Ada 364 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terindikasi Pidana di Bengkulu

0
80

BengkuluKito.Com, – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat sedikitnya ada 364 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terindikasi pidana di Bengkulu.

Data tersebut diungkap saat kedatangan Wakil Ketua PPAT Dr. Dian Ediana Rae di Bengkulu, Senin (7/10/2019).

Wakil Ketua PPATK, Dian Ediana Rae.

Dian berada di Bengkulu selama 2 hari (7-8 Oktober 2019), dalam upaya untuk menekan tindak pidana pencucian uang di Bengkulu dengan membangun mitra strategis media dan jurnalis serta perguruan tinggi di Bengkulu.

Selama di Bengkulu, pihaknya mengunjungi langsung kantor Harian Rakyat Bengkulu, Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bengkulu dan mengisi kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB).

“Bengkulu ini termasuk yang berisiko, berada di ranking 25 nasional dan trenya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Padahal APBD-nya kecil, tapi masih dikorupsi,” kata Dian.

Ia menjelaskan, sedikitnya ada 943 LTKM dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) di Bengkulu yang masuk ke PPATK.

Mayoritas laporan tersebut terkait transaksi pada Bank umum dengan persen terbesar berada di Bank pelat merah, diikuti perusahaan pembiayaan konsumen dan asuransi jiwa serta PJK lainnya.

“Dari jumlah tersebut, sekitar 38,6 persen adalah laporan mencurigakan yang terindikasi pidana,” ungkapnya.

Dian menyebut, mayoritas terkait penipuan, korupsi dan penyuapan. Terbesar yaitu indikasi penipuan sebanyak 171 LTKM atau sekitar 47 persen, diikuti indikasi korupsi sebanyak 124 LTKM atau sekitar 34 persen.

Mayoritas, dari laporan yang masuk ke PPATK tersebut, sekitar 94,2 persen terlapor adalah perorangan dengan profil utama PNS (termasuk pensiunan), pengusaha dan pegawai swasta.

“Tidak ada pejabat di Indonesia yang bisa lolos dari PPATK, kami punya semua data base-nya. Semua lembaga keuangan kalau kami minta laporannya juga wajib memberikan, datanya sudah ada di kami, tinggal menelusurinya lagi,” jelasnya.

“Jika terbukti, kami tidak seperti KPK yang menangkap orangnya. Kami PPATK fokus pada uangnya, jika itu uang tidak benar, maka semuanya akan disita negara,” pungkasnya. (RJ)

Leave a Reply