Tanggung Jawab Negara Hadapi Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Keuangan Negara

0
1246

Oleh: Syukron Mahal Farawansa

Sejak awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan adanya wabah virus corona yang berasal dari China. Virus corona menyebabkan kepanikan di China dan menimbulkan korban jiwa sampai ribuan orang penduduk China.

Akibat lainnya, banyak perusahaan kecil, menengah maupun besar yang akhirnya terpaksa menutup usahanya untuk sementara.

Perekonomian China ini pun menjadi terguncang di awal tahun 2020, karena selama ini perekonomian China didukung dari sektor usaha kecil dan menengah.

Ada sekitar 30 juta usaha kecil dan menengah menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) China.

Selain itu, bursa saham Shanghai juga sempat menurun mencapai 9%, merupakan yang terparah sejak bulan Agustus 2015 (merdeka.com., 18 Februari 2020).

Diskursus mengenai Tanggung Jawab Negara dalam menghadapi pandemi coronavirus atau Covid-19 sangat menarik untuk diperbincangkan, mengingat dampak yang diakibatkan dengan mewabahnya Covid-19 bukanlah hanya pada sektor kesehatan saja.

Melainkan, juga sangat mempengaruhi stabilitas politik, hubungan bilateral antar negara, sosial masyarakat bahkan hingga dapat menimbulkan gejolak pada pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia.

Tentu ini bukanlah persoalan yang mudah untuk diselesaikan, karena dibutuhkan penanganan yang komprehensif dari berbagai aspek mulai dari pembatasan hingga penutupan akses bagi warga negara asing yang masuk ke Indonesia.

Menjamin tersedianya bahan pokok untuk kebutuhan logistik masyarakat, melakukan pengawasan ketat terhadap masyarakat yang terindikasi terjangkit virus, serta menjamin tercukupinya alat medis dan petugas kesehatan untuk menangani penyebaran virus ini.

Coronavirus merupakan jenis virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan.

Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa, muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).

Jika kita lihat dari tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini, sebagai bagian dari menjalankan fungsi negara.

Dalam hal ini sesuai amanat UUD NRI 1945, ‘Membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia’

Tentu masih banyak yang patut kita kritisi sebagai warga negara yang memegang legitimasi terhadap kedaulatan negara.

Pasalnya, peran pemerintah dalam penanganan coronavirus atau Covid-19 terkesan sangat lambat, terutama dalam melakukan pencegahan masuknya virus tersebut.

Berdasarkan data yang dilansir dari situs resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per-tanggal 19 Maret 2020 (Pukul 20.33 WIB), tercatat sebanyak 1.651 orang yang telah diperiksa.

Dengan total 309 dinyatakan positif terjangkit coronavirus, 1.342 dinyatakan negatif dan sebanyak 25 orang meninggal serta 15 orang dinyatakan sembuh dari infeksi coronavirus.

Jumlah tersebut terus berpotensi mengalami peningkatan karena minimnya fasilitas kesehatan yang memadai sebagai sarana penunjang penanganan infeksi coronavirus.

Disamping itu, kebijakan pemerintah yang membatasi dan menutup akses perjalanan ke dan dari China untuk mengurangi penyebaran virus Corona menyebabkan sejumlah maskapai membatalkan penerbangannya.

Beberapa maskapai terpaksa tetap beroperasi, meskipun mayoritas bangku pesawatnya kosong demi memenuhi hak penumpang. Tentu ini berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, wisatawan asal China mencapai 2,07 juta orang pada tahun 2019, yang mencakup 12,8 persen dari total wisatawan asing sepanjang 2019 ini.

Jumlah yang cukup besar dalam menyumbang pemasukan bagi keuangan negara.

Penyebaran virus Corona menyebabkan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia berkurang signifikan. Sektor-sektor penunjang pariwisata seperti hotel, restoran maupun pengusaha retail pun juga akan terpengaruh dengan adanya virus Corona.

Tentu kita menyadari bahwa pengaruh mewabahnya virus ini menimbulkan kekhawatiran bagi para investor untuk berinvestasi karena Coronavirus mempengaruhi proyeksi pasar, sehingga investor bisa menunda investasi karena ketidakjelasan supply.

Di bidang investasi, China merupakan salah satu negara yang menanamkan modal ke Indonesia.

Pada 2019, realisasi investasi langsung dari China menempati urutan ke dua setelah Singapura. Terdapat investasi di Sulawesi berkisar US $5 miliar yang masih dalam proses, tetapi tertunda karena pegawai dari China yang terhambat datang ke Indonesia.

Selain itu, sentimen negatif mengenai coronavirus semakin memperburuk situasi perekonomian Indonesia dan tidak mampu menahan laju pelemahan nilai tukar rupiah.

Kegiatan ekonomi yang tidak terlepas dari pasar pada dasarnya mementingkan keuntungan pelaku ekonomi dari pasar tersebut, sehingga sangat sulit menemukan ekonomi yang mensejahterakan jika dilihat dari mekanisme pasar yang ada.

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi.

Pemerintah sebetulnya telah menyiapkan sejumlah kebijakan fiskal untuk mengantisipasi dampak negatif wabah corona. Salah satunya memberikan fasilitas penundaan pajak, yang disebut kebijakan stimulus fiskal.

Dimana pemerintah akan merelaksasi sejumlah pajak di sektor manufaktur selama 6 bulan ke depan dan mempercepat proses restitusi pajak sebagai stimulus fiskal kedua untuk menangkal dampak penyebaran virus corona (Covid-19).

Kemudian, stimulus nonfiskal yang akan menghilangkan larangan terbatas bagi 749 HS code barang impor yang dipakai sebagai bahan baku.

Stimulus fiskal kedua tersebut berupa pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak mampu menahan gejolak sentimen negatif akibat coronavirus. Imbasnya, rupiah pun merosot.

Padahal, pemangkasan suku bunga telah dilakukan oleh Bank Indonesia pada Februari lalu.

Kondisi cadangan devisa Indonesia yang baik juga belum bisa menahan turunnya rupiah, hal ini disebabkan sentimen positif dari pemerintah tertutup dampak persebaran virus corona yang masif dan terus mengalami peningkatan dampak.

Apabila Covid-19 tidak ditanggulangi secara optimal dan masif serta luput dari pengawasan, hal ini akan berdampak buruk pada kepercayaan publik.

Terutama yang berimbas pada sektor investasi yang mana sektor investasi merupakan sektor yang menyumbangkan pemasukan negara terbesar kedua setelah pajak.

Selain itu dampak ekonomi wabah corona sangat kompleks dan lintas sektoral. Untuk mengatasinya secara efektif, perumus kebijakan, idealnya pemerintah dapat melakukan pemetaan besarnya dampak yang terjadi akibat wabah tersebut.

Karena dengan pemetaan itu, diharapkan dapat mengembangkan intervensi ke sektor spesifik yang signifikan mengatasi dampak dari coronavirus.

 

Penulis adalah Mahasiswa Semester 6 Jurusan Hukum Administrasi dan Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here