Cegah Kekerasan Anak dan Perempuan, Yayasan PUPA Gelar Rakor Bersama 8 Sekolah Champion

0
37

BengkuluKito.Com, – Guna menindaklanjuti mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis sekolah, Yayasan PUPA bersama Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, Dinas PPPA PP KB kota, dan delapan sekolah champion menggelar rapat koordinasi (Rakor).

Peserta Rakor mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis sekolah.

Delapan sekolah tersebut yakni, SDN 36, SDN 18, SMPN 1, SMPN 13, SMPN 4, SMPN 22, SMAN 2, dan SMKS 5 Taruna, Rabu (2/12019).

Kegiatan ini merupakan rakor ke tiga di tahun 2019, sebagai bentuk sinergi dan komitmen lembaga pemerintahan dan lembaga masyarakat dalam mengurangi angka kekerasan di sekolah.

Rakor ini membahas tentang perkembangan program masing-masing lembaga, yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Antara DPPPA, Dinas Pendidikan Kota Bengkulu dan Yayasan PUPA yang sudah ditandatangani sejak 24 Mei 2017.

Adapun hal penting yang dibahas adalah mengenai penguatan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan KtPA di sekolah.

Ada 8 Champion sekolah yang sudah memilki metode untuk mengurangi angka kekerasan di sekolah.

Kegiatan ini juga menghadirkan bapak Misran Lubis, peneliti isu-isu sosial khususnya anak dan perempuan yang menyampaikan materi mengenai ‘Mainstreaming Hak Anak dalam Pembangunan’.

Materi ini, membahas bagaimana sekolah harus menggunakan perspektif anak untuk menyelesaikan persoalan anak.

Kemudian, membahas kebijakan-kebijakan berperspektif anak yang harusnya dipahami sekolah khususnya anggota POKJA, juga mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi, serta tugas dan tanggung jawab lembaga dalam pemenuhan hak-hak tersebut.

Hadir juga dalam kegiatan ini ibu Desyi dari KPPPA RI, mengawal rakor.

Disampaikan Misran, sama halnya seperti anak ikut demo, kalau anak-anak menyampaikan aspirasi itu tidak apa-apa. Tapi, kalau menempatkan anak dalam kondisi membahayakan itu tidak boleh.

“Kita bicaranya berbasis pada hak pendidikan. Setiap anak berhak mendapat pendidikan, kemudian dilanjutkan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Harusnya Bengkulu sudah naik tingkat ke hak pendidikan yang layak,” sampainya melalui siaran pers, Rabu (2/10/2019).

Dia menambahkan, terkait kerentanan perempuan dan anak menjadi korban kekerasan seksual karena budaya masyarakat yang terbiasa menyalahkan korban, bukan melihat relasi kuasa antara korban dan pelaku.

Misal, sambung Misran, guru dan murid, pimpinan dan bawahan, orang dewasa dan anak, juga termasuk laki-laki dan perempuan.

Maka untuk mengetahui persoalan kekerasan seksual yang semakin tahun bertambah angka dan jenisnya, datanglah ke lembaga layanan, maka akan tahu bahwa memang benar ada perkosaan dalam rumah tangga.

”Pernah tidak didatangi seorang perempuan yang hampir mati karena KDRT? tidak pernah kan, karena bapak ibu bukan lembaga layanan, jadi bapak ibu bilang tidak ada kasus seperti itu. Kalau mau tahu kasus seperti itu, mainlah ke lembaga yang melakukan layanan, mereka banyak mendampingi kasus seperti ini,” ungkapnya.

Selain itu, Koordinator Yayasan PUPA Grasia Renata Lingga berharap, melalui kegiatan ini semakin banyak sekolah yang tergerak untuk membentuk post pengaduan kekerasan di sekolah.

Sehingga, kasus-kasuss kekerasan khususnya kekerasan seksual mampu tertangani dengan tidak mengurangi hak-hak anak.

“Negara melalui Pemerintah Kota Bengkulu, juga mampu mengimplementasikan Peraturan Wali Kota yang sudah disahkan di awal tahun lalu, untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” jelasnya.

Grasia menyebut, Yayasan PUPA secara konsisten terus menyuarakan hak perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, dan mengajak teman-teman media untuk terus menawal pengesahan RUU tersebut. (Siaran Pers/JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here