Pemenuhan Hak Keadilan Keluarga Korban dalam Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

0
46

Oleh
Dandi Muhamad Anugrah

Dimensi hukum selalu menyelimuti segala peristiwa kehidupan masyarakat, begitu pula pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang tidak saja menimbulkan efek fisik bagi korban tetapi juga menimbulkan kerugian hak – hak lainnya bagi korban, baik berupa psikis maupun ekonomi.

Sehingga, perlunya pemenuhan hak korban akibat dari pelanggaaran HAM berat yang terjadi di Indonesia.

Arti Korban sebenarnya sangat luas, bukan hanya seseorang yang mengalami akibat secara langsung dari suatu perbuatan pelanggaran HAM berat, tetapi juga orang yang juga secara tidak langsung merasakan akibat dari perbuatan pelanggaran HAM tersebut. Keluarga atau orang lain yang bersangkutan dengan korban.

Adapun beberapa kebutuhan korban yang harus dipenuhi, terdapat dalam Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada pasal 6 ayat (1) korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat.

Selain berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Selajutnya, dalam pasal 7 bahwa korban dari pelanggaran HAM berat juga mendapatkan kompensasi yang diajukan ke pengadilan.

Jika dilihat dalam undang – undang tersebut telah banyak yang diberikan negara kepada korban dalam hak- haknya, akan tetapi pada faktanya adanya hak yang tidak dipenuhi oleh negara berupa hak keadilan.

Ada satu kasus HAM berat yaitu peristiwa Pelanggaran HAM berat Wasior Berdarah 2001, sampai sekarang negara belum memberikan kepastian hukum yang jelas bagi keluarga korban.

Pelanggaran HAM tersebut terjadi selama 18 tahun bahkan hampir memasuki 19 tahun untuk menanti hak atas keadilan dalam kasus HAM berat tersebut.

Bahkan, fakta terbaru adanya 9 pengembalian berkas pelanggaran HAM berat termasuk di dalamnya berkas pelanggaran HAM berat Wasior Berdarah tahun 2001 dari Jaksa Agung Republik Indonesia kepada Komnas Republik Indonesia.

Dalam pengembalian berkas yang dilakukan Jaksa Agung ke Komnas, tidak terpenuhinya hak keadilan bagi keluarga korban yang tidak sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 D ayat (1) “ bahwa setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum“.

Maka timbul pertanyaan atas pengembalian berkas tersebut, bagaimana pemenuhan hak keadilan korban yang dilakukan oleh pemerintah? Benar atau tidak pemerintahan akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat terutama 9 kasus yang dikembalikan oleh Jaksa Agung kepada Komnas HAM termasuk kasus Wasior Berdarah 2001 .

Makin lama penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, maka akan makin susah dalam proses pembuktiannya, terutama dalam pelanggaran HAM berat masa lalu.

Hal itu dikarenakan, adanya banyak faktor yang menghalangi dalam proses penyelesaiannya baik dari pelaku, korban, maupun saksi dari kejahatan HAM telah mati.

Maka, tidak akan adanya hak keadilan yang dilindungi oleh negara sesuai dengan konstitusi.

Jika hak keadilan saja tidak dilindungi, maka bagaimana hak lainnya akan diberikan atau dilindungi oleh negara terhadap korban pelanggaran HAM berat.

Salah satu faktor terhambatnya kasus pelanggaran HAM berat dikarenakan belum adanya Pengadilan HAM Ad Hoc, dan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM bersifat projustitia, artinya adanya izin dari ketua pengadilan dan juga diperiksa dan diputus oleh pengadilan ad hoc yang sampai saat ini belum terbentuk.

Lalu, alat bukti saksi tidak cukup untuk menjadi alat bukti dikarenakan dalam proses pembuktian peristiwa pelanggaran HAM berat tunduk kepada hukum acara pidana. Karena itu, saksi tidak cukup menjadi alat bukti kecuali ada alat bukti lain baik berupa dokumen atau berupa hasil forensik.

Kemudian pembuktian peristiwa pelanggaran HAM berat pada masa lalu, karena tempus delicti sudah lama dan locus delicti sudah berubah atau alat bukti hilang atau tidak ada.

Sehingga, nampak bahwa perlindungan terutama dalam hak keadilan dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia belum dapat berjalan dan diselesaikan dengan baik oleh negara kita, baik dengan lambatnya kasus pelanggaran HAM berat dengan alasan yang tidak jelas.

Kedua, dengan alasan belum terbentuknya pengadilan HAM berat pada dasarnya sudah jelas kegentingan dalam persoalan HAM berat ini sudah sangat dibutuhkan penyelesaian yang jelas dan cepat.

Dengan alasan tidak adanya lembaga pengadilan ad hoc itu, membuat prinsip kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan keadilan, bukan saja bagi korban tetapi juga bagi keluarga korban yang merasakan akibatnya.

Jika penyelesaian pelanggaran HAM berat masih susah diselesaikan di negara kita, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kelak akan ada pelanggaran HAM baru yang akan susah diselesaikan dengan cepat dan jelas.

Penulis adalah Mahasiswa Semester 3 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here