Wacana ‘Darurat Sipil’: Jalan Buntu Jokowi Tangani COVID-19

0
685

Oleh: Ricki Pratama Putra

Virus Corona menjadi topik terhangat beberapa bulan ini. Virus ini mendadak menjadi teror mengerikan bagi masyarakat dunia karena telah merenggut 30 ribu-an nyawa terhitung hingga tanggal 30 Maret 2020.

Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir 2019 ini sekarang makin tak terkendali. Sudah kurang lebih 150 negara yang terdampak wabah ini, termasuk Indonesia.

Sikap Pemerintah Indonesia sendiri dalam menangani Virus Corona ini begitu lamban, begitu berbelitnya pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan.

Namun ada hal yang lebih mengejutkan, aneh sekaligus ajaib dalam hal penanganan Virus COVID-19 di Indonesia, yaitu dalam rapat terbatas terkait penanganan Virus Corona, Presiden Jokowi mengatakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) perlu didampingi kebijakan ‘darurat sipil’.

Dalam keterangan yang disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona (Covid-19), Doni Monardo, Senin (30/3/2020) sore, PSBB itu mengacu kepada tiga dasar hukum.

Yaitu, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang No.06 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, dalam hal ini adalah darurat sipil.

 

Apa Itu Darurat Sipil?

Dalam Pasal 1 Perppu tentang Keadaan Bahaya, disebutkan bahwa keadaan darurat sipil berlaku apabila keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontak, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan biasa.

Pasal 1
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila

1. Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan biasa;

2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;

3. Hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara.

Rencana penerapan darurat sipil dalam kondisi ini sangat disesalkan.

Selain tidak menjawab persoalan, menerapkan kebijakan darurat sipil justru memperlihatkan ekspresi kebuntuan dari Presiden Jokowi dalam menentukan strategi penanganan Virus Corona (COVID-19) ini.

Wacana penerapan darurat sipil ini juga dinilai kurang tepat, karena darurat sipil ini pada prinsipnya bertujuan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan dan tertib sipil.

Sementara, situasinya saat ini pemerintahan berjalan dengan lancar. Kekurangan pemerintah di tengah situasi krisis Virus Corona sekarang adalah kebijakan dalam penanganan yang tidak optimal.

Ide Presiden Jokowi ini juga berpotensi menimbulkan asumsi liar di tengah-tengah masyarakat.

Karena dengan menerapkan darurat sipil, menunjukkan bahwa dalam menghadapi pandemi Virus Corona pemerintah melakukan pendekatan kekuasaan yang seolah-olah memunculkan keinginan pemerintah memberangus demokrasi, bukan menggerakkan fungsi-fungsi organisasi.

Ide ini juga berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Jika kita melihat dampak yang bisa saja terjadi apabila diberlakukan status darurat sipil seperti yang dapat dilihat pada BAB II tentang Keadaan Darurat Sipil Pasal 13, Pasal 14 ayat(1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 20 Perppu No.23 Tahun 1959.

Pasal 13
Penguasa Darurat Sipil berhak mengadakan peraturan-peraturan untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan, percetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar.

Pasal 14 ayat (1)
Penguasa Darurat Sipil berhak atau dapat menyuruh atas namanya pejabat-pejabat polisi atau pejabat-pejabat pengusut lainnya atau menggeledah tiap-tiap tempat, sekalipun bertentangan dengan kehendak yang mempunyai atau yang menempatinya, dengan menunjukkan surat perintah umum atau surat perintah istimewa.

Pasal 15 ayat (1)
Penguasa Darurat Sipil berhak atau dapat menyuruh memeriksa dan menyita semua barang yang diduga atau akan dipakai untuk mengganggu keamanan serta membatasi atau melarang pemakaian barang itu.

Pasal 16
Penguasa Darurat Sipil berhak mengambil atau memakai barang-barang dinas umum.

Pasal 17
Penguasa Darurat Sipil berhak :
1. Mengetahui semua berita-berita serta percakapan-percakapan yang dipercakapkan kepada kantor telepon atau kantor radio, pun melarang atau memutuskan pengiriman berita-berita atau percakapan-percakapan dengan perantaraan telepon atau radio

2. Membatasi atau melarang pemakaian kode-kode, tulisan rahasia, percetakan rahasia, tulisan streo, gambar-gambar, tanda-tanda, juga pemakaian bahasa-bahasa lain dari pada bahasa Indonesia

3. Menetapkan peraturan-peraturan yang membatasi atau melarang pemakaian alat-alat telekomunikasi seperti telepon, telegrap, pemancar radio dan alat-alat lainnya yang ada hubungannya dengan penyiaran radio yang dapat dipakai untuk mencapai rakyat banyak, pun juga menyita atau menghancurkan perlengkapan-perlengkapan tersebut.

Pasal 20
Penguasa Darurat Sipil berhak memeriksa badan dan pakaian tiap-tiap orang yang dicurigai serta menyuruh memeriksanya oleh pejabat-pejabat polisi atau pejabat-pejabat pengusut lainnya.

Maka dari hal tersebut di atas, kurang tepat dan berlebihan apabila wacana ini tetap dilakukan.

Pemerintah cukup mengacu pada UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai payung hukum dalam mengatasi pandemi Corona ini.

Karena, isu COVID-19 merupakan kondisi yang disebabkan oleh bencana penyakit bukan karena faktor keamanan dan pertahanan.

Presiden Jokowi hanya perlu mengeluarkan Keppres terkait penetapan status bencana nasional yang akan dijadikan payung hukum penerapan kebijakan social distancing atau pshycal distancing.

Dalam Keppres ini, juga harus mengatur mengenai Struktur Komando Pengendalian Bencana yang lebih jelas yang dipimpin oleh presiden sendiri.

Selain itu, harus juga memasukkan mengenai penanggulangan kerugian terhadap pihak-pihak yang terdampak dari kebijakan tersebut baik ekonomi, sosial maupun kesehatan.

Harapannya, pemerintah dapat lebih cekatan dan bijak dalam mengambil setiap kebijakan menangani pandemi COVID-19 yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

 

Penulis adalah Mahasiswa Semester 8 Sekaligus Mantan Sekretaris Umum Mahupala Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here