RUU KUHP, Dampak Terhadap WNA dan Wisata di Indonesia

0
131

Oleh: Mardiana Aryani

Beberapa minggu ini kita dihebohkan dengan masalah RUU KUHP yang akan disahkan oleh Presiden. Dimana, di dalam RUU KUHP tersebut terdapat 10 pasal yang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia.

Kontroversi tersebut datang dari berbagai kalangan baik dari mahasiswa, pelajar, aktivis, praktisi hukum, akademisi dan lainnya karena dianggap pasal-pasal yang ada di dalamnya keluar dari logika dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Walaupun, tidak semua pasal-pasal yang ada di dalam RUU KUHP menuai kontroversi.

Adapun pasal-pasal yang menuai kontroversi tersebut yakni pasal 281, 251, 470, 471, 472, 417, 340, 432, 414, 313, 252, 421.

Pasal-pasal ini dianggap tidak masuk akal diterapkan di Indonesia, karena dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang besar bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dampak yang ditimbulkan jika RUU KUHP disahkan, akan banyak orang masuk penjara
disebabkan oleh sejumlah pasal dalam revisi KUHP tersebut.

Padahal kita mengetahui bersama, bahwa pengelola lapas selama ini berteriak penjara sudah kelebihan muatan.

Sehingga dengan pengesahan RUU KUHP, lapas justru akan mengalami kelebihan muatan dengan orang mencapai ribuan, naik 80 persen dari sebelumnya.

Pengesahaan RUU KUHP akan menggangu hubungan internasional, yaitu terkait dengan Warga Negara Asing (WNA). Misalnya, akan terkena salah satu pasal yaitu pasal 419 yang menyatakan melarang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Hal ini akan menyulitkan para wisatawan yang akan berkunjung ke Indonesia, yang bermaksud menghemat uang dengan menginap bersama teman, saudara, bahkan dengan pasangannya.

Jika RUU KUHP disahkan, maka para wisatawan khususnya turis akan kurang berminat untuk berkunjung ke Indonesia karena dianggap membuat tidak nyaman dan bertentangan dengan kebiasaan mereka.

Pasal 479 ayat 1 yang berbunyi, “suami memperkosa istrinya sendiri dipidana penjara paling lama 12 tahun”.

Hal tersebut tentu sangat berpengaruh bagi para turis yang berwisata ke Indonesia dengan tujuan berbulan madu, misalnya di Bali.

Sehingga, jika RUU KUHP disahkan tentunya mengganggu kenyamanan mereka, dimana tujuan mereka berlibur adalah agar lebih dekat dan mesra sebagai pasangan.

Dalam hal itu, jika tidak ada lagi kunjungan turis ke Indonesia, maka pemasukan wisata akan berkurang secara drastis.

Dampaknya, wisata Indonesia menjadi kurang terkenal lagi di kancah internasional karena peminat terhadap keindahan wisata Indonesia dikalahkan dengan peraturan yang dianggap menganggu kenyamanan wisatawan.

Jika hal tersebut sampai terjadi, maka akan berpengaruh secara drastis pada turunnya salah satu nilai keistimewaan Indonesia yaitu kekayaan alam wisata dan pertunjukan budaya.

Akan hilang dan terganti dengan negara-negara yang menyuguhkan wisata yang tak kalah menarik dengan berbagai fasilitas yang bermutu dan mudahnya akses berwisata.

Pertanyaannya, apa yang akan terjadi dengan wisata dan tempat penginapan di Indonesia? Apakah akan ditutup akibat bangkrut karena tak ada lagi wisatawan yang tertarik berkunjung?

Jawabannya, mungkin saja terjadi bahkan para pemandu wisata dan karyawan hotel bisa terancam kehilangan pekerjaan. Akhirnya, hal tersebut dapat meningkatkan lonjakan pengangguran.

Oleh karena itu, DPR dan Presiden harus mempertimbangkan kembali untuk mengesahkan RUU KUHP dengan pasal- pasal yang dianggap akan menimbulkan kontroversi dalam masyarakat Indonesia maupun Warga Negara Asing.

 

Penulis: Mahasiswa Fakultas Hukum Unib

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here