Menimbang Kembali Pembangunan Ibu Kota di Kalimantan Timur

0
67

Oleh: Akhmad Ryan Pratama

Pemerintah pusat memindahkan ibu kota dengan bernafsu. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) awal Mei lalu mengunjungi beberapa lokasi yang sekiranya berpotensi dijadikan ibu kota baru, salah satunya berada di dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.

Namun, pada 26 Agustus 2019 barulah Jokowi mengumumkan letak ibu kota baru berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk membuktikan keseriusannya, pada 17 Desember 2019, Jokowi langsung turun ke lapangan datang menginjakkan kakinya di lokasi Ibu Kota Baru, yang titiknya berada di Kecamatan Sepaku.

Wacana pemindahan ibukota Indonesia bukan merupakan sebuah hal baru. Pada saat Presiden Soekarno berkuasa, beliau juga sempat merencanakan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangka Raya.

Namun, hingga Soekarno wafat wacana pemindahan tersebut tetap tidak terlaksanakan. Belajar dari kegagalan Soekarno memindahkan ibu kota, bukan sebuah perkara yang mudah.

Menurut data statistik yang dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2017, jumlah ASN yang direncanakan untuk dipindahkan ke ibu kota baru ada sebanyak 195.550 jiwa, sedangkan untuk pemindahan anggota TNI-Polri sebanyak 25.660 jiwa.

Jumlah yang dipindahkan tersebut belum mencakup jumlah anggota keluarga ASN dan anggota TNI-Polri yang ikut pindah.

Apabila setiap ASN dan anggota TNI-Polri yang pindah membawa 4 orang anggota keluarganya, maka akan terdapat jumlah perpindahan penduduk sebanyak 900.000 jiwa.

Perpindahan ASN dan anggota TNI-Polri juga diikuti dengan perpindahan para pelaku industri atau perekonomian yang mendukung kegiatan konsumsi dan produksi di ibu kota baru tersebut.

Diperkirakan jumlah para pelaku industri tersebut sebesar 400.000 jiwa. Sehingga, diperkirakan jumlah keseluruhan warga yang akan pindah ke ibu kota baru sebanyak lebih dari 1,5 juta jiwa.

Jakarta dianggap sudah terlalu padat untuk perluasan pembangunan, sehingga solusi yang paling mudah ialah memindahkan ibu kota dengan membangun sarana infrastruktur baru.

Untuk membangun ibu kota baru dibutuhkan lahan yang cukup luas. Kebutuhan lahan untuk pembangunan ibu kota baru diperkirakan seluas 40.000 hektar yang terbagi dalam berbagai penggunaan.

Lahan yang akan digunakan untuk pusat pemerintahan diperkirakan seluas 2.000 hektar. Sementara untuk kegiatan perekonomian dibutuhkan setidaknya 6.000 hektar. Untuk pembuatan berbagai sarana infrastruktur pendukung dibutuhkan sekitar 8.000 hektar.

Wilayah permukiman merupakan salah satu penggunaan lahan yang paling luas, yaitu sekitar 16.000 hektar, dan ruang terbuka hijau membutuhkan wilayah sekitar 20% dari total perkiraan lahan yang dibutuhkan, yaitu 8.000 hektar.

Keseluruhan lahan pemukiman 16.000 hektar tersebut diperuntukkan untuk tempat tinggal bagi ASN yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta anggota TNI-Polri.

Sehingga, kemungkinan dalam beberapa tahun mendatang di ibu kota baru tersebut akan terjadi penambahan lahan yang dikonversi pemanfaatannya untuk kegiatan ekonomi atau pemukiman, karena peningkatan jumlah penduduk yang membutuhkan lahan yang lebih luas lagi.

 

Stagnasi Perkembangan Kota-kota Besar di Jawa

Pertumbuhan kota-kota besar di Jawa sudah sangat tak terkendali dalam 40 tahun terakhir. Kota-kota besar seperti Surabaya, Semarang, Malang, Yogyakarta, dan Jakarta pada awalnya dirancang hanya untuk ditinggali oleh puluhan ribu atau ratusan ribu penduduk.

Seperti awal rancangan pembangunan Kota Surabaya, pemerintah Kolonial Belanda pada awal abad XX merancang Kota Surabaya hanya untuk ditinggali oleh sekitar 300.000 sampai 500.000 penduduk.

Kondisi ini akhirnya tidak sesuai lagi, karena Surabaya saat ini ditinggali lebih dari 5.000.000 jiwa.

Karena jumlah penduduk yang semakin banyak sementara luas wilayah tidak bertambah, maka potensi konflik perebutan ruang-ruang perkotaan semakin sering terjadi.

Belum termasuk potensi penurunan daya dukung lingkungan yang semakin besar, akibat ketidakseimbangan antara ruang terbuka hijau dengan wilayah industri.

Sama halnya dengan Yogyakarta, pada awalnya Sultan Mangkubumi merancang Kota Yogyakarta hanya sebagai kota tradisional budaya.

Sebuah ibukota kerajaan penguat simbol identitas dan entitas budaya Jawa, bukan sebagai kota metropolis tujuan wisata.

Sejak adanya konsep pariwisata massal di Yogyakarta yang ditandai dengan pertumbuhan pembangunan hotel dan apartemen yang meroket, akhirnya membuat beban ekologi di Yogyakarta semakin besar.

Pertumbuhan jumlah hotel yang kelewat banyak menimbulkan konflik perebutan sumber mata air antara hotel dengan warga yang tinggal di sekitar hotel.

Warga sekitar hotel mengalami kerugian, karena sumur-sumur mata air milik mereka kering akibat eksploitasi air tanah berlebihan yang dilakukan oleh pihak hotel.

Apa yang kemudian terjadi pada kota-kota besar di Jawa ini ialah mereka mengalami stagnasi pembangunan. Pertumbuhan kota-kota besar di Jawa ini, sudah melebihi batasan daya dukung lingkungan yang seharusnya bisa ditoleransi.

Luas Pulau Jawa yang sangat sempit namun menampung lebih dari 100 juta penduduk menimbulkan sebuah kerumitan dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Luas daerah yang kecil, dengan jumlah penduduk yang sangat banyak berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan vertikal ketika terjadi perluasan pembangunan.

Sebagai contoh, kita bisa melihat bagaimana timbulnya konflik vertikal ketika pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport dilaksanakan. Terdapat masyarakat yang berprofesi sebagai petani menentang rencana ini.

Selain itu, letak posisi bandara ini yang langsung berada di tepi pantai yang menghadap lautan samudra juga dipertanyakan, mengingat potensi terjadinya bencana tsunami di pantai selatan Yogyakarta cukup tinggi.

Jakarta saat ini dirasakan sudah sangat padat, dan apabila perluasan pembangunan terus dlakukan maka konflik vertikal akan semakin sering terjadi.

Untuk menghindari timbulnya konflik dan permasalahan tersebut, pemerintah terlihat mengambil jalan pintas.

Alih – alih merevisi pengembangan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) menjadi lebih ramah lingkungan, ataupun melakukan usaha penegakan hukum kepada koorporasi ataupun oknum yang melanggar hukum.

Pemerintah lebih memilih solusi yang paling praktis dengan cara memindahkan ibu kota ke wilayah baru, padahal akar kerumitan dari berbagai macam permasalahan yang muncul disebabkan penyusuan pengembangan RTRW selalu berubah-rubah disesuaikan dengan kepentingan investor yang berkolaborasi dengan penguasa.

Zonasi konservasi alam bisa saja berubah menjadi zonasi industri apabila rezim yang berkuasa menginginkannya.

Tidak adanya konsistensi dalam penyusuan RTRW inilah yang menimbulkan berbagai macam permasalahan, termasuk peluang adanya kasus suap bisa dilihat dari kasus Meikarta, hingga meningkatnya potensi bencana ekologis yang dapat terjadi akibat kerusakan ekosistem.

 

SASAMBA dan Mitos Pembangunan Berkelanjutan

Kemampuan daya dukung lingkungan juga merupakan salah satu hal yang harus menjadi pertimbangan penting sebelum merencanakan kepindahan ibukota baru.

Untuk itu, data-data proyeksi pengembangan wilayah sebelumnya harus dijadikan sebagai rujukan dalam merumuskan pengembangan RTRW baru.

Sebagai contoh, dalam dokumen monografi dan kelola tata ruang yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 1997, pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur akan difokuskan kepada 4 kawasan, yaitu Samarinda, Samboja, Muara Jawa, dan Balikpapan (SASAMBA) seluas 4.334 Km2.

Dokumen yang disusun menjelang berakhirnya Rezim Orde Baru tersebut bahkan tidak menyebutkan atau mengusulkan bahwa Kalimantan Timur layak untuk dijadikan kawasan Ibu Kota Baru.

Dalam dokumen SASAMBA tersebut juga dijelaskan bahwa proyeksi pembangunan industri difokuskan kepada sektor perkebunan, dengan komoditas Kelapa Sawit, Kakao, Kelapa, Lada, dan Kopi.

Sektor kehutanan tetap menjadi tumpuan penting. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa, penanaman modal paling banyak dilakukan di sektor industri kehutanan.

Namun, dapat dilihat hari ini bahwa sumbangan dari sektor kehutanan di Kalimantan Timur tidak lagi semassif tahun 1970 – 1985.

Industri pengolahan kayu pada awal tahun 1980an sangat marak dan berkembang, banyak pabrik-pabrik pengolahan kayu dibangun di Teluk Balikpapan dan di sepanjang Sungai Mahakam. Namun, sektor industri kehutanan tersebut tidak bisa bertahan lebih dari 20 tahun.

Jumlah kayu gelondongan yang didapatkan di hutan alami sudah semakin sedikit. Akibatnya, puluhan pabrik pengolahan kayu yang sudah terlanjur berdiri itu tutup akibat kekurangan bahan baku kayu gelondongan.

Bahan baku berupa kayu gelondongan lebih dahulu habis dibandingkan jumlah kemampuan pabrik dalam melakukan pengolahan kayu. Secara jelas, hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri kehutanan pada masa Orde Baru tidak direncanakan dengan matang.

Suatu temuan yang paling menarik dalam dokumen ini ialah, bahwa dokumen ini tidak mencatat adanya usaha tambang batu bara yang massif dilakukan.

Dalam halaman VII-11, tambang batu bara merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kalimantan Timur. Namun, usulan eksekusi penambangan batu bara, serta pembagian tata ruangnya belum diusulkan hingga tahun 2000.

Kondisi ini berbalik 180 derajat, ketika reformasi terjadi dan pada awal tahun 2000an banyak izin tambang yang dikeluarkan oleh kepala daerah.

Walaupun pembagian tata ruang tambang batu bara, mungkin saja tumpang tindih dengan kawasan-kawasan pemanfaatan lainnya yang sudah dikonsep dalam dokumen SASAMBA ini.

Dokumen SASAMBA ini secara jelas menegaskan, bahwa rencana pembangunan industri dan pengembangan tata ruang hanya difokuskan kepada industri kehutanan, budidaya perikanan yang difokuskan di Samboja, dan Balikapan, serta budidya tanaman perkebunan dan pangan yang terletak di kawasan Samboja dan Muara Jawa, Kabupaten Kutai.

Dalam dokumen ini juga memprediksi adanya peningkatan kebutuhan air bersih seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan dibangunnya kawasan industri.

Pemenuhan kebutuhan air bersih di kawasan SASAMBA ini masih mengandalkan air sungai yang berasal dari sungai Wain, sungai Manggar Besar, dan sungai Mahakam.

Namun, apabila benar ibukota Kalimantan Timur jadi dipindahkan ke Bukit Soeharto, maka terdapat sebuah kemungkinan luas tangkapan air bersih berkurang, dan tentu saja hal ini mengancam ketersediaan air bersih bagi warga di Kota Balikpapan, Samarinda, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari dokumen ini, setidaknya dapat diketahui bahwa penyusunan kebijakan pengembangan dan pembagian tata ruang di Kalimantan Timur selalu berubah-rubah, tidak konsisten, tidak memiliki landasan filosofis pembangunan berkelanjutan yang jelas.

Ketidakkonsistenan inilah yang membuat potensi konflik vertikal terus terjadi, dan mungkin saja bencana ekologis di masa yang akan datang akan semakin terus menerus terjadi.

 

Merencanakan Masa Depan

Memikirkan kembali rencana pemindahan ibu kota bukan hanya dari segi investasi infrastruktur yang dibutuhkan. Namun lebih dari itu, dibutuhkan sebuah kemauan politik yang sungguh – sungguh untuk bisa membuat perencanaan yang jelas, serta konsisten.

Sudah saatnya dalam penyusunan RTRW pemerintah mempertimbangkan faktor konservasi ekologi sebagai faktor yang paling berperan penting sebagai landasan utama.

Sudah saatnya menghentikan paradigma yang memandang hutan, ataupuan sungai hanya sebagai komoditas ekonomi, bukan sebagai alat penunjang yang menopang kehidupan manusia.

Karena, konsep memandang kekayaan alam hanya sebagai komoditas ekonomi inilah yang akhirnya menyebabkan eksploitasi berlebihan, dan akan merugikan generasi mendatang.

Selama tidak ada perubahan konsep mendasar dalam menyusun pengembangan wilayah, maka mungkin saja Ibu Kota baru yang nanti akan dipindahkan akan mengalami masalah yang sama dengan yang dialami Jakarta saat ini.

Jangan-jangan kita tidak menyelesaikan masalah ekologi, namun hanya memindahkan permasalahan ekologi ini ke Kalimantan Timur untuk kemudian menjadi permasalahan baru lagi di masa datang?.

 

Penulis adalah Pengajar pada Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Jember. 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here