Tagihan Rp. 345 Juta, PDAM Kota Minta Pendampingan Hukum Kejari Bengkulu

0
43

BengkuluKito.Com, – Terkait jumlah tagihan dari pihak ketiga sebesar Rp. 345 juta lebih, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu meminta pendampingan hukum kepada pihak Kejari.

Hal tersebut berguna, agar pembayaran tagihan oleh pihak PDAM Kota Bengkulu tidak sebesar nilai yang ditagihkan.

Disampaikan Kepala Kejari Kota Bengkulu, Emilwan Ridwan, hal itu terkait dengan tagihan dari pihak ketiga, yakni dari Induk Koperasi PAM Seluruh Indonesia (Inkoppamsi).

Kajari Kota Bengkulu, Emilwan Ridwan.

“Jadi, itu terkait tagihan pihak ketiga kepada PDAM Kota Bengkulu, tagihannya kurang lebih senilai Rp. 345.387.500. Sehingga, pihak PDAM Kota Bengkulu meminta pendampingan hukum kepada kita. Setidaknya, pembayaran tagihan tersebut tidak sebesar nilai itu,” terang Emilwan, Senin (7/10/2019) di Kantor Kejari Bengkulu.

Kemudian, kata Emilwan, Jaksa Pengacara Negara (JPN) mempelajari mekanisme dan substansi dari pada tagihan tersebut dan bersama-sama pihak PDAM melakukan pertemuan dengan pihak Koppamsi di Jakarta.

“Berdasarkan hasil pertimbangan hukum dan saran pendapat dari Jaksa Pengacara Negara, untuk menghindari dari terjadinya mark up pembayaran, saran pendapat itu dipenuhi oleh kedua belah pihak,” jelasnya.

Sehingga, terang Emilwan, pihak PDAM membayarkan tagihan tersebut menjadi Rp. 265 juta dari jumlah sebelumnya Rp. 345.387.500. Terdapat selisih kurang lebih Rp. 80.387.500.

“Jadi, JPN dengan memberikan pendampingan dan pertimbangan hukumnya, pihak PDAM tidak membayar jumlah tagihan itu lebih besar. Itu berpotensi untuk menyelamatkan keuangan negara kurang lebih Rp. 80.387.500,” ungkapnya.

Emilwan mengungkapkan, dalam hal ini pihak PDAM menyampaikan rasa terima kasih kepada JPN atas kerjasama dan upaya-upaya keras yang dilakukan pihak JPN. (JR)

Leave a Reply