Tim Hukum Pemkot Somasi Pimpinan Media Online di Bengkulu

0
99

Bengkulukito.Com, – Keberatan atas salah satu berita yang diterbitkan media online di Kota Bengkulu, dengan judul ‘Pemkot Lakukan Pungli Miliaran Uang Zakat ASN’ pada 26 September 2019 lalu, tim kuasa hukum Pemkot mengirimkan somasi kepada pimpinan media tersebut.

Dalam somasi tertanggal 1 Oktober 2019 disebutkan 10 poin yang menjadi dasar somasi, diantaranya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi “Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”.

“Bahwa kami menyampaikan protes keras dan sangat keberatan atas berita yang dimuat oleh realitapost.com, dengan judul ‘Pemkot Lakukan Pungli Miliaran Uang Zakat ASN’ yang terbit pada tanggal 26 September 2019,” demikian disampaikan tim hukum Pemkot Bengkulu yang tergabung dalam Tim Penegak Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab.

Kemudian, bahwa judul berita tersebut merupakan tindakan ‘trial by the press’ (peradilan melalui media) dan menjatuhkan vonis bahwa klien pihaknya bersalah karena melakukan pemotongan gaji ASN tanpa payung hukum.

“Perlu kami jelaskan bahwa pemotongan zakat sebesar 2,5 persen bagi ASN Pemkot Bengkulu memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD melalui Amil Zakat Nasional,” jelasnya, Rabu (2/10/2019).

“Bahwa kami tegaskan pula pemotongan zakat 2,5 persen tersebut dilakukan atas persetujuan dari ASN yang bersangkutan tanpa ada paksaan dari klien kami,” tambah tim hukum Pemkot Bengkulu.

Terhadap uraian diatas, maka melalui surat somasi tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kami menuntut agar saudara menyampaikan permintaan maaf dan klarifikasi kepada klien kami terkait berita tersebut paling lambat 3 X 24 jam sejak somasi ini diterima,

2. Bahwa kami menuntut agar saudara memuat permintaan maaf dan klarifikasi tersebut di media yang saudara pimpin dan seluruh media cetak elektronik yang ada di Bengkulu selama tiga hari berturut-turut,

3. Bahwa jika saudara tidak memenuhi tuntutan kami tersebut, maka kami mempertimbangkan untuk menyampaikan pengaduan kepada Dewan Pers dan melaporkan kepada pihak kepolisian atas pelanggaran pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, serta mengadukan hal ini kepada Badan Musyawarah Adat (BMA) Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu atas pelanggaran adat yang saudara lakukan.

Salah seorang Tim Kuasa Hukum Pemkot Bengkulu, Wawan Ersanovi mengatakan bahwa pihaknya serius dalam menangani hal ini.

Kuasa Hukum Pemkot Bengkulu, Wawan Ersanovi.

“Kita tidak membatasi kebebasan pers untuk menulis berita, justru kita mendukung kebebasan pers. Tapi, tetap pada kode etik jurnalis dan sesuai aturan yang ada,” ujarnya.

Mengacu pada Undang-Undang Pers, kata Wawan, bahwa media berkewajiban memakai asas praduga tak bersalah.

“Sementara berita yang terbit di realitapost.com sudah langsung memvonis,” tandasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi ke pimpinan media tersebut, pihaknya menyatakan akan memberi keterangan resmi terkait somasi itu.

“Nanti kita buat rilisnya, resmi,” singkat pimpinan realitapost.com, Damar. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here