Revisi UU KPK : KPK Lembaga Ad Hoc Selamanya?

0
488

Oleh: Dewa Ayu Anom Wantika

Korupsi terdengar sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia, bagaimana tidak perkembangannya seolah lebih pesat dibandingkan kemajuan ekonomi di Indonesia.

Tak hanya pejabat dengan kedudukan tinggi seperti MPR/DPR, kini kepala desa pun ikut andil dalam mencatat prestasinya di lorong gelap korupsi ini.

Tercatat hasil kajian Indonesia Corrruption Watch (ICW) tahun 2018, Indonesia menderita kerugian mencapai Rp. 9,29 triliun, meningkat pesat dari tahun sebelumnya berjumlah Rp. 6,5 triliun.

Mirisnya lagi, bagi sebagian orang korupsi bukan lagi pelanggaran hukum, melainkan sebuah kebiasaan. Korupsi telah sedemikian akrabnya bagi kita, lalu apa itu Korupsi?

Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah, setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tentunya dengan pengertian ini, dapat dipahami bahwa korupsi berdampak kesengsaraan bagi masyarakat.

Korupsi ini tidak hanya melemahkan nilai-nilai demokrasi, nilai etika, nilai keadilan tapi juga melanggar Hak Asasi Manusia, merusak tatanan ekonomi dan pembangunan serta mengikis kualitas citra negara itu sendiri.

Sebagai negara yang bercita-cita menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, tentunya harus dilakukan upaya pemberantasan korupsi.

Berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan pemerintah Indonesia, salah satunya dengan mendirikan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) yang dibentuk pada Desember 2002 berdasarkan Undang-undang Tahun 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi.

Sebagai lembaga yang bertujuan memberantas korupsi, KPK diharapkan menjadi lembaga ad hoc/sementara, meskipun dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 sama sekali tidak ada pernyataan eksplisit yang menyatakan bahwa KPK adalah lembaga Adhoc karena KPK lahir melalui UU.

Namun, tetap ada anggapan bahwa KPK tidak akan mampu menghilangkan korupsi atau idealnya KPK tidak perlu ada.

Terbaru, tepatnya 17 September 2019, DPR resmi mengesahkan revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 ke Lembaran Negara 197 dengan Nomor Tambahan Negara (TLN): 6409 tentang perubahan UU KPK.

Tidak hanya dinilai kilat, UU terbaru KPK ini juga dinilai sebagian orang melemahkan dan melumpuhkan KPK.

Bagaimana tidak, salah satu pasal yang kontroversial yaitu pasal 21 ayat (1) huruf a, pasal 37 UU KPK mengatakan ‘Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a’.

Pada konsep lembaga negara yang independen, yang apabila diawasi menghambat tujuan atau cita-cita lembaga itu sendiri pada dasarnya tidak mengenal lembaga pengawas, Namun, yang dijadikan fokus adalah membangun sistem pengawas.

KPK sendiri sebenarnya telah diawasi oleh publik, dalam hal keuangan mekanisme audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, kinerja melalui DPR dengan forum Rapat Dengar Pendapat.

Lembaga KPK sendiri secara berkala melaporkan kinerjanya kepada Presiden, sehingga penambahan dewan pengawas dirasa kurang efektif.

Konsep teori logika DPR dan pemerintah keliru mengenai dewan pengawas untuk KPK, ditambah pula Kewenangan Dewan Pengawas ini pun amat besar.

Dalam pasal 37 B ayat (1) huruf b, pasal 12 Ayat (1) Dewan Pengawas berwenang memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang memperlambat dan memperumit tindakan kinerja KPK itu sendiri.

Bagaimana tidak disebut mempersulit, pada wewenang penyadapan contohnya apabila terjadi suatu kasus korupsi dan penyadapan harus seizin Dewan Pengawas maka peristiwa penyadapan bakal terlewat momentumnya. Sehingga peristiwa tindak pidan korupsi tidak bisa didapatkan.

Selain itu, menyoroti pemilihan dewan pengawas yang melalui proses di eksekutif ini menuai kontroversi yang dinilai berpotensi memunculkan konflik kepentingan.

Terlepas dari dewan pengawas yang telah dipilih oleh Presiden Republik Indonesia yang dinilai memiliki kredibilitas tinggi dan merupakan tokoh-tokoh ternama.

Bukan orangnya namun yang dipermasalahkan adalah sistemnya.

Banyak lagi pasal yang menuai kontroversi lainnya dalam UU KPK terbaru ini. Revisi ini ditolak oleh para pegiat hukum antikorupsi, mahasiswa, dan sebagian pegawai dan pimpinan KPK.

Namun pada kenyataannya, tetap disahkan sebagai undang-undang yang baru.

Selagi UU ini telah disahkan, masyarakat berharap meski menuai banyak kontra ketimbang pro UU revisi KPK ini mampu meyakinkan masyarakat dengan bukti keberhasilannya dengan lebih baik memberantas korupsi ketimbang UU yang sebelumnya.

 

Penulis adalah Mahasiswi Semester 4 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here