HAM, Ecocide dan Banjir Bengkulu

0
219

Oleh :
Arie Elcaputera

Setiap tanggal 10 Desember tiap tahunnya selalu dirayakan sebagai Hari Hak Asasi Manusia (HAM) oleh seluruh negara termasuk juga Negara Indonesia.

Secara historis, hal ini dinyatakan oleh International Humanist and Ethical Union (IHEU) sebagai hari resmi perayan kaum humanisme.

Pernyataan secara global tentang Hak Asasi Manusia dimulai pada tanggal 10 Desember 1948, dimana Majelis Umum Perserikatan Bangsa bangsa (PBB) memproklamirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

HAM dan lingkungan hidup merupakan bagian yang saling berkaitan, dimana hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Hak Asasi Manusia.

Secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 28 H UUD 1945, menyebutkan bahwa ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Dalam Konvensi Internasional, misalnya International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) menyebutkan bahwa mengarahkan negara-negara untuk meningkatkan semua aspek kebersihan lingkungan dan industri.

United Nation Convention on the Rights of the Child (CRC) juga mengarahkan negara-negara untuk menghitung bahaya dan resiko pencemaran lingkungan hidup.

Deklarasi Stockholm 1972 mengakui bahwa, “hak mendasar untuk kebebasan, kesetaraan dan kondisi kehidupan yang memadai, dalam lingkungan kualitas yang memungkinkan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera.”

Menurut catatan Kantor Komisi HAM PBB (OHCHR), Deklarasi Stockholm menjelaskan Interdepedensi antara HAM dan Lingkungan Hidup.

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM dalam BAB III HAM dan Kebebasan Dasar Manusia Bagian Kesatu Hak untuk Hidup, Pasal 9 ayat (3) menyebutkan bahwa, “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat”.

Dalam konsideran, ‘pada huruf a’ UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disebutkan bahwa, “lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia”

Aktivitas industri ekstrraktif batubara salah satu penyumbang terbesar penghancuran lingkungan hidup, baik pencemaran sungai, perusakan kawasan hutan, dan perubahan iklim, sehingga berdampak pada hilangnya penikmatan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai HAM.

Di Provinsi Bengkulu, sejak tahun 1986 industri ekstraktif memulai ekploitasinya.

Tercatat, dalam Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu terdapat 9 Korporasi Pertambangan batu bara. Kawasan tersebut merupakan Daerah Resapan Air dan bagian yang tidak terpisahkan dari Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu.

Pemberian izin pertambangan batu bara tidak menghitung Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Sehingga, menyebabkan kerusakan dan pemusnahan ekosistem yang berdampak terhadap bencana ekologis seperti banjir dan longsor sepanjang tahunnya.

Kerusakan terjadi pada lanskap hulu, tengah dan hilir Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu.

Penghancuran lingkungan hidup oleh pertambangan batu bara mengakibatkan kerusakan yang luas; Kerusakan atau kehilangan ekosistem dari suatu wilayah tertentu.

Sehingga, hak warga untuk kenikmatan yang damai merasakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat menjadi berkurang dan bahkan hilang (baca ecocide).

Tahun 2019, tepatnya pada tanggal 27 April yang lalu bencana banjir dan longsor melanda beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu.

Dimana menurut Pemerintah Provinsi Bengkulu, setidaknya ada 4 (empat) penyebab bencana alam yang terjadi.

Yaitu, Kerusakan Hutan di Hulu Sungai, Penyempitan Berbagai Daerah Aliran Sungai (DAS), Pendangkalan Hilir Sungai, dan Masalah Pada Daerah Resapan Air (DRA) yang berhubungan dengan pembangunan.

Sedangkan menurut data dari Pusat data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengatakan bahwa terdapat kombinasi antara faktor alam dan faktor manusia pada bencana banjir dan longsor yang melanda sebagian besar daerah di Provinsi Bengkulu yang lalu.

Dimana faktor alamnya adalah curah hujan yang sangat tinggi, dan faktor manusianya adalah berbagai aktivitas proyek pertambangan dan perumahan.

Faktanya, hadirnya korporasi pertambangan batu bara di Provinsi Bengkulu sejak tahun 1986 dan berbagai aktivitas pembangunan menjadi ancaman serius bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

Kerusakan ekosistem akibat pertambangan batu bara ini dapat dikategorikan ke dalam Kejahatan Lingkungan Hidup atau Ecocide.

Kegiatan usaha pertambangan merupakan suatu usaha yang diperoleh dari delegasi perizinan yang diberikan oleh negara kepada badan usaha.

Sehingga, berdasarkan kewenangan tersebut melekat pula tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada korporasi pertambangan untuk mengelola lingkungan secara baik dan sehat agar tidak merugikan lingkungan itu sendiri, negara, dan masyarakat.

 

Penulis adalah Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here