Aktivis Lingkungan di Bengkulu Serukan Tolak Pelepasan Hutan Ditunggangi Korporasi

0
188

BengkuluKito.Com, – Gabungan aktivis lingkungan hidup di Bengkulu, Selasa (22/10/2019) menggelar aksi damai di Simpang Lima Ratu Samban, menyerukan penolakan atas pelepasan hutan ditunggangi korporasi.

Gabungan aktivis lingkungan di Bengkulu saat menggelar aksi damai di Simpang Lima Ratu Samban Kota Bengkulu.

Disampaikan Direktur Genesis Bengkulu, Uli Arta Siagian, proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan melalui revisi tata ruang terus diproses.

Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah menyusun tim terpadu, yang akan melakukan kerja-kerja pemeriksaan, analisis dan rekomendasi terhadap usulan pemerintah Bengkulu.

Sedangkan ditingkat pemerintah provinsi, tim pokja Kajian Lingkungan Hidup Strategis tengah menyusun analisis dan akan menyusun rekomendasi terhadap usulan tersebut.

“Tindakan lanjutan pasca “Ekspose Gubernur Bengkulu Dalam Rangka Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Revisi RTRW Provinsi Bengkulu” di Manggala Wanabakti pada 20 Agustus 2019 ini, adalah bukti keinginan besar pemerintah untuk mempercepat proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan,” paparnya dalam rilis.

Dijelaskan Uli, perubahan peruntukan kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan menjadi sorotan.

“Analisis Genesis Bengkulu mengungkapkan bahwa 53.037,68 hektar kawasan hutan Bengkulu yang dilepaskan menjadi Areal Peruntukan Lain (bukan hutan) seluas 21.412 ha atau 40% tumpang tindih dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan kelapa sawit,” jelasnya.

Selain itu, sambung Uli, seluas 15.000 hektar atau 28% kawasan hutan yang diusulkan, sebelumnya pernah dibebani izin usaha pertambangan.

“Hutan sebagai infrastruktur ekologis, mempunyai peran kunci bagi kehidupan. Maka perubahan atas fungsi dan peruntukannya tidak cukup hanya keinginan pemerintah, tetapi harus berdasarkan analisa dan pertimbangan yang matang,” terangnya.

Uli menyebut, tentunya kebutuhan rakyat, keseimbangan ekologis, resiko bencana dan keberlanjutan harus menjadi basis utama.

Maka, menjadi sangat penting untuk terus mengingatkan negara bahwa hutan bukan untuk dihabisi, bukan untuk kepentingan korporasi, bukan untuk dilepaskan menjadi konsesi-konsesi izin industri ekstraktif.

Mengingatkan negara, lanjut Uli, bahwa revisi tata ruang bukan untuk mengampuni pelanggaran, tetapi untuk menindak pelanggaran. Mengingatkan negara bahwa hutan bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk besok dan masa depan.

Diungkapkannya, pelepasan hutan sarat akan kepentingan dan sangat politis. Jika rakyat diam, maka pelepasan kawasan hutan bak berjalan maju di lintasan “tol” tanpa hambatan.

“Aksi ini akan dilakukan terus menerus, sebagai upaya untuk mengingatkan publik bahwa penting bagi kita untuk mengawasi proses pelepasan hutan, agar tidak ditunggangi oleh korporasi,” ungkapnya.

Masih menurut Uli, aksi ini juga sebagai upaya penggalangan dukungan publik luas dan ajakan untuk sama-sama bergerak, menyuarakan keselamatan hutan dan keselamatan rakyat.

“Semua orang yang merasa bahwa negara harus memastikan keselamatan rakyat dan hutan di atas kepentingan korporasi, dapat bergabung dalam aksi-aksi yang akan terus dilakukan,” imbaunya. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here