Palu Sakti DPR RI: RUU KUHP Menuai Kontroversi

0
220

Oleh: Maulana Taslam

DPR RI dikabarkan menggelar Rapat Paripurna pada Kamis 2 April 2020 di Gedung DPR Senayan, Jakarta, dengan agenda pembahasan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan.

Dihadiri oleh 31 orang secara fisik dan 278 orang secara virtual.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2019 yang lalu telah menuai kontroversi dan penolakan dari berbagai kalangan, kini kembali dibahas oleh DPR RI ditengah wabah COVID-19, yang mana pemerintah pusat sedang sibuk menerapkan Physical Distancing.

Ketua DPR RI Puan Maharani, sempat mengatakan “DPR akan berkonsentrasi penuh terhadap penanganan wabah COVID-19”.

Dalam hal ini, tampak DPR mengabaikan dan berkhianat atas pernyataannya dan perjuangan rakyat melawan COVID-19.

Menjadi pertanyaan, sebenarnya apa yang menjadi urgensi DPR RI menggelar Sidang Paripurna ditengah situasi saat ini?

Secara kasat mata, tampak yang mulia Dewan Perwakilan Rakyat memanfaatkan situasi sekarang dengan membahas RUU KUHP 2019 yang lalu.

Padahal, RKUHP tersebut telah ditolak oleh aksi massa yang disampaikan langsung di depan Gedung Kantor DPR RI Senayan Jakarta dan di DPRD Provinsi.

Sehingga, saat itu akhirnya diputuskan untuk menunda pengesahan RUU setelah ada usulan dari Presiden Joko Widodo.

Kelicikan dipikiran anggota DPR saat ini terlihat sangat jelas.

Diperkuat dengan pernyataan Menteri Kemenkumham Yasonna Laoly, yang mengatakan “Kemenkumham memiliki pandangan yang sama dengan DPR bahwa RKUHP dan RUU Permasyarakatan mesti segera rampung”.

Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa ada hal-hal yang harus dikejar target dalam situasi saat ini oleh anggota dewan yang terhormat, dengan memanfaatkan momen COVID-19 untuk melakukan pembahasan RUU KUHP.

Mereka berpikir tidak akan mungkin ada aksi massa yang akan berdatangan di Gedung DPR untuk melakukan penolakan kembali.

Dikarenakan, sudah ada Maklumat Kapolri dengan Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah.

Salah satunya berbunyi, “tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri”.

Pasal Kontroversial RUU KUHP ?

Pasal kontroversial yang menjadi perdebatan di kalangan publik hingga menimbulkan konflik dan perpecahan yang berkepanjangan, antara lain pertumpahan darah akibat bentrok dengan aparat kepolisian.

Melihat demokrasi saat ini, DPR telah mencederai UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang harus berlandaskan filosofis, sosiologis dan yurudis, serta mengabaikan dan tidak mencerminkan asas-asas yang tertuang di dalam materi muatan RUU KUHP.

Pasal yang sangat krusial apabila disahkan RKUHP tersebut dapat memicu kontroversi di kalangan masyarakat seperti Tindak Pidana Khusus, Kebebasan Pers dan Berpendapat, serta Kesusilaan yang sedang dibahas oleh Komisi III DPR RI.

Pasal Tindak Pidana Khusus, yang merupakan extra ordinary crime sangat bertentangan dengan RUU KUHP dikarenakan sudah ada undang-undang khusus yang mengaturnya lex specialis.

Pasal ini sangat mengkhawatirkan Komisi Pemberantasan Korupsi karena sangat potensial menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sebagaimana Pasal 603 RUU KUHP, Pasal 605 mengatur hukuman pemberi suap minimal 1 tahun maksimal 5 tahun.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 UU Tipikor, yang mengatur hukuman bagi pelaku korupsi ialah pidana seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun maksimal 20 tahun penjara.

Pasal 5 mengatur hukuman bagi pemberi suap, tetapi Pasal 6 mengatur hukuman lebih berat bagi penyuap yakni 3-15 tahun.

Narasinya benar bahwa Pasal 729 RUU KUHP memastikan kewenangan lembaga sesuai UU khusus sejalan dengan asas hukum lex specialis derogate legi generalis, hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Akan tetapi, penasehat hukum terdakwa bisa mendalilkan asas lex posteriori derogate legi anteriori, hukum yang baru bisa mengesampingkan hukum yang lama.

Selanjutnya, dengan adanya Pasal Kebebasan Pers dan Berpendapat dikhawatirkan membungkam kebebasan berpendapat terkhusus pers yang sangat kritis terhadap pemerintah dan kekuasaan.

Kalau disahkan, maka pasal ini sangat mudah untuk mengintimidasi jurnalis.

Sepert, Pasal 218-219 RUU KUHP tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden mengancam pelaku dengan hukuman 3,5 tahun penjara dan penyiaran penghinaan diancam 4,5 tahun penjara.

Jika ini disahkan maka seorang yang mengkritisi pemerintah akan ditafsirkan sebagai orang yang melakukan penghinaan.

Kemudian, Pasal 489 RUU KUHP mengenai Kesusilaan, ketentuan ini berpotensi mengkriminalkan pelaku prostitusi yang kemungkinan berposisi sebagai korban eksploitasi seksual.

Seharusnya, berkaca dari penolakan massa aksi dan demonstrasi yang lalu, Dewan Perwakilan Rakyat dapat menangkap aspirasi bahwa rakyat tidak menyetujui akan hal itu, dan menghentikan serta tidak melanjutkan pembahasan RUU KUHP tersebut.

Dikarenakan, muatannya sangat menuai kontroversi hukum dan rapat paripurna tersebut terkesan memaksakan karena harus diselesaikan dan disahkan secepatnya agar segelintir oknum merasa terpuaskan dengan ketukan palu sakti anggota dewan yang mulia itu.

 

Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan Kader HMI Cabang Bengkulu. 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here