Tangani Korupsi, AJI Bengkulu Siap Berkolaborasi dengan PPATK

0
103

BengkuluKito.Com, – Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bengkulu, Harry Siswoyo menyebut jika pihaknya siap berkolaborasi dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait penanganan kejahatan korupsi.

Demikian disampaikannya usai menerima kunjungan PPATK di Sekretariat AJI Bengkulu, Senin sore (7/10/2019).

PPATK saat mengunjungi dan berdiskusi bersama AJI Bengkulu.

“AJI Bengkulu secara prinsip siap berkolaborasi dengan PPATK. Apalagi ini berkaitan dengan penanganan kejahatan korupsi yang juga menjadi misi AJI,” terangnya.

Ke depan, kata Harry, dalam pertemuan singkat tadi PPATK dan AJI berencana menyusun sebuah aktivitas yang mungkin bisa membantu publik memahami dan mengenali bagaimana PPATK dan beragam bentuk tindak kejahatan lain yang merugikan.

Sebelumnya, Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae menyampaikan jika pihaknya menangani lebih dari 26 kejahatan tindak pidana.

“Jurnalis dan media itu adalah mitra strategis untuk memberantas korupsi di Indonesia. Kalau KPK mengejar orangnya, kalau kami mengejar uangnya, yaitu tindak pidana pencucian uang,” ungkapnya.

Jika KPK menangkap orangnya, kata Dian, paling hanya menyita asetnya. “PPATK bahkan bisa memiskinkan koruptor, karena PPATK menelusuri transaksi keuangannya,” tegasnya saat diskusi bersama AJI Bengkulu.

Jadi kalau terbukti itu uang korupsi dan melakukan pencucian uang, lanjut Dian, maka semuanya bisa disita negara. Cara ini bisa lebih bikin efek jera ketimbang hanya memenjarakan koruptor.

Dian menyebut, Bengkulu termasuk salah satu wilayah yang berisiko tinggi kasus korupsi dan pencucian uang.

“Sebagai contohnya, sudah 3 Gubernur yang ditangkap, itu artinya 1 saja ditangkap tidak cukup. Di Sumatera, Bengkulu ada di nomor 8 yang paling banyak pelaporannya,” terangnya.

Ditegaskannya, tidak ada satupun pejabat di Indonesia yang dapat lolos dari PPATK karena mereka adalah lembaga independen yang langsung diangkat Presiden.

“Jadi tidak ada yang bisa menghalangi kami untuk menelusuri transaksi keuangan, karena kami langsung diangkat Presiden. Bahkan jika Presiden ganti sekalipun, karena pengangkatan PPATK atas nama Kepala Negara,” ujarnya.

“Kami punya semua data base transaksi keuangan pejabat di Indonesia, bahkan hingga ke daerah. Karena semua lembaga keuangan wajib melaporkan transaksi keuangan jika kami memintanya, tidak ada yang tidak kami tahu.” tandasnya. (JR)

Leave a Reply