Penegakkan Etik Penyelenggara Pemilu dalam Mewujudkan Demokrasi yang Berintegritas

0
228

Oleh: Abdusy Syakir

“Dalam demokrasi, transisi kekuasaan sebuah keharusan dan penting, akan tetapi jauh lebih penting dari itu adalah menjaga marwah dan kehormatan Penyelenggara Pemilu agar tetap ber-integritas dan independen”

PENDAHULUAN
Mengawali tahun 2020, publik kembali dihentakkan dengan dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu siang tanggal 8 Januari 2020, terhadap salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yakni Wahyu Setiawan bersama beberapa orang lainnya di Bandara Soekarno Hatta saat yang bersangkutan akan menjalankan tugas dinas ke Bangka Belitung.

Berdasarkan keterangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hal ini terkait proses penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR-RI periode 2019-2024 Dapil Sumsel 1 dari PDIP yang saat ini telah ditetapkan oleh KPU RI dan telah dilantik atas nama Riezky Aprilia sebagai peraih suara terbanyak kedua dan ditetapkan sebagai pengganti Alm. Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini merupakan OTT kedua setelah sehari sebelumnya dilakukan OTT terhadap Bupati Sidoarjo terkait suap atau gratifikasi diera kepemimpinan Komisioner KPK yang baru dilantik Desember 2019 lalu.

Hal ini, tentu dapat juga dibaca merupakan jawaban atas keraguan publik atas proses pemilihan para komisioner KPK yang dianggap kontroversial.

PEMBAHASAN
Tulisan ini tidak berfokus pada tindakan OTT KPK baru-baru ini akan tetapi lebih pada konteks penegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dikorelasikan pada proses demokrasi (yakni pemilihan kepala daerah) pada tahun 2020 yang akan diselenggarakan dilebih 270 daerah se-Indonesia, sehingga diharapkan proses transisi kekuasaan tersebut dapat berlangsung jujur, adil dan terpenting berintegritas.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan buah reformasi tahun 1998 yang dilaksanakan mulai Juni 2005 adalah merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Secara historis, spirit yang ingin dibangun adalah mengembalikan hak-hak politik rakyat yang selama ini “tersandera” oleh kepentingan para politisi sekaligus diharapkan mereduksi adanya “pembajakan kekuasaan” yang dilakukan oleh partai politik dalam proses demokratisasi di daerah selama ini.

Hal ini haruslah disadari bahwa regulasi dan sistem pemilihan pemimpin di daerah selama ini yakni rekrutmen Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dilakukan oleh (partai politik) melalui para politisi yang memiliki kursi di parlemen dalam tataran praktek cenderung mengedepankan kepentingan politik elite, kelompok, golongan dan pragmatis.

Sehingga, membatasi bahkan seringkali mengabaikan partisipasi dan hak politik rakyat dalam menentukan Pemimpin Daerah pada satu periode kepemimpinan, khususnya pada konteks berkesempatan untuk terlibat secara langsung dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan publik yang bermuara pada kesejahteraan.

Terbukanya keran regulasi sistem pemilihan kepala daerah secara langsung juga diharapkan dapat memunculkan para pemimpin-pemimpin daerah (local) yang paham, mengerti problem lokal, berintegritas serta mampu memberikan opsi-opsi cerdas sehingga diharapkan mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

Tentu, mutatis mutandis harus didukung pula oleh Penyelenggara Pemilu yang memiliki kapasitas, kualifikasi dan integritas yang baik sehingga proses demokrasi secara langsung yang jujur, adil dan berintegritas dapat terwujud.

Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi terbentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang pada awal berdiri hanya bersifat Ad-Hoc, sehingga karena adanya kebutuhan berkembang menjadi permanen dalam menjaga etika dan moral Penyelenggara Pemilu baik pada tingkat nasional maupun di daerah.

Kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga baru dalam praktik demokrasi modern di Indonesia dalam konteks perbaikan kualitas demokrasi pada aspek Penyelenggara Pemilu yang pada awalnya bernama Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU), pada tahun 2008 yang merupakan institusi ethics mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Track record DK-KPU selama periode 2008-2010 dalam beberapa penanganan pelanggaran etik, Penyelenggara Pemilu dianggap memberikan aura positif dalam proses demokrasi lalu memberikan inspirasi bagi beberapa pemangku kepentingan untuk menjadikan lembaga ini permanen yang memiliki lebih kapasitas kewenangan dan luas, hal itu dituangkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Sehingga, pada 12 Juni 2012 secara resmi terbentuklah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2012-2017 dengan keanggotaan yakni Jimly Asshiddiqie, Nur Hidayat Sarbini, Saut Hamonangan Sirait (dari unsur DPR), Abdul Bari Azed, Valina Singka Subekti (unsur pemerintah), Ida Budhiati dan Nelson Simanjuntak (unsur KPU dan Bawaslu).

Lantas, muncul pertanyaan seberapa urgen penegakkan kode etik bagi Penyelenggara Pemilu termasuk apa korelasinya dengan pemilihan Kepala Daerah secara langsung dalam bingkai proses demokrasi di Indonesia saat ini ?

Untuk menjawab hal ini, terlebih dahulu mesti dipahami apa yang dimaksud dengan etik atau etika, secara etimologi etika berasal dari bahasa Yunani yakni “Ethos” yang berarti adat atau kebiasaan; watak; kesusilaan; sikap; cara berpikir atau akhlak.

Menurut Franz Magnis Suseno, etika merupakan suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan dan pijakan kepada tindakan manusia, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruk, hak dan kewajiban moral, termasuk diartikan sebagai nilai benar dan salah yang dianut dalam masyarakat.

Nilai-nilai etika dapat dibedakan antara nilai yang bersifat normative (normative ethics) yang menggambarkan standar-standar tentang perbuatan yang benar dan salah dan nilai bersifat deskriptif (descriptive ethics) yakni berkenaan dengan penyelidikan empiris mengenai keyakinan-keyakinan moral seseorang.

Bahwa isu tentang etika sudah cukup lama berkembang menjadi wacana yang diperdebatkan dalam berbagai profesi baik, profesi hukum, politik, filsafat, administrasi publik dan sektor profesi lainnya dan dalam konteks sejarah, tradisi membangun etika positif berupa prinsip-prinsip etika dan perilaku yang dirumuskan sebagai standar yang diidealkan bagi para anggota suatu komunitas profesi atau jabatan tertentu yang membutuhkan kepercayaan publik (public trust).

Pada mulanya, muncul dalam praktik di Inggris dan kemudian dikembangkan dalam arti yang lebih modern di Amerika Serikat dan bidang profesi yang pertama kali memperkenalkan sistem etika positif ini adalah dunia kedokteran (medical ethics), lalu kemudian berkembang lebih luasa pada profesi lainnya.

Etika pemerintahan (government ethics) atau etika penyelenggara pemilu dalam arti luas pada tradisi di Amerika merujuk pada pengertian yang lebih luas dari sekedar pemerintahan eksekutif.

Dimana, jabatan Penyelenggara Negara termasuk pengertian para pejabat yang dipilih langsung atau tidak langsung oleh rakyat seperti Presiden, DPR, DPD, termasuk komisioner lembaga-lembaga negara, dalam kaitan inilah sebagai salah satu profesi publik yakni melaksanakan proses Pemilu baik Pilkada, Pilpres dan Pileg.

Tentu keberadaan KPU dan Bawaslu amat sangat sentral pada setiap tahapan termasuk menjaga integritas tugas yang diamanahkan.

Oleh karena begitu penting untuk menjaga marwah, kehormatan dan integritas Penyelenggara Pemilu di Indonesia lahirlah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sebagai peserta pemilu Calon Legislatif, Calon Kepala Daerah dan Partai Politik tentu sangat berkepentingan proses pemilu yang dilaksanakan dan diawasi oleh Penyelenggara Pemilu dapat berjalan dengan aman, jujur, adil dan fair sehingga mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

Akan tetapi, harapan ini terkadang dalam tataran praxis seringkali tercoreng oleh ulah personal Penyelenggara Pemilu yang tidak netral serta melanggar nilai-nilai etika sebagai Penyelenggara Pemilu.

Cerita tentang konflik/kisruh dalam pemilu (antar peserta pemilu, peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu), kerusuhan dan gugat menggugat adalah dinamika yang pasti selalu mewarnai setiap proses demokrasi kita, padahal jika dipahami secara baik tentu hal ini akan berkurang atau tidak perlu terjadi seandainya nilai-nilai etika dan asas-asas penyelenggara pemilu selalu tetap dikedepankan.

Hal ini tentu beralasan, karena terdapat kecenderungan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu meningkat.

Sebagai contoh, berdasarkan data pada tahun 2018 terdapat total 1.528 Penyelenggara Pemilu yang dilaporkan dengan 490 Pengaduan dan 79 orang dipecat.

Lalu, pada tahun 2019 laporan ini meningkat menjadi 506 laporan atau bertambah 16 laporan dibandingkan tahun sebelumnya dan dari total laporan tersebut terdapat 43 orang yang dikenai Sanksi Pemberhentian Tetap, 378 orang dikenai Sanksi berupa Peringatan/Teguran.

Sementara untuk di Provinsi Bengkulu data yang diperoleh pada website DKPP-RI, register perkara yang dilaporkan dan diputuskan oleh DKPP RI atas dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) terhitung sejak tahun 2013 hingga 2019 setidaknya tercatat lebih kurang 20-an lebih laporan dengan sanksi yang bervariasi baik berupa rehabilitasi, peringatan, peringatan keras hingga pemberhentian tetap sebagai Komisioner.

Terakhir, dipenghujung tahun 2019 keluarlah putusan DKPP RI Nomor : 263-PKE-DKPP/VIII/2019 terhadap para Komisioner KPU Kota Bengkulu, yang pada pokoknya menyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik.

Jika ditinjau dari sisi modus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu maka setidaknya ada 13 hal secara umum yang seringkali dilakukan yakni :

JENIS PELANGGARAN
1. Vote manipulation, Mengurangi, menambahkan atau memindahkan perolehan suara dari satu peserta pemilu kepada peserta pemilu lainnya,

2. Bribery of officials Pemberian sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada penyelenggara dengan maksud memenuhi kepentingan pemberinya atau untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak lain dalam kepesertaan suatu pemilu,

3. Un-equal treatment, Perlakuan yang tidak sama atau berat sebelah kepada peserta pemilu atau pemangku kepentingan lain,

4. Infringements of the right to vote, Pelanggaran terhadap hak memilih warga negara dalam pemilu,

5. Vote and duty secrecy, Secara terbuka memberitahukan pilihan poltiknya dan menanyakan pilihan politik pemilunya kepada orang atau pemilih lain,

6. Abuse of power, Memanfaatkan posisi jabatan dan pengaruh-pengaruhnya, baik atas dasar kekeluargaan kekerabatan, otoritas tradisional atau pekerjaan, untuk mempengaruhi pemilih lain/penyelenggara pemilu demi mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi,

7. Conflict of interest, Benturan kepentingan,

8. Sloppy work of election process, Ketidakcermatan atau ketidaktepatan atau ketidakteraturan atau kesalahan dalam proses pemilu,

9. Intimidation and violence, Melakukan tindakan kekerasan atau intimidasi secara fisik maupun mental,

10. Broken or breaking of the laws, Melakukan tindakan atau terlibat dalam pelanggaran hukum,

11. Absence of effective legal remedies, Kesalahan yang dapat ditoleransi secara manusiawi sejauh tidak berakibat rusaknya integritas penyelenggaraan pemilu, juga hancurnya independensi dan kredibilitas penyelenggara pemilu,

12. The fraud of voting day, Kesalahan-kesalahan yang dilakukan penyelenggara pemilu pada hari pemungutan dan penghitungan suara,

13. Destroying neutrality, impartiality, and independen, Menghancurkan/menganggu/mempegaruhi netralitas, imparsialitas dan kemandirian.

KESIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas dapatlah ditarik benang merah bahwa sebagai Penyelenggara Pemilu yang melaksanakan proses Pemilu yang demokratis jujur dan adil guna menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berpihak kepada kepentingan rakyat, maka sangatlah penting mengedepankan nilai-nilai etika dan Asas Penyelenggara Pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.

Yakinlah, bahwa proses Pemilu yang diawali dengan nawaitu yang baik, Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu yang berintegritas dan proses yang fair akan bermuara pada lahirnya pemimpin yang bersih dan berintegritas, pun sebaliknya.

Sehingga, cerita tentang OTT KPK terhadap Komisioner KPU RI beberapa waktu lalu tidak terjadi dan terulang di Provinsi Bengkulu.

Selamat bertugas dan berkompetisi pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020, semoga Amanah rakyat tetap terjaga dan menjadi bagian dari tugas mewujudkan proses demokrasi yang berintegritas.

Penulis adalah Penggiat pada komunitas marginal

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here