Problematika Petani Kedelai di Indonesia

0
434

Oleh : Tri Irmawati

Beberapa tahun terakhir, tingkat produktifitas kedelai di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan data yang ada, dari tahun 2013 hingga 2018 Indonesia mengalami fluktuatif data impor kedelai.

Konsumsi kedelai di negara ini terus mengalami peningkatan dan tidak dapat dipenuhi oleh pertumbuhan produksi kedelai dalam negeri. Hal ini yang memaksa, pemerintah mengambil keputusan untuk terus impor komoditi kedelai tersebut dari luar negri.

Saat ini, Amerika Serikat (AS) adalah negara tempat bergantung Indonesia atas komoditi kedelai. Berdasarkan data yang ada, pemerintah mengklaim konsumsi kedelai nasional 2016 mencapai 2,85 juta ton.

Sedangkan produksi hanya 860 ribu ton, sehingga neraca kedelai nasional mengalami defisit 1,99 juta ton.

Berdasarkan data konsumsi, kedelai 2018 mencapai 3,05 juta ton. Sedangkan produksi hanya mencapai 864 ribu ton, sehingga terjadi defisit 2,19 juta ton.

Defisit neraca kedelai akan terus meningkat seignifikan menjadi 2,24 juta ton pada 2021.

Kacang kedelai yang berasal dari Amerika Serikat, jika dibandingkan dengan impor kedelai tahun 2017 yang sangat tinggi, pada tahun 2018 impor kacang kedelai AS mengalami penurunan.

Menurut data yang ada, volume khusus AS sebesar 2,63 juta ton dengan nilai US$ 1,13 miliar. Nilai tukar rupiah yang melemah pada dolar AS, dapat berdampak pada harga kedelai hasil dalam negeri.

Pasalnya, lebih dari separuh kebutuhan kedelai domestik berasal dari impor.

Dahulu, pada 1992 Indonesia pernah dalam kondisi swasembada kedelai, hingga hasil produksi petani mencapai 1,8 juta ton/tahun dengan luas panen kedelai mencapai 1,889 juta hektar.

Sehingga, Indonesia bisa mengekspor hasil produksi kedelai tersebut ke berbagai negara.

Hal tersebut dikarenakan, petani mampu memaksimalkan kapasitas yang ada dengan memanfaatkan fasilitas- fasilitas yang tersedia.

Saat itu adalah terakhir Indonesia mencapai swasembada kedelai. Dari tahun 1992 hingga 2013, Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan dengan luas panen kedelai 600 ribu hektar atau tinggal sepertiga luas panen 24 tahun silam.

Penurunan yang signifikan ini, disebabkan oleh penetapan kebijakan harga sejak tahun 1992 ditiadakan.

Kebijakan tata niaga kedelai yang bebas dilaksanakan oleh para importir dan penetapan tarif impor pada tahun 1998 jauh di bawah bound tarif (harga yang di tentukan) dan menyebabkan masuknya kedelai impor dengan harga murah yang mengakibatkan para petani dalam negeri sulit bersaing dengan kedelai impor.

Hingga saat ini hasil produksi kedelai di Indonesia cenderung turun, hal ini dikarenakan banyak sekali keterbatasan-keterbatasan serta kendala yang ada sehingga membuat petani kedelai tidak menghasilkan kedelai yang berkualitas.

Keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi petani kedelai, pertama dari kualitas benih yang digunakan. Para petani menggunakan benih yang kurang berkualitas, contohnya kedelai dari hasil panen sebelumnya petani sisihkan beberapa untuk digunakan sebagai bibit kembali.

Bibit yang seperti ini kurang berkualitas untuk digunakan kembali sebagai benih dalam produksi usaha tani.

Kedua, keterbatasan sarana produksi pertanian (Saprotan). Saprotan ini sangat diperlukan oleh seluruh petani kedelai mulai dari saprotan tanam sampai saprotan panen.

Namun, yang sering menjadi kendala besar petani kedelai adalah sarana yang digunakan untuk tahap pemanenan yaitu seperti tempat yang digunakan untuk menampung hasil panen tidak memadai sehingga mengakibatkan kedelai itu tidak tertampung dan bercampur dengan kerikil atau pasir.

Sehingga, saat kedelai tersebut telah di distribusikan ke konsumen, konsumen tidak puas dengan kedelai lokal yang dijual oleh petani tersebut dan kemudian enggan mennggunakan kedelai lokal.

Keterbatasan yang terakhir yaitu keterbatasan ekonomi. Telah kita ketahui bersama bahwa petani di Indonesia tergolong petani menengah ke bawah.

Saat petani dalam keadaan tertekan biaya, petani tersebut memilih memanen kedelainya untuk dijual walaupun kedelainya belum masuk ke masa panen. Hal ini juga menjadi faktor mengapa kedelai di Indonesia tidak berkualitas.

Petani kedelai sering kali menawarkan hasil panennya ke konsumen, seperti pengusaha pabrik tahu tempe.

Petani menawarkan kedelainya dengan membawa contoh kedelai yang tergolong kedelai bagus dan membuat konsumen tertarik untuk membeli kedelai si petani.

Ketika keduanya telah bersepakat, si petani pun membawa seluruh kedelainya ke konsumen. Namun, setelah diperiksa kembali kedelai yang ada di dalam karung, tidak sama kualitasnya dengan contoh kedelai yang di bawa oleh petani.

Petani kedelai cenderung cukup kesusahan untuk menjual hasil panen mereka karena dengan kualitas kedelai lokal dan impor sangatlah berbeda.

Mulai dari ukuran butiran kedelai impor yang cukup besar di banding kedelai lokal, warna kedelai impor lebih menarik dari kedelai lokal, serta kualitas kedelai lokal yang sangat rendah sehingga tidak bisa memenuhi permintaan pasar domestik.

Kemudian harga kedelai lokal lebih mahal dibandingkan dengan kedelai impor, dimana harga kedelai lokal saat ini cenderung naik dari Rp 8.300 per kilogram menjadi Rp 12.000 per kilogram.

Sedangkan harga kedelai impor, dari harga Rp 7.000 pe kilogram menjadi Rp 7.300 per kilogram.

Walaupun kedelai lokal dan kedelai impor mengalami kenaikan harga, namun kedelai impor tidak mengalami kenaikan yang signifikan seperti kedelai lokal.

Kedelai lokal dan kedelai impor sama-sama mempunyai kekurangan dan kelebihan.

Kedelai lokal lebih unggul sebagai bahan baku pembuatan tahu. Tahu akan terasa lebih lezat, rendemennya lebih tinggi, dan lebih sehat karena bukan berasal dari benih transgenik.

Namun, kedelai lokal ini tidak terlalu baik jika digunakan untuk bahan baku tempe karena tekstur kedelai lokal lebih keras dibanding kedelai impor sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam tahap perebusan kedelai.

Kedua, saat proses peragiannya pun cukup lama, bentuknya cenderung tidak seragam serta kurang bersih.

Dalam pembuatan tempe ini bahan baku yang lebih unggul yaitu kedelai impor, karena kedelai impor teksurnya tidak terlalu keras sehingga dalam proses perebusan tidak memakan waktu yang lama.

Kemudian, dalam proses peragianpun lebih cepat dan tingkat kebersihan kedelai impor lebih tinggi dibanding kedelai lokal.

Untuk memajukan pertanian di dalam suatu negara tentulah harus ada campur tangan pemerintah di dalamnya, entah itu dalam bentuk tindakan ataupun dalam bentuk kebijakan-kebijakan di dalamnya.

Dari semua permasalahan yang dialami para petani kedelai yang ada di negara kita Indonesia ini, adapun kebijakan yang harus dikeluarkan pemerintah yaitu :

1. Menyediakan pendidikan nonformal bagi para petani, contohnya adanya penyuluhan/pelatihan yang diadakan di pelosok desa yang mayoritasnya beprofesi sebagai petani.

Contohnya, seperti memberi pengarahan kepada para petani bagaimana cara memilih bibit yang berkualitas bagus.

Mengarahkan petani bagaimana cara mengaplikasikan pupuk sesuai takaran tanpa membahayakan petani ataupun konsumen kedelai.

Memberitahu teknologi baru serta mempraktikkan kepada para petani bagaimana menggunakan teknologi tersebut.

Tujuan diadakannya pendidikan nonformal ini, agar petani memahami lebih lanjut bagaimana memproduksi atau membudidayakan kedelai dengan memaksimalkan kapasitas yang dimiliki dengan potensi yang ada.

Saat ini rata rata produktifitas para petani kedelai di Indonesia hanya mencapai 1,5 ton per hektar, padahal potensi kedelai dalam satu hektar bisa mencapai 3 ton per hektarnya.

2. Pemerintah mampu menyediakan teknologi yang memadai seperti alat bajak piringan (disk plow) yang digunakan untuk mengolah tanah yang berskala besar dengan memakan waktu yang singkat, serta alat penebar benih, penebar pupuk dan penebar pestisida yang tidak banyak menyerap tenaga kerja dan tidak memakan waktu yang lama sehingga proses produksi lebih efektif.

Alat panen yang memadai seperti alat penampung hasil panen yang mumpuni, karena ternyata di lapangan banyak sekali petani yang sangat membutuhkan penampung hasil panen ini agar hasil panen tidak tercampur dengan kerikil dan lain sebagainya.

Alat ini guna menunjang kebutuhan petani kedelai agar petani kedelai Indonesia tidak lagi dikenal sebagai usaha padat karya atau menyerap tenaga kerja yang terlalu banyak, dengan adanya teknologi petani kedelai bisa menghemat tenaga, waktu dan biaya pada saat proses produksi berlangsung.

3. Pemerintah menyediakan modal kepada para petani dalam bentuk lembaga penyedia modal seperti KUT atau Kredit Usaha Tani. Dimana, KUT ini bergerak dalam peminjaman modal bagi para petani guna meningkatkan produktivitas usaha tani yang mereka jalani.

Namun pada kenyataanya, tidak semua petani memanfaatkan KUT ini dengan maksimal.

Sebagian petani enggan menggunakan KUT dalam modal usaha taninya karena prosedurnya yang rumit, petani yang memiliki prospek yang rendah sehingga dianggap akan sulit mengembalikan pinjaman dan bunga pinjaman.

Kemudian, kurangnya jaminan dari pemerintah yang umumnya menjadi kendala utama.

Seharusnya, pemerintah tidak mempersulit para petani dalam kredit usaha tani agar para petani mau memanfaatkan kredit usaha tani ini sebagai modal usaha taninya.

Dengan cara, pemerintah mempermudah prosedur peminjaman KUT, menjamin kestabilan harga produk hasil pertanian, sehingga petani tidak mengakami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman dan bunga pinjaman.

Penulis adalah Mahasiswa Semester 3 Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here