Realitas Dinasti Politik dan Politik Dinasti dalam Proses Demokrasi di Indonesia

0
459

Oleh: Abdusy Syakir

“Politik Dinasti sebagai Politik ashabiyah adalah gejala yang bersifat alamiah lantaran penguasa selalu ingin merekrut orang yang memiliki hubungan kekerabatan sebagai bawahannya”.
(Ibnu Khaldun, 1332-1406)

Pendahuluan
Demokrasi sejatinya adalah proses pemenuhan dan penghormatan atas terjaminnya hak-hak rakyat untuk terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam pengambilan keputusan yang bermuara pada kepentingan rakyat.

Demokrasi mencakup antara lain kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang memungkinkan adanya praktek kebebasan politik secara bebas dan setara untuk menentukan pilihan.

Permasalahan
Adalah menarik menyimak pernyataan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri Rabu, 19 Pebruari 2020 saat memberikan pidato pada acara pengumuman calon kepala daerah tahun 2020 gelombang I di DPP PDIP Jakarta,

“Ini saya titip pesan. Nah, nanti, ini kan ada hal yang sangat berubah di perpolitikan Indonesia ini. Satu, 2024 akan terjadi regenerasi. Benar, kita kita ini sudah fading away, yang mesti maju itu yang didorong itu anak-anak muda,”

Dalam kesempatan itu beliau juga menyampaikan dan menekankan agar proses regenerasi tersebut tidak dijadikan sebagai momentum untuk membangun dinasti politik dan meminta agar PDI-P jangan memaksakan calon yang diusung dari keluarga hingga kerabat dari petinggi partai berlambang kepala banteng.

Tentu pernyataan yang dilontarkan tersebut bukanlah datang dengan serta merta tanpa ada sebab akibat, pun disisi lain hal ini tentu mengundang beragam spekulasi, tafsir serta next question bagi berbagai kalangan.

Berkenaan siapakah pihak yang dimaksud oleh beliau?? apakah ini ditujukan pada Presiden Jokowi yang kebetulan pada Pilkada tahun 2020 ini anak serta menantu beliau yakni Gibran Rakabuming maju sebagai Calon Walikota Solo dan Boby Nasution maju sebagai Calon Walikota Medan.

Atau hal ini ditujukan pada sosok Agus Harimurti Yudhoyono yang biasa disebut AHY anak dari mantan Presiden SBY ataukah ditujukan kepada pihak lain atau mungkin saja hal ini ditujukan kepada beliau sendiri??

Tentu kita semua hanya bisa menduga-duga, karna tak ada yang tahu siapakah pihak yang dituju atas pernyataan beliau.

Lantas apa yang menarik dari pernyataan mantan Presiden Megawati dalam kapasitas sebagai Ketua PDIP?

Bagi saya, message yang menarik dari pernyataan tersebut adalah berkenaan dengan terminologi Dinasti Politik dan Politik Dinasti khususnya dalam khasanah demokrasi di Indonesia saat ini serta korelasinya terhadap proses pilkada yang akan segera berlangsung serentak di 270 daerah baik Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia pada September 2020.

Diskursus tentang Dinasti Politik dan Politik Dinasti sungguh telah berlangsung lama dan bukan baru berkembang saat ini, akan tetapi berbicara isu Dinasti Politik dan Politik Dinasti adalah dua hal yang berbeda meskipun hanya terdiri dari dua kata yakni Dinasti dan Politik.

Secara defenisi yang dimaksud dengan Dinasti politik adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang.

Sedangkan Politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu (contohnya keluarga elite) yang bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan.

Dari defenisi di atas, jika ditarik kesimpulan dinasti politik atau politik dinasti secara substansi adalah kekuasaan yang hanya bertumpu pada kelompok tertentu khususnya keluarga dan orang-orang dekat/inti.

Sehingga, proses peralihan kepemimpinan (regenerasi) menjadi tersumbat karena hanya berputar-putar pada kalangan tertentu atau elite berkuasa saja.

Jika demikian, lantas pertanyaannya apakah Dinasti Politik atau Politik Dinasti sesuatu yang dilarang?

Tentu secara pribadi, saya berpendapat secara normatif hukum tidak haram sepanjang seseorang pemimpin tersebut memiliki kualifikasi, kapasitas yang baik dan mengikuti mekanisme yang benar sehingga faktor keluarga atau keturunan hanyalah faktor ikutan yang itu harus dimaknai takdir dan tak mungkin dielak.

Praktek-praktek Dinasti Politik dan Politik Dinasti tidak hanya terdapat di Indonesia saja akan tetapi juga terdapat dalam masyarakat modern Barat dan belahan dunia lainnya, pun tidak hanya tumbuh dikalangan masyarakat demokratis-liberal tapi juga tumbuh di masyarakat otokrasi dan monarki.

Nama-nama seperti Kennedy, Clinton, Bush, Aquino, Soekarno, Soeharto adalah contoh Klan familiar yang telah melahirkan para pemimpin sesuai generasinya.

Akan tetapi, kekhawatiran dan resistensi terhadap praktek Dinasti Politik dan Politik Dinasti tentu harus pula dimaklumi karena realitas politik (konteks pilkada) hari ini terdapat trend kecenderungan hal ini meningkat.

Sebagai contoh, di Provinsi Banten, Klan Ratu Atut Chosiyah, Klan Syaukani Hassan Rais, orang tua dari Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, Kemudian di Klaten, Jawa Tengah, Bupati Sri Hartini (2016-2021).

Dimana kepemimpinan Sri ini juga tidak lepas dinasti politik yang dibangun suaminya, mantan bupati Haryanto Wibowo (2000-2005).

Di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Bupati Dr. H. Risuddin yang saat ini mendukung istrinya Hj. Helmiati untuk menggantikannya, di Kota Tebing Tinggi Walikota Abdul Hafiz Hasibuan berikhtiar keras menjadikan adiknya Umar Zunadi Hasibuan sebagai pengganti.

Di Cimahi, Jawa Barat, Wali kota Cimahi (2012-2017) Atty Suharty menjadi Walikota setelah kepemimpinan suami, Itoc Tochija, pada dua periode sebelumnya dan banyak contoh lain yang dapat kita lihat.

Dinasti Politik dan Korupsi 
Praktek Dinasti Politik atau Politik Dinasti yang terjadi saat ini diyakini sebagian kalangan dapat merusak sendi-sendi demokrasi yang mulai tertata pasca reformasi 98.

Hal ini karena proses pengambilan kebijakan dalam lingkaran kekuasaan lebih dominan dipengaruhi relasi kekeluargaan, dari pada berjalannya sistem.

Adapun sistem yang dibangun terabaikan oleh kepentingan keluarga dalam pengumpulan pundi-pundi ekonomi.

Namun, perlu juga dilihat relasi antara sistem pemilihan dengan biaya politik yang menyebabkan dinasti politik tumbuh subur dan kaitannya dengan biaya politik pemilihan (tingginya cost politik).

Merujuk data dari Kemendagri, bahwa pada tahun 2016 terdapat lebih kurang 60 dinasti politik di Indonesia.

Hal ini diperkuat pula oleh pernyataan dari Sebastian Salang, Direktur Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), pada Rabu, 10 Januari 2018 yang menyatakan pada Pilkada 2018 setidaknya ada enam bakal calon kepala daerah yang berasal dari dinasti politik, memiliki hubungan keluarga dengan petahana.

Data serupa menunjukkan beberapa case korupsi yang ditangani oleh KPK atau Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya yang melibatkan kepala daerah menunjukkan relasi yang erat antara praktek Dinasti Politik atau Politik Dinasti dengan perilaku koruptif, dimana kepala daerah yang membangun Dinasti Politik kemudian terjerat kasus korupsi.

Sesungguhnya larangan atas praktek Dinasti Politik atau Politik Dinasti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 Pasal 13 huruf q yang kemudian terjadi beberapa kali revisi.

Dilakukan Judicial Review terakhir pada tahun 2015, ditegaskan syarat larangan keluarga petahana mencalonkan diri sebagaimana diatur pasal 7 huruf r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Disebutkan, “yang dimaksud dengan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.

Akan tetapi larangan tersebut dibatalkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XII/2015 tanggal 8 Juli 2015 dengan alasan “konflik kepentingan dengan petahana”, hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat politis dan asumtif.

Seolah-olah setiap calon yang mempunyai hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan petahana dipastikan akan membangun dinasti politik yang akan merusak tatanan bangsa, tanpa mempertimbangkan lagi sisi kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas calon yang bersangkutan secara objektif.

Berpijak dari uraian diatas tentu ada hal positif dan negatif terhadap maraknya praktek Dinasti Politik atau Politik Dinasti dalam sistem ketatanegaraan kita saat ini khususnya pada ranah pemililihan kepala daerah.

Namun demikian, tergantung sudut pandang yang digunakan meskipun kecenderungan dampak negatif lebih besar jika melihat data yang ada.

Menurut Zulkieflimansyah, dampak negatif apabila Politik Dinasti diteruskan dan tidak ada upaya sungguh-sungguh untuk menghentikan atau setidaknya mengeliminir, yakni :

1. Menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan.

Dalam posisi ini, rekruitmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, “darah hijau” atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi.

2. Sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas.

Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan.

3. Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance). Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kesimpulan
Mengutip pernyataan filosof Inggris, Bertrand Russell yang menyatakan “Power is sweet, it is drug, the desire which increase with a habit, kekuasaan itu serupa candu dan manusia terlahir memiliki hasrat alamiah untuk berkuasa”

Sehingga, menjadi lazim jika kemudian segala cara digunakan untuk berkuasa dan mempertahankan kekuasaan. Tentunya, “warisan kekuasaan” tidak akan pernah diberikan kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan keluarga atau kedekatan lainnya.

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan Ibnu Khaldun pada abad ke 13-14 lalu atas realitas praktek Dinasti Politik atau Politik Dinasti karena hakekatnya demokrasi lahir sebagai kritik keras terhadap sistem oligarki dan monarki yang penuh bias dan ketidakadilan.

Menjadi ironis apabila demokrasi yang bertumpu pada terbukanya akses pada semua kasta masyarakat itu justru ditelikung dan dipercundangi oleh kemunculan dinasti-dinasti politik, dan mantan Presiden RI, Megawati Sokarno Putri menyadari trend dan dampak negatif dari praktek Dinasti Politik atau Politik Dinasti.

Sehingga, hal itu disampaikan secara terbuka setidaknya dikalangan internal PDI-P sebagai warning.

 

Penulis adalah Penggiat pada Komunitas Marginal.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here