Adanya Kekhilafan Hakim Jadi Salah Satu Alasan PK Dirwan Mahmud

0
123

BengkuluKito.Com, – Salah satu yang menjadi alasan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) oleh Tim Kuasa Hukum mantan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud (DM) adalah adanya suatu kekhilafan atau kekeliruan hakim.

Pemberitahuan PK Dirwan Mahmud dikabulkan di website Mahkamah Agung (MA).

Hal tersebut disampaikan salah seorang Tim Kuasa Hukum PK Dirwan Mahmud, yakni Albert Luter, Senin (25/11/2019).

Albert menjelaskan, berdasarkan informasi perkara MA, permohonan PK yang diajukan oleh DM pada tanggal 25 Juni 2019, melalui tim kuasa hukumnya di Pengadilan Tipikor Bengkulu terhadap Putusan Perkara Pidana Nomor : 88/PID.SUS-TPK/2018/PN.BGL, telah diputus oleh MA pada tanggal 18 November 2019 dengan amar putusan “Kabul”.

Namun, sambung Albert, untuk mengetahui secara pasti isi putusan PK tersebut tim kuasa hukum masih menunggu pemberitahuan resmi dari MA.

“Setelah pemberitahuan, kita akan mengetahui apakah DM dibebaskan atau hanya dikurangi masa hukumannya serta pertimbangan hakim PK seperti apa,” terangnya.

“Bahwa adapun alasan dari diajukannya upaya hukum PK ini adalah terkait dengan adanya suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) huruf (c) KUHAP,” tambahnya.

Albert menyebut, dimana terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam pertimbangan tentang fakta dan pertimbangan hukumnya.

“Bahwa salah satu alasan dari pengajuan PK, berkaitan dengan masalah pertimbangan hukum Majelis Hakim yang hanya mengacu pada 1 (satu) orang saksi, padahal kita ketahui bersama ketentuan pasal 185 ayat (2) KUHAP jelas menyebutkan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya yang dikenal dengan istilah “Unus Testis Nullus Testis”,” paparnya.

Bahwa alasan lainnya, kata Albert, terkait dengan masalah penerapan pasal 12 huruf (a) UU Tipikor dimana unsur utama dalam pasal tersebut adalah “menerima hadiah atau janji”.

“Dalam putusan dan berdasarkan fakta-fakta persidangan jelas tidak ada alat bukti yang cukup yang menunjukkan DM menerima hadiah atau janji terkait dengan jabatannya selaku Bupati Bengkulu Selatan,” ujarnya.

Terkait waktu keluarnya putusan PK tersebut? Albert menjawab, “Putusan PK sudah keluar, tapi hasilnya belum tau masih menunggu pemberitahuan resmi dari MA melalui Pengadilan Tipikor Bengkulu. Paling 1 sampai 2 bulan ini normalnya, mudah-mudahan lebih cepat,”. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here