Merasa Diperas, Kontraktor Alun-alun Masjid At-Taqwa Lapor ke Jampidsus Kejagung

0
77

BengkuluKito.Com, – Merasa diperas terkait Proyek Pembangunan Alun-Alun Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu tahun 2019, Kontraktor Pelaksana (Kuasa Direktur) PT Karya DutaMandiri Sejahtera, Amiruddin Murtuza melaporkan hal tersebut ke Jampidsus Kejaksaan Agung RI.

“Dengan ini saya melaporkan kepada bapak, saya selaku kontraktor pelaksana untuk pekerjaan Pembangunan Alun-Alun Masjid At Taqwa Kota Bengkulu tahun 2019, yang mana saya merasa diperas dan dirugikan miliaran rupiah oleh oknum konsultan pengawas bernama Hendri, mantan Kadis PU Bina Marga, dan PPK proyek alun-alun bernama Sabirin,” beber Amiruddin di dalam surat dengan nomor: 097/KDS/XII/2019, tertanggal 12 Desember 2019, yang ditujukan ke Jampidsus Kejagung RI.

Adapun kejadiannya, sambung Amiruddin, adalah sebagai berikut,

1. Pertama pak Hendri meminta uang kepada saya sebesar Rp. 500 juta, katanya untuk pak wali kota yang diketahui Kadis PU,

2. Pak Hendri meminta lagi uang kepada saya sebesar Rp. 500 juta, katanya untuk pak wali kota lagi, yang diketahui Kadis PU,

3. Rp. 100 juta sebanyak 4 kali oleh pak Hendri dengan total Rp. 400 juta,

4. Pak Hendri meminta lagi uang sebesar Rp. 50 juta,

5. Di ruangan pak Kadis, pak Sabirin dan pak Kadis terima uang Rp. 100 juta,

6. Pak Hendri meminta uang sebesar Rp. 250 juta, katanya untuk pak wali kota,

7. Pak Sabirin minta uang Rp. 100 juta di Rumah Makan Sederhana Kota Bengkulu,

8. Pak Sabirin Rp. 20 juta di Rumah Makan Sederhana Kota Bengkulu,

9. Lain-lain Rp. 85 juta (Pak Sabirin dan Pak Sopian),

10. Jumlah keseluruhan Rp. 2.005.000.000.

“Yang jadi permasalahan saya sekarang ini, saya mengajukan termin 50% sejak 40 hari yang lalu sampai sekarang tidak dibuatkan Berita Acara Pembayaran dengan alasan pak Hendri dan pak Sabirin belum dapat uang dari saya. Padahal mereka berdua sudah banyak meminta dan menerima uang dari saya,” ungkapnya.

Amiruddin menyebut, untuk fisik di lapangan sejak 40 hari yang lalu sudah mencapai 55% sebelum dilakukan CCO dan sampai sekarang belum melaksanakan rapat CCO.

Akibat tidak dibayarkannya termin 50% tersebut, kata Amiruddin, dirinya tidak ada lagi uang untuk melanjutkan pekerjaan itu.

“Apabila termin dibayar sejak 40 hari yang lalu, saya yakin pekerjaan alun-alun akan selesai tepat waktu karena semua konstruksi sudah selesai dikerjakan,” ujarnya.

“Untuk itu saya mohon kepada yang terhormat bapak Jaksa Agung Pidana Khusus untuk segera memeriksa dan menurunkan tim ke lapangan. Apabila surat saya ini tidak benar, maka saya siap diproses secara hukum yang berlaku,” tandasnya di dalam surat yang ditanda tangani dan dicap basah.

Menanggapi hal itu, mantan Pelaksana tugas (Plt) Kadis PU Kota Bengkulu, Beni Irawan mengatakan bahwa hal tersebut adalah fitnah.

“Isi surat ini setelah saya baca dan teliti, ternyata pengaduan dari pak Amiruddin ini adalah tidak benar atau fitnah. Setelah itu, kami baca lagi di kontrak bahwa nama pak Amiruddin Murtuza ini tidak tertera dalam akte pendirian perusahaan maupun di akte perubahan PT Karya DutaMandiri Sejahtera,“ terangnya, saat menggelar konferensi pers guna mengklarifikasi tuduhan surat tersebut, Sabtu (14/12/2019).

Terkait nama Hendri yang disebut dalam surat tersebut? Beni menjawab, dia (Hendri Agustomi) dalam proyek alun-alun ini sebagai konsultan pengawas.

Selain itu, Sabirin (Kabid CK Dinas PUPR kota Bengkulu) yang namanya ikut diseret dalam surat yang dilayangkan ke Jampidsus Kejagung menambahkan jika apa yang tercantum dalam surat tersebut memang tidak benar dan itu fitnah. Dirinya juga menyebut, bahwa ia tidak pernah menghambat pembangunan proyek tersebut.

Di tempat berbeda, A. Yamin atau akrab disapa Omeng selaku kuasa hukum konsultan pengawas pembangunan alun-alun di Masjid At-Taqwa menyampaikan bahwa pihaknya ingin mengklarifikasi terhadap dugaan atau pemberitaan yang tidak sedap untuk di dengar, yang mengarah kepada kliennya.

Konferensi pers oleh kuasa hukum konsultan pengawas pembangunan alun-alun Masjid At-Taqwa, A. Yamin.

“Dalam kesempatan ini, terhadap pemberitaan yang beredar tersebut kami atas nama kuasa hukum membantah keras bahwa itu tidak benar,” sampainya, saat menggelar konferensi pers.

Dalam ringkasan permasalahan yang terjadi, kata Omeng, kliennya adalah sebagai konsultan pengawas dari kegiatan pembangunan alun-alun tersebut.

“Di sini kami juga menjadi sedikit pertanyaan besar, terhadap kapasitas bapak Amiruddin Murtuza. Sementara data yang kami dapatkan dari klien kami, bahwa tidak ada hubungan hukum sama sekali terhadap kegiatan pembangunan alun-alun tersebut,” terangnya.

Dari data yang didapat dari kliennya, lanjut Omeng, yang mempunyai hubungan hukum dengan proyek tersebut adalah Direktur Utama dari pada PT Karya DutaMandiri Sejahtera, yaitu bapak Anton.

“Kita tidak tahu maksud dan tujuan (surat laporan) itu apa, kita tidak mengerti. Saya ulangi lagi, kami dari kuasa hukum bapak Hendri membantah keras bahwa apa berita atau laporan yang beredar di media itu tidak benar,” tegasnya.

Omeng menambahkan, laporan terakhir dari kegiatan tersebut, bahwa memang kontraktor pernah mengajukan termin penagihan. Namun, progres fisik yang diawasi oleh konsultan pengawas itu cuma ada 44,9 persen.

“Tidak benar kalau ada informasi itu 55 persen. Itu bisa kita pertanggungjawaban data pengawasan yang dilakukan oleh konsultan pengawas kita, bahwa itu cuma 44,9 persen. Ini perlu kita pahami,” tandasnya. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here