‘Social Distancing’, Fakta dan Regulasi Pencegahan COVID-19

0
1362

Oleh: Dwipertiwi Jelitahati

Merujuk Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jum’at (20/3/2020), Pemerintah Indonesia telah memastikan ada 369 orang yang telah terjangkit Virus COVID-19. Sebanyak 32 orang diantaranya meninggal dunia dan 17 orang dinyatakan sehat.

Pemerintah sendiri mengambil langkah awal dengan mengarahkan dilakukannya ‘Social Distancing’ atau menjaga jarak sosial.

Pemberlakuan Social Distancing ini mengimbau agar kegiatan seperti belajar, bekerja dan beribadah baiknya dilakukan di rumah sebagai upaya untuk mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain (aktivitas sosial) dan menekan risiko penularan COVID-19.

Merujuk pada Pasal 49 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai tindakan mitigasi resiko, terdapat empat jenis karantina, yakni karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan pembatasan sosial berskala besar.

Karantina wilayah atau yang saat ini lebih dikenal dengan istilah Lockdown, sudah diterapkan diberbagai negara lain untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Namun pemerintah masih belum mengambil kebijakan tersebut, meskipun desakan dari berbagai kalangan terus digaungkan.

Apabila nantinya pemerintah berubah pikiran untuk menerapkan kebijakan lockdown, maka aktivitas sosial-ekonomi akan terhenti yang kemudian berdampak terhadap stabilitas ekonomi.

Mengatasi hal tersebut, maka tidak dapat dipungkiri pemilihan Social Distancing yang paling ideal diterapkan. Karena harus di mulai dari lingkup yang terkecil dan mudah dijangkau arah pengaturannya.

Pasal 59 UU 6 Tahun 2018 menyebutkan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan bagian dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM).

PSBB paling sedikit meliputi, peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Menjadi pertanyaan apakah saat ini sudah dapat disebut sebagai Social Distancing? sementara status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat belum ditetapkan oleh pemerintah sehingga tidak dapat dikatakan sebagai PSBB.

Faktanya, Social Distancing belum dapat dilaksanakan secara efektif dan juga belum maksimalnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pihak terkait.

Sehingga, kebijakan Social Distancing pada saat ini hanya diberlakukan oleh institusi pendidikan dan beberapa instansi saja, sisanya masih tetap menjalankan aktivitas kerja dan sosial.

Padahal, kebijakan pemerintah saat ini harus benar-benar menciptakan keamanan kesehatan masyarakat secara global.

Penulis adalah Mahasiswi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here