yang sama antar pemangku kepentingan (baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota dan masyarakat).

Guna menghindari kesan lepas tanggungjawab atau melemparkan tanggungjawab pada pihak lain demi popularitas dan faktor lainnya karena secara substansi semua memiliki tanggungjawab dan peran yang sama.

Saat ini rakyat tengah menunggu “hadirnya” negara baik dalam wujud masker, hand sanitizer, cairan disinfektan, beras, minyak goreng, indomie, sarden, uang dan wujud lainnya akibat terhentinya semua aktifitas keseharian melawan pandemic Covid-19.

Semakin cepat semua itu sampai di tangan mereka, tentu semakin cepat pula mereka merasakan bahwa negara benar-benar telah “hadir” dan bukan hanya sebagai “penjaga malam” semata.

Karena pada akhirnya semua ikhtiar baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat didedikasikan pada satu muara yakni demi terwujudnya keselamatan rakyat karena itu adalah hukum tertinggi menurut Cicero dalam De Legibus.

 

Penutup
Suka tidak suka hari ini kita semua tengah diuji oleh Tuhan dengan wabah Covid-19, tentu selain cobaan yang mesti dihadapi meminjam istilah dari orang bijak ada hikmah yang terkandung atas musibah ini.

Sejatinya sebagai mahluk yang berakal, tentu kita semua patut introspeksi dan berikhtiar agar badai ini segera berlalu.

Disisi lain, dalam perspektif penggiat lingkungan nilai positifnya yakni bumi hari ini kembali melakukan “pemulihan dirinya sendiri” menuju proses keseimbangan atas semua aktifitas manusia di muka bumi.

Bahkan terdapat fakta ilmiah, tingkat pencemaran udara di Tiongkok dan Italia berkurang karena terhentinya aktifitas industri. Menurut laporan terbaru, emisi karbon dunia saat ini mengalami penurunan terbesar sejak perang dunia ke II.

Sebagai bahan renungan, tak salah kiranya mengingat kembali apa yang diucapkan oleh Mahatma Gandhi “Bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi bumi tidak cukup untuk memenuhi ketamakan setiap orang”.

 

Penulis adalah Penggiat pada Komunitas Marginal. 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here