Waka I Kosong, Sekretaris DPD Golkar BU: Kami Merasa Dirugikan

0
72

BengkuluKito.Com, – Sekretaris DPD Golkar Bengkulu Utara (BU), Buyung Satria, menegaskan jika tidak ada kisruh internal di DPD Partai Golkar Bengkulu Utara, dan pihaknya merasa dirugikan atas hasil rapat paripurna DPRD BU, Rabu (9/10/2019).

Hal tersebut, terkait belum adanya nama dari DPD Golkar BU yang menduduki kursi Wakil Ketua I DPRD Bengkulu Utara saat pengumuman unsur pimpinan dewan pada rapat paripurna.

“Kita mempertanyakan, yang digunakan surat pengantar atau surat keputusan DPP. Jika surat DPP, kenapa tidak dilanjutkan. Terus terang kami merasa dirugikan,” ucap Buyung saat konferensi pers, didampingi Wakil Ketua Eka Kurniadi dan Juhaili.

Ditambahkannya, jika surat pengantar usulan pimpinan definitif DPRD Bengkulu Utara dirasa tidak sesuai aturan, kenapa sudah satu bulan ini tidak membuat surat yang telah diamanahkan oleh DPD Golkar Provinsi Bengkulu.

“Kami akan koordinasi dengan DPD Golkar provinsi. Bila perlu, nanti jika ada unsur menyalahi aturan hukum, kami akan tempuh jalur hukum,” tegasnya.

Sebelumnya, Juhaili disebut yang bakal mengisi posisi Waka I definitif DPRD BU, setelah keluar surat keputusan DPP Golkar atas surat pengantar yang diusulkan oleh DPD Golkar BU, yang ditandatangani Sekretaris DPD Golkar BU, Buyung Satria dan Wakil Ketua DPD Golkar BU, Eka Kurniadi.

Namun, disampaikan pada Rapat Paripurna internal DPRD BU yang dipimpin Ketua Sementara DPRD BU, Sonti Bakara, hal itu tidak bisa dilanjutkan ke Gubernur Bengkulu.

Hal ini, setelah munculnya surat DPD Golkar BU, dengan ditandatangani Ketua DPD Golkar BU, Aliantor Harahap dan Wakil Sekretaris, Pajri Ardiansyah tertanggal 8 Oktober 2019.

Surat tersebut, berisi surat pengantar unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara sebelumnya tidak benar dan tidak teregistrasi di DPD Partai Golkar Kabupaten BU, serta cap partai di luar cap yang ada di Kantor DPD Golkar Kabupaten BU.

Dengan demikian, dianggap adanya permasalahan di internal Partai Golkar Kabupaten Bengkulu Utara, merujuk pada Pasal 164 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa pimpinan DPRD diajukan oleh pimpinan partai politik setempat. (CW5)

Leave a Reply