Pantai Bengkulu Darurat Sampah!

0
434

Oleh: Maulana Taslam

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), jumlah penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 mencapai 2,001,578 juta jiwa. Terdapat peningkatan penduduk dari jumlah sebelumnya (Bengkulu.antaranews.com, 20 Februari 2020).

Hal ini sangat berdampak pada jumlah sampah yang dihasilkan per hari, mencapai 250-310 ton dan jika ditotalkan kurang lebih per tahun mencapai 90,5 ton sampah yang ada di Kota Bengkulu.

Dari data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu, pencemaran sampah ini berasal dari sampah rumah tangga dan pasar, baik berupa sampah organik dan anorganik.

Dengan angka yang dihasilkan per hari, maka wajar luas kawasan TPA Air Sebakul yang awalnya hanya seluas 3,5 ha menjadi 6,5 ha.

Memang tidak semua sampah dihasilkan dari pantai, tapi dengan adanya limbah rumah tangga dan pasar yang berserakan di pinggir pantai, dan akibat adanya gelombang pasang surut air maka sampah yang tadinya berserakan bisa terbawa oleh air laut.

Pencemaran sampah ini sangat berdampak bagi manusia dan lingkungan sekitar, terkhusus sampah yang berada di sepanjang Pantai Bengkulu. Diantaranya, Pantai Panjang, Pantai Berkas, dan Pantai Zakat.

Hal ini mengakibatkan pencemaran di wilayah perairan pantai Bengkulu, dan berdampak semakin rendahnya kualitas air bersih di sepanjang pantai.

Kondisi ini juga dapat mengakibatkan perkembangbiakan bakteri dan nyamuk yang dapat menjadi ancaman bagi lingkungan sekitar.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pasal 1 Ayat 1, menyebutkan ‘lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain’.

Hal ini berarti lingkungan hidup sangat erat kaitannya dengan manusia.

Undang – Undang tersebut mempertegas kembali, bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Menyikapi persoalan ini, Pemerintah Kota Bengkulu harus responsif dan tegas. Karena dengan menurunnya kualitas air akibat pencemaran lingkungan, dapat merusak ekosistem lingkungan sekitar, terkhusus masyarakat di lingkungan pantai Bengkulu.

Sekitar akhir tahun 2019, ditemukan sebanyak 28 penyu mati disejumlah pantai Bengkulu. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan sampah plastik, rokok, dan tali pada rongga perut dan saluran pencernaannya.

Peristiwa ini sangat miris jika terus dibiarkan. Jangan sampai hewan-hewan yang berada di laut atau pantai Bengkulu yang merupakan salah satu tempat wisata kebanggaan, menjadi rusak dan tercemar.

Jangan sampai lingkungan di sepanjang Pantai Bengkulu, menjadi lautan sampah yang dapat merusak ekosistem dan mencemari lingkungan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 5 menjelaskan, ‘Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini’.

Seharusnya pemerintah menyediakan bak sampah atau tempat sampah disetiap titik yang mudah dijangkau, sehingga dapat memudahkan dan menggerakkan hati masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan.

Dengan demikian, dapat meminimalisir sampah yang ada di sepanjang Pantai Bengkulu.

Kemudian, disebutkan bahwa laut sebagai bagian dari Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat 1 UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

‘Ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk alamiah lainnya. Pencemaran Lingkungan Hidup yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan’.

Dalam hal kesadaran masyarakat, juga sangat dibutuhkan untuk tidak membuang sampah sembarangan ke pantai, terutama pengunjung dan warga yang bermukim di sekitar pantai tersebut.

Jika hal ini dibiarkan terus menerus, akibatnya akan berdampak buruk terhadap ekosistem pantai Bengkulu beberapa tahun ke depan dan juga terhadap perekonomian nelayan.

Disamping itu, masyarakat di sekitar pantai juga dapat memanfaatkan hasil pengelolaan sampah menjadi sesuatu hal yang bernilai, yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Menyikapi situasi saat ini, pantai Bengkulu dalam keadaan darurat akan pencemaran lingkungan.

Pemerintah Kota Bengkulu beserta jajarannya harus responsif dan tegas penuh keseriusan dalam menangani permasalahan ini, karena sangat bertentangan dengan program kerja Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu mengenai pengembangan pariwisata untuk mewujudkan visi menjadikan Kota Bengkulu yang Bahagia.

 

Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here