“Melawan” Dominasi Politik Kaum Adam di Pilkada 2020

0
174

Oleh : Abdusy Syakir

“Men dominate the political arena; men formulate the rules of the political game; and men define the standars for evaluation. The existence of this male dominated model results in women either rejecting politics altogether or rejecting male-style politics” (Nadezhda Shvedova, Women in Parliament, Beyond the Number). 

 

PENDAHULUAN
Dalam kultur ketimuran, seringkali posisi antara laki-laki dan perempuan tidak pada relasi yang setara atau sama, persepsi bahwa perempuan adalah mahluk lemah, yang hanya berkewajiban mengurus soal pada ranah domestik ansich “dapur, sumur, kasur” adalah paradigma dan stigma yang seringkali dilekatkan pada kaum hawa.

Tuntutan persamaan dan kedudukan disegala lini atas kuasa kaum adam sejak dulu selalu diperjuangkan, istilah familiar sering disebut dengan emansipasi.

Tentu penggunaan terminologi emansipasi membawa ingatan kita pada sosok Raden Ajeng Kartini sebagai pejuang emansipasi perempuan di Indonesia sejak sebelum jaman kemerdekaan 1945 dalam bukunya “Habis Gelap Terbitlah Terang”.

Pada pokoknya, bertema kehendak atas adanya peningkatan harkat dan martabat perempuan dengan menuntut hak-hak perempuan yang memang sudah seharusnya menjadi haknya.

PERMASALAHAN
Tumbangnya rezim Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi pada 1998 diharapkan membawa perubahan sekaligus entry point yang positif bagi kaum perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya yang selama ini terabaikan termasuk pada ruang politik yakni hak untuk memilih dan dipilih pada jabatan-jabatan publik.

Namun, hal ini tidaklah mudah dan pasti berdarah-darah karena realitasnya perempuan seringkali dihadapkan antara lain pada problem diskriminasi dan tindakan kekerasan pada ruang publik.

Fakta ini dapat ditilik dari data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang menunjukan bahwa sepanjang tahun 2009 tindakan kekerasan yang dialami perempuan meningkat 263 %, dari 54.425 kasus pada tahun 2008 kemudian bertambah menjadi 143.586 kasus pada tahun 2009 (bertambah 89.161 kasus). Sungguh angka yang fantastik.

Berpijak dari fakta tersebut, lalu muncul pertanyaan apa yang sudah semestinya dilakukan untuk mengubah kondisi tersebut khususnya bagi kaum Perempuan?

Salah satu solusi yang coba dilakukan adalah melakukan partisipasi politik dengan mendorong kaum perempuan yang memiliki kapasitas dan potensi untuk terlibat dan bertarung pada ruang-ruang politik yakni menjadi anggota Legislatif dan maju sebagai calon Kepala Daerah dengan mengedepankan isu-isu hak perempuan sebagai isu sentral.

Meskipun disatu sisi ada rasa pesimisme yang menghantui, pilihan tersebut dan momentum politik yakni transisi kepemimpinan serentak tahun 2020 kembali menjadi test case uji nyali kaum Perempuan.

PEMBAHASAN
Pada tahun 2020, berdasarkan pernyataan Ketua KPU RI, Arif Budiman pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI tanggal 8 Juli 2019, ada lebih kurang 270 daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak.

Dengan rincian yakni 9 daerah melaksanakan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 daerah melaksanakan Pilkada Bupati dan wakil Bupati dan 37 daerah melaksanakan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota, dan hanya Provinsi Aceh dan DKI yang daerahnya tidak terdapat pemilihan Kepala Daerah.

Dari angka 270 tersebut untuk di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 7 (tujuh) daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak meliputi Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ogan Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Musi Rawas (Mura), Musi Rawas Utara (Muratara), Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, OKU Timur.

Tentu momentum ini akan sangat berarti bagi kaum perempuan untuk membuktikan serta membantah stigma yang terlanjur melekat selama ini bahwa ruang politik yang dipersepsikan kotor, kejam dan tak ber-etika tidaklah sepenuhnya benar.

Hal ini tentu juga harus dianggap sebagai arena yang tepat bahwa perempuan mampu dan bisa menjadi pemimpin atas dasar kompetensi dan kapasitas yang baik.

Beranjak pada asumsi bahwa salah satu solusi untuk mengubah paradigma dan melawan tindakan diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan selama ini adalah melakukan partisipasi politik.

Yakni, mendorong kaum perempuan yang memiliki kapasitas dan potensi untuk bertarung pada ruang-ruang politik agar dapat melakukan serta mewarnai kebijakan-kebijakan pada ruang publik yang bertujuan melindungi atau setidaknya “bersahabat” dengan kaum perempuan.

Meskipun, terkadang asumsi itu tidak sepenuhnya terbukti, karena saat kaum perempuan berhasil terpilih dan memiliki kekuasaan untuk melakukan perubahan seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan dilematis (realitas politik) yang pada akhirnya mesti melakukan kompromi-kompromi politik.

Fakta ini tercermin pada Hasil Pemilu 2009 yang secara umum memunculkan 3 kesuraman harapan atas peran politik kaum Perempuan yakni :
1. Tren keterpilihan tak konsisten antara hasil secara nasional dengan lokal;
2. Tren keterpilihan ditentukan oleh nomor urut, bukan suara terbanyak;
3. Peningkatan kuantitas tak berbanding lurus dengan faktor kompetensi calon.

Secara teoritis menurut Leo Agistino (2017;231) ada beberapa kendala yang dihadapi kaum perempuan dalam mewujudkan partisipasi politik perempuan dalam ruang publik antara lain yakni :

1. Kendala Politik,
Keberadaan model politik/institusi/perilaku yang diformulasikan sekaligus didominasi oleh kaum pria menyebabkan perempuan menolak budaya politik bergaya pria.

Dewasa ini lebih dari 95 % Negara-negara didunia menjamin dua hak demokratis yang paling mendasar bagi kaum Perempuan yakni, right to vote dan right to tand for elections.

2. Kendala Idelogis,
Salah satu jargon ideologis yang mengekang aktivis perempuan ialah adanya ungkapan yang menyatakan, “ketika perempuan menjadi politisi, ia berhenti menjadi (seorang ibu)”.

Kendala ideologis dan psikologis ini bukan hanya dalam bentuk jargon semata, akan tetapi juga disebabkan antara lain faktor kondisi sosio-kultural yang mengekang, kurangnya kepercayaan, persepsi bahwa politik itu kotor, dan peran media massa yang masih kurang mendorong peran politik perempuan pada ranah publik.

3. Kendala Sosio ekonomi,
Kondisi sosio ekonomi memainkan peran yang menentukan dalam rekrutmen Anggota Legislatif atau Kepala Daerah pada ruang publik (politik) baik dalam demokrasi di negara-negara yang baru berkembang maupun yang sudah mapan.

Partisipasi perempuan dalam ruang publik di Indonesia jamak dibatasi oleh faktor kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan kurangnya akses informasi, adalah sangat sulit bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam politik ketika perhatian utamanya dihadapkan kelangsungan hidup keluarga.

Tentu 3 (tiga) kendala yang seringkali dihadapi kaum perempuan versi Leo Agistino dalam mewujudkan partisipasi politik perempuan dalam ruang publik diatas, tidaklah dapat dijadikan justifikasi bahwa perempuan dianggap tidak layak untuk terlibat dalam ruang politik.

Akan tetapi, justru sebaliknya kendala tersebut haruslah menjadi pemicu bangkitnya kekuatan baru politik kaum perempuan di era modern ini sekaligus menghancurkan demokrasi usang (Old Democracy) yang ditandai dengan monopoli politik laki-laki (male political monopoly).

Sudah seharusnya dikubur dalam-dalam, karenanya pesimisme harus dilawan dengan optimisme.

Argumentasi atas optimisme ini sangat beralasan, khususnya jika mengikuti dinamika partisipasi politik perempuan di Indonesia kekinian.

Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah serentak, jika merujuk pada hasil penelitan Yayasan SATUNAMA pada tahun 2016 terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 terdapat trend peningkatan yang positif.

Dimana, banyak muncul perempuan-perempuan dengan beragam latar belakang ikut bertarung dalam ruang politik melawan dominasi kaum laki-laki dengan segala keterbatasan lalu terpilih.

Hal ini memperlihatkan pada kita semua, saat kesempatan dan ruang yang sama diberikan oleh tatanan sistem tentu kandidat Perempuan memiliki kans dan kemampuan yang sama bahkan ternyata lebih unggul dibandingkan laki-laki.

Dari hasil Penelitian Yayasan SATUNAMA yang dilakukan selama 1,5 bulan (Oktober-November 2015) dan dipublish pada tanggal 24 November 2015 atas hasil pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 lalu didapat fakta antara lain :

1. Dari 121 perempuan yang mencalonkan diri dari lebih kurang 1656 calon yang terlibat dalam kontestasi politik 2015, sebanyak 38,8 % atau 47 perempuan terpilih sebagai Wakil dan Kepala daerah yang tersebar di 6 kota dan 40 kabupaten.

Ke- 47 perempuan tersebut terpilih sebagai Bupati sebanyak 22 orang, Wakil Bupati 19 orang dan Wakil Walikota/Walikota masing-masing 3 orang;

2. Lebih dari tiga per empat atau 39 perempuan dari 47 perempuan yang terpilih berasal dari latar belakang yang secara finansial dan modal sosial memungkinkan atau memudahkan mereka terpilih, yakni 13 perempuan adalah petahana, 12 perempuan dari kalangan Legislatif serta 7 perempuan masing-masing dari kalangan birokrat dan pengusaha.

Dari 39 perempuan yang terpilih dengan latar belakang Pengusaha, Petahana, Birokrat dan Legislatif, sebanyak 14 perempuan memiliki kedekatan dengan elit dominan, 9 perempuan adalah Istri Kepala Daerah yang masih aktif atau purna tugas (ikatan perkawinan) dan 1 memiliki hubungan kekerabatan dengan elit dominan;

3. Lebih dari separuh atau 33 perempuan yang terpilih memiliki perspektif perempuan dengn beragam isu yakni, politik, kesehatan, sosial ekonomi dan pendidikan.

 

Jika bercermin dari fakta diatas maka sudah sepatutnya demokrasi usang (Old Democracy) dalam perspektif partisipasi politik yang didasari atas jenis kelamin sudah seharusnya ditinggalkan.

Stigmatisasi dalam struktur sosial yang memposisikan perempuan sebagai objek pembangunan atau mahluk yang selalu berada pada posisi kedua setidaknya telah terbantahkan.

Meskipun, kemudian realitas partisipasi politik perempuan pada Pilkada 2015 lalu tak membuat kaum perempuan berhenti berjuang, diam dan berpuas diri untuk menuntut persamaan harkat dan martabat yang terpasung selama ini.

Kedepan, kompetisi antara laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada jenis kelamin, faktor keturunan, emosional dan lain-lain tapi lebih didasarkan pada kapasitas, kompetensi yang dikuti dengan proses yang teruji serta terbuka. Oleh karenanya, peluang ini mesti dimanfaatkan demi mewujudkan cita-cita RA. Kartini.

KESIMPULAN
Sungguhpun gerakan untuk memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan berlangsung lama, praktik ekslusi terhadap perempuan dalam ruang-ruang pengambil kebijakan acapkali terjadi.

Faktor struktural dan kultural acapkali dijadikan alasan meskipun demikian saat tatanan sistem politik memberikan ruang yang sama antara laki-laki dan perempuan, faktanya perempuan sebagai kaum yang seringkali menerima diskriminasi dan tindakan kekerasan mampu mematahkan mitos dan stigmatisasi yang terlanjur menjadi budaya negatif.

Tentu momentum Pilkada serentak di tahun 2020 kembali menguji nyali dan kemampuan kaum perempuan apakah sejarah melawan dominasi politik kaum adam mampu ditorehkan ???

Penulis adalah penggiat pada komunitas marginal.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here