Penyuluhan Kadarkum, Lokasi Baru Seluma Siap Jadi Desa Sadar Hukum

0
74

BengkuluKito.Com, – Guna membangun kesadaran hukum bagi warganya, Perangkat Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma menggelar penyuluhan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Selasa (17/12/2019).

Saat digelar Penyuluhan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Balai Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

Kegiatan ini langsung dihadiri dan dibuka oleh Sekretaris Camat Air Periukan, Sofyan.

Adapun narasumber dalam penyuluhan ini yaitu dari bagian hukum Pemkab Seluma, M. Alvin Azhari dan Yeka Perawati.

Disampaikan Sekretaris Desa Lokasi Baru, Isro’i, jadi kegiatan hari ini yaitu penyuluhan keluarga sadar hukum yang kemarin sudah pernah pihaknya laksanakan mewakili Kecamatan Air Periukan, dalam rangka membentuk Kadarkum, terkait dengan penetapan desa sadar hukum.

Sekretaris Desa (Sekdes) Lokasi Baru, Isro’i. 

“Harapannya, semoga masyarakat yang ada di Desa Lokasi Baru bisa sadar akan hukum tersebut,” terangnya, di Balai Desa Lokasi Baru.

Tujuan diadakannya penyuluhan ini, sambung Isro’i, menyadarkan masyarakat akan pentingnya hukum tersebut melihat keadaan masih banyak yang kurang mematuhi.

“Jadi, dengan sosialisasi ini harapannya masyarakat lebih mengerti tentang hukum dan bisa menjalankannya sesuai dengan koridor-koridor hukum yang ada,” ujarnya.

Terkait penetapan desa sadar hukum bagi Desa Lokasi Baru? Isro’i menjawab, “kita kemarin perwakilan dari Kabupaten Seluma rencananya mau ditetapkan sebagai desa sadar hukum, cuma seperti yang disampaikan oleh bagian hukum Pemkab Seluma tadi bahwa penetapan desa sadar hukum itu langsung dari Kemenkumham,”

“Jadi kita sudah mewakili dari kecamatan di Kabupaten Seluma ini, Desa Lokasi Baru yang ditunjuk sebagai desa sadar hukum. Intinya, kita ditunjuk sebagai desa sadar hukum harus siap menata kedepannya dari awal bagaimana desa kita ini menjadi desa yang benar-benar taat hukum dan sadar hukum,” ungkapnya.

Isro’i menyebut, untuk persoalan hukum yang ada di Desa Lokasi Baru, untuk yang besar tidak ada. Namun, yang ada itu masalah hewan ternak yang masuk ke Desa Lokasi Baru dari desa lain. Karena di desa belum ada Peraturan desa (Perdes), kata Isro’i, maka penyelesaiannya masih bermasalah di situ.

“Rencananya emang ada, kalau untuk Perdes dari tahun-tahun sebelumnya ingin kita laksanakan. Seperti disampaikan dari bagian hukum Pemkab Seluma tadi, bahwasanya Perda itu sudah ada tentang hewan ternak. Insya Allah akan segera ditindaklanjuti, untuk pembuatan Perdes tentang hewan ternak tersebut,” sampainya.

Selain itu, salah seorang narasumber penyuluhan, M. Alvin Azhari menyampaikan terkait materi penyuluhan yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), poin pentingnya adalah agar masyarakat memahami substansi UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan terhindar dari perilaku negatif dalam menggunakan media sosial.

Foto bersama perangkat desa, narasumber, dan warga usai penyuluhan Kadarkum Desa Lokasi Baru.

“Karena dari perilaku negatif di media sosial (Medsos) sudah banyak yang terkena pidana, dan peran orang tua kepada anak-anaknya di usia remaja untuk mengontrol dan mengawasi dalam aktifitas di dunia maya. UU ITE ini ada ancaman hukuman pidana sampai dengan 6 tahun penjara,” terangnya.

Kedua, terkait Perda Nomor 3 Tahun 2018 Kabupaten Seluma tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak.

“Poinnya, ada larangan bagi pemilik hewan ternak/peternak melepas liarkan hewan peliharaan berkaki empat di wilayah permukiman penduduk, sarana pemerintahan, dan sarana umum lainnya dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, kesehatan, ketertiban umum dan keselamatan lalu lintas sehingga perlu ditertibkan,” papar Alvin.

Alvin menuturkan, bagi masyarakat yang hewan ternaknya ditangkap dan disita akan dikenakan biaya penangkapan sebesar 500 ribu per ekor dan biaya pemeliharaan 50 ribu per hari.

Penertiban hewan ternak ini, kata Alvin, dapat juga dilakukan oleh pemerintah desa.

“Disarankan kepada pemerintahan Desa Lokasi Baru untuk membuat Perdes tentang penertiban hewan ternak di desa tersebut agar dalam pelaksanaan penertiban terhadap hewan ternak yang berkeliaran bebas dapat memiliki kekuatan hukum,” tandasnya. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here