Masalah Jalan, Drainase, dan Lampu Jalan Jadi Mayoritas Keluhan Warga

0
108

BengkuluKito.Com, – Hasil reses penyerapan aspirasi masyarakat masa persidangan I tahun sidang 2020, yang digelar anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, menunjukkan mayoritas keluhan warga di beberapa lokasi terkait masalah pembangunan jalan aspal, drainase dan lampu jalan, Sabtu (15/2/2020).

Seperti disampaikan Junas Haidi, salah seorang warga RT 21 RW 02 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka.

Peserta reses di RT 21 RW 02 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka.

“Kami ini ada banyak permasalahan pak, pertama proposal yang kami buat untuk memajukan RT ini banyak yang tidak sampai. Berapa kali saya buat proposal dengan pak RT tetapi tidak sampai ke kota, mungkin butuh pengawalan. Kami pernah mengajukan untuk jalan ini sudah berapa kali, baru kemarin dapatnya cuma sedikit. Sampai disini sudah diukur, menghilang juga,” terangnya.

Lalu, kata Junas, untuk penerangan (lampu jalan) pihaknya juga sudah pernah membuat proposal, namun tidak tahu nyangkut dimana.

“Saya tidak tahu nyangkutnya dimana, termasuk untuk drainase kami juga sudah membuat proposalnya. Untuk gang-gang yang tidak tembus kami buat kan juga proposalnya,” sebutnya.

“Maksud kami, bapak sebagai perwakilan di DPRD Provinsi dan banyak juga tadi tiga kursi Hanura di DPRD kota, bantu kami nanti biar sama dengan yang lain. Kalau bapak melihat di sini enak, tapi kalau bapak ke sana lihat jalannya memprihatinkan. Nanti tolong difasilitasi pak kalau kami mengajukan proposal,“ tutur Junas.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua RT 19 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar, Harisna Ashari, saat menghadiri reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, Rabu (12/2/2020) malam.

Ketua RT 19 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar, Harisna Ashari saat menyampaikan keluhan di reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring.

Disampaikan Haris, RT 19 ini dimekarkan pada 2014. Sekarang ini RT 19 sudah beranak menjadi dua RT, yakni RT 29 dan RT 28. Mirisnya RT 19 ini, kalau di RT 29 itu bisa tidur di jalan karena jalannya di aspal, termasuk RT 28, tapi RT 19 ini tidak diamini Wali Kota Helmi Hasan ini.

“Kalau soal pengusulan, dari zaman kak Yanto, Ujang Umar (RT sebelumnya) kalau proposal sudah tidak tentu lagi. Kalau kira-kira dimuatkan arsip (proposal) di dalam mobil aku, itu penuh bang. Tapi sampai sekarang, tidak ada tanggapan dari pihak Pemkot Bengkulu atau dinas terkait seperti PUPR,” ungkapnya.

Untuk drainase, sambung Haris, RT 19 punya drainase besar namun untuk perbaikan pihaknya melakukan gotong royong bersama warga.

“Cara kami memperbaiki drainase karena tidak mendapat sentuhan dari Pemkot, itu kami laksanakan dengan cara gotong royong agar warga kami di dataran rendah tidak terkena banjir. Itu juga yang kami usulkan, tapi sampai saat ini tidak juga ada tanggapan,” sampainya.

Selain itu, Ketua RT 23 Kelurahan Sukarami S. Harjomtono menuturkan agar jalan di lokasi yang berdekatan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) itu juga bisa menjadi perhatian pemerintah.

Usin foto bersama peserta reses di RT 23 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

“Kami berharap banyak kepada bapak untuk membantu pembangunan terutama jalan. Kapan hujan itu becek, jadi mau keluar itu nggak bisa. Sepatu harus pakai sendal dibungkus asoy untuk anak sekolah, sampai ke jalan aspal itu baru di lepas asoy, baru nampak sendal dan sepatunya,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Usin sapaan akrabnya mengatakan, jika dirinya akan membantu menyampaikan dan mengawal keluhan warga tersebut.

“Saya orang yang paling cerewet, kalau memang tidak ada (anggarannya) saya pastikan dulu dengan tiga orang ini (kader Hanura di DPRD kota). Ada yang di dalam Banggar, ada di Komisi II, dan ada yang di komisi III. Saya akan terus up date informasi terhadap proposal yang diajukan, sampai dimana (perkembangannya),” kata Usin.

Berkenaan dengan lampu Jalan, Usin menyebut, dari tiga titik lokasi reses sebelumnya masalah lampu Jalan ini memang ternyata menjadi masalah bersama.

“Saya lihat lampu yang banyak itu memang di jalan-jalan utama. Sebenarnya lampu jalan ini memang kewenangan Kota Bengkulu, lampu jalan itu dikelola oleh Dinas Pertamanan. Di Pemda Provinsi Bengkulu tidak ada Dinas Pertamanan, tapi dinas itu di ESDM,” terangnya.

Persoalan lampu jalan, sambung Usin, bukan hanya masalah lampunya saja.

“Kalau kita boleh buka, setiap meteran yang ada di rumah itu ada pajak lampu jalan. Pajak lampu jalan itu kita buka di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bengkulu, itu anggaran pendapatan yang paling terbesar setelah parkir selama satu tahun. Karena setiap bulan kita harus membayar pajak lampu jalan itu, meskipun lampunya di jalan kita itu tidak ada,” bebernya.

Seharusnya, lanjut Usin, lampu jalan itu harus ada dulu baru bayar pajak. “Betul tidak? Ternyata kalau kita bisa buka itu APBD Kota Bengkulu, dari pajak lampu jalan itu tersubsidi ke program-program fisik yang bukan berkenaan dengan lampu jalan. Hanya 10 persen dari pendapatan lampu jalan itu di belikan lampu dan dihidupkan,” sampainya.

“Lampu jalan itu jalurnya sendiri, kalau kabelnya (tiang listrik) cuma satu, lampu jalannya nggak ada berarti. Tapi kalau kabel itu ada dua, satu kabel yang besar di bawahnya ada kabel kecil, itulah kabel lampu jalan. Maka kalau kita minta ini (RT 21) harus ada lampu jalan, maka kita harus belikan trafo dulu di pangkal sana (jalan). Trafo milik Pemda kota yang dihibahkan kepada PLN untuk dipasang jalur lampu jalan,” paparnya.

Kalau tidak ada ini, ungkap Usin, maka harusnya dana pajak lampu jalan itu dibelikan dulu trafo dan kabel-kabelnya.

“Apakah APBD Provinsi bisa membantu itu? Bisa. Ini akan menjadi masukan bagi kami. Bagaimana nanti caranya dianggarkan? Bisa jadi ini dalam bentuk hibah dari Pemda Provinsi di APBD Provinsi kepada Pemda kota untuk pemasangan dulu trafo dan kabel-kabelnya. Tanpa itu, tidak akan pernah ada lampu jalan,” tandasnya. (Adv)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here