“Kilas balik Tragedi HAM Berat di Indonesia”

0
266

Oleh FENTI SAHRI *

20 tahun sudah tragedi Semanggi II. Tragedi ini diawali dengan aksi mahasiswa dan rakyat menentang RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB). mahasiswa, buruh, lembaga nonpemerintah, profesional, dan kelompok masyarakat sipil mengutuk tindakan penembakan brutal aparat keamanan (TNI/Polri) yang mengakibatkan enam orang tewas dan lebih dari 100 luka-luka dalam Tragedi Semanggi II.

Berdasarkan laporan hasil penyelidikan KPP HAM menyimpulkan terdapat bukti-bukti permulaan yang cukup, telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II dengan 50 orang perwira TNI/Polri diduga terlibat dalam kasus penembakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi namun sampai saat tragedi tersebut belum diusut kembali sampi tuntas.

Hingga sekarang terjadi kembali peristiwa serupa Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara jadi korban tewas terkait ricuh aksi menolak RUUKUHP dan UU KPK. Dimana RUU KUHP tersebut menjadi kontroversial dan jika disahkan dapat berpotensi melanggar HAM dan UU KPK yang telah disahkan pada 17 September 2019 disebut melemahkan kewenangan KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia. Hampir semua kalangan masyarakat menolak RUU KUHP, dan menolak revisi undang-undang yang disebut melemahkan demokrasi yang akan membawa Indonesia kembali kepada rezim Orde Baru.

Demo mahasiswa yang digelar di banyak kota pada Senin, 23 September 2019 berujung ricuh dibeberapa kota, sehingga menyebabkan banyak kalangan mahasiswa maupun aparat keamanan POLRI serta wartawan menjadi korban,.
dua mahasiswa yang ikut aksi dan menjadi korban tewas adalah Randi diketahui ditembak di depan kampus AMIK Catur Sakti Kota Kendari, Kamis (26/9/2019) sekitar pukul 15.30 Wita. Korban diketahui merupakan mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Halu Oleo (UHO), semester 7 angkatan tahun 2016 dan Muhammad Yusuf Kardawi (19), mahasiswa teknik sipil UHO Kendari, dikabarkan meninggal dunia, Jumat (27/9/2019) setelah sempat mengalami kritis dan mendapat prawatan medis.

Penembakan secara brutal oleh aparat (Polri/TNI) ini merupakan pelanggaran HAM berat namun hingga sekarang belum ada titik terang mengenai permasalahan ini. Mahasiswa yang menuntut keadilan, menyuarakan suara rakyat diperangi dengan gas air mata dan peluru yang tiada henti henti sehingga banyak korban berjatuhan. Negara sudah membunuh anak kandungnya sendiri.

Tidak hanya itu masih banyak Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu belum juga menemukan titik terang terkait penyelesaiannya. Sampai saat ini, masih ada beberapa kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang tertahan tidak diusut hingga tuntas yang pertama Konflik Poso Konflik yang terjadi antara kelompok Muslim dengan kelompok Kristen ini terjadi dalam beberapa fase sepanjang akhir 1998 hingga 2001. korban tewas yang diprediksi mencapai 1.000 orang.
Kemudian kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib masih menjadi misteri. Munir diracun dalam penerbangan Garuda Indonesia GA-974 dari Jakarta menuju Amsterdam. Dan masih banyak lagi tragedi pelanggaran HAM yang tidak menemukan titik terang.

Optimisme sempat muncul selama masa kampanye pemilihan presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, berjanji untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu secara berkeadilan, menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan mereka untuk mencapai kedaulatan politik. Pada April 2015 Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan “pemerintah akan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus penembakan 12 Mei 1998”. Namun Bisa kita lihat dalam pemerintahan Jokowi dan setelah 20 tahun reformasi, penyelesaian kasus pelanggaran HAM bukan hanya jalan di tempat namun mengarah pada kemunduran.

Ditambah lagi permasalahan RUU KUHP disebut juga bertentangan dengan beberapa pasal Yang ada di DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) misalnya saja pada pasal Pasal 218 ayat 1 berbunyi: 
“Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV”
Pasal tersebut dinilai mencederai demokrasi akibat pembatasan menyampaikan aspirasi berupa kritik yang ditujukan untuk presiden bertentangan dengan pasal Pasal 19 yang ada di DUHAM yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, menyampaikan keterangan-keterangan, pendapat dengan cara apapun serta dengan tidak memandang batas-batas.”

Selanjutnya RUU KUHP juga mengatur pemidanaan gelandangan. Pasal 431 mengancam gelandangan dengan denda maksimal Rp1 juta hal ini bertentangan dengan pasal 25 DUHAM. Tidak hanya itu RUU KUHP juga bertentangan dengan hukum Nasional. Banyak yang menilai bahwa pasal-pasal tersebut tidak sesuai dengan urgensi saat ini, terlalu membatasi hak-hak warga negara hingga dinilai cacat logika.

kultur impunitas atau ketiadaan penghukuman di Indonesia sangat kuat yang membuat kasus pelanggaran HAM sulit untuk diselesaikan dan justru orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM di masa lalu kembali memiliki kekuatan politik. Ketiadaan peradilan terhadap kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, akhirnya para pihak tersebut dengan mudah kembali lagi. Jadi dalam 20 tahun reformasi, kita tidak bisa membedakan, tidak jelas di mana kita fase Orde Baru, fase transisi dan reformasi.

Apakah pengadilan HAM Internasional dapat terlibat Dalam konteks penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia yang sedang terjadi.
jika dilihat dari pengadilan HAM Internasional dimana Pelanggaran dan kejahatan HAM dapat diajukan ke pengadilan Internasional jika terjadi tindakan kekerasan yang dapat dilakukan oleh negara/institusi/organisasi/perkumpulan kelompok (nonstate actor) dan act ofomission (tindakan pembiaran) yang dilakukan oleh negara dan Aparatnya. Dengan demikian, pelanggaran HAM bukan sekedar melanggar hukum nasional suatu negara, melainkan merupakan pelangaran hukum HAM internasional. Hukum HAM individu atau kelompok yang dilindungi secara internasional dari pelanggaran terutama yang dilakukan oleh pemerintah atau atau aparat

Sebaiknya tragedi-tragedi Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang tergolong berat di Indonesia yang belum tuntas diusut oleh pemerintah Indonesia untuk dibawa ke International Criminal Court (ICC). Dimana Yang harus diingat di sini adalah kepentingan para korban pelanggaran HAM berat seperti yang disebutkan dalam Statuta Roma. Sehingga proses peradilan ICC ini akan membantu mereka pihak korban yang dirugikan memperoleh keadilannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Mukadimah Statuta Roma yang menjadi dasar pembentukan ICC maupun dalam Pasal 1-nya, disebutkan bahwa ICC merupakan pelengkap dari yurisdiksi pidana di tingkat nasional. Artinya, ICC dapat diberlakukan jurisdiksinya apabila proses peradilan di tingkat nasional tidak dapat menuntaskan permasalahan tersebut.

* Penulis adalah Mahasiswa  Fakultas Hukum yang aktiv di HMI Komisariat Fakultas Hukum UNIB

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here