Ancaman Pidana Menanti “Dibalik” Kejahatan Pembunuhan

0
875

Oleh: Asep S.

Media cetak atau elektronik hampir setiap hari menyiarkan pemberitaan mengenai peristiwa orang meninggal baik disebabkan karena bencana alam, tanah longsor ataupun disebabkan oleh akibat perbuatan orang lain.

Dari sisi aturan hukum pidana tidak pernah mempermasalahkan adanya peristiwa orang meninggal, sebab itu peristiwa alamiah bahwa setiap yang hidup akan meninggal. Seperti, adanya orang meninggal karena sakit, tenggelam, tertimbun tanah longsor.

Hal ini akan menjadi permasalahan hukum apabila meninggalnya orang tersebut diakibatkan oleh perbuatan orang lain baik karena faktor kelalaian, kesengajaan dan/ataupun perbuatannya telah direncanakan terlebih dahulu.

Jika meninggalnya seseorang diduga keras akibat perbuatan orang lain, maka aparat penegak hukum khususnya penyidik dapat dan berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan guna menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi tersebut termasuk tindak pidana atau justru peristiwa alamiah biasa.

Jika ya, sudah barang tentu akan dicari tahu siapa pelakunya, penyidik akan mencari, mengumpulkan, memeriksa alat bukti dan barang bukti, menerapkan pasal yang akan disangkakan terhadap terduga pelaku untuk dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain atau lazim disebut tindak pidana pembunuhan, dalam proses penanganan perkaranya dimulai dari tahap penyelidikan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk dinyatakan bahwa terduga pelaku benar sebagai orang bersalah.

Ia telah melakukan tindak pidana dengan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi.

Sepanjang belum adanya itu, maka terhadap terduga pelaku masih dianggap orang yang tidak bersalah sebagaimana maksud dari asas hukum presumption of innocent.

Aturan hukum yang mengatur mengenai Tindak pidana pembunuhan terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa yakni dari Pasal 338 hingga 350 KUHP.

Dengan penerapan sanksi bersifat tunggal atau alternatif yang terdiri dari pidana mati, penjara seumur hidup, selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Sedangkan perbuatannya, dapat dilakukan dengan sengaja atau direncanakan terlebih dahulu.

Penegakan hukum pidana melalui upaya represif bertujuan untuk mencari kebenaran materil guna memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, serta tercipta kehidupan bermasyarakat yang aman dan tentram.

Pemidanaan bagi diri pelaku agar dapat menginsafi dan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan dan setelah menjalani masa pidana nantinya dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.

Dengan beratnya ancaman sanksi pidana dapat menekan angka tindak pidana pembunuhan sehingga orang lain tidak mengulangi perbuatan yang sama, sebab perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum yang berlaku dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Oleh karenanya, setiap orang perlu menghormati hak asasi, menghargai dan menjaga sikap tingkah laku terhadap sesama, jangan sampai menyinggung hak-hak orang lain guna menghindari diri dari korban ataupun sebagai pelaku tindak pidana.

Seperti ungkapan lama yang masih berlaku, dalamnya lautan masih dapat diukur tapi dalamnya hati manusia siapa yang tahu, kepala boleh sama hitam tapi niat jahat seseorang siapa yang dapat menerka sebelum perbuatan dilakukan.

Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (Unib)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here