Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu oleh Bawaslu

0
269

Oleh: Metri Martadilla

Tugas dan kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai institusi pengawas Pemilu tampak sangat terbatas dalam memainkan peran yang lebih strategis pada penyelenggaraan Pemilu.

Selain itu, setiap kali Pemilu dilaksanakan selalu saja muncul isu tentang lemahnya penegakan hukum Pemilu.

Isu ini berangkat dari kenyataan betapa banyak pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilu yang tidak ditangani sampai tuntas.

Dari sisi historis, sepak terjang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota diawali pada masa transisi.

Pada Pemilu 1999, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dijuluki sebagai tukang pembuat rekomendasi, tukang memberi peringatan, tidak bergigi, pemulung data, dan was-was melulu.

Sedangkan pada Pemilu 2004, keberadaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sekadar pelengkap penyelenggaraan karena kasus-kasus yang ditanganinya ternyata tidak dituntaskan lembaga lain.

Bawaslu diperkuat menjelang Pemilu tahun 2009, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Namun, hal tersebut sama sekali tidak mengubah persepsi buruk terhadap lembaga Bawaslu.

Berdasarkan laporan pengawasan, pelanggaran sepanjang pelaksanaan Pemilu tahun 2019 meningkat pesat jika dibandingkan pada pesta demokrasi 2014.

Meski demikian, ada peningkatan pengawasan yang signifikan atas pelanggaran yang terjadi.

Jumlah pelanggaran yang tercatat di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu kali ini mencapai 15.052.

Jumlah pelanggaran tersebut naik hampir 50 persen dari total pelanggaran Pileg-Pilpres 2014.

Kala itu, total pelanggaran yang tercatat di Bawaslu RI hanya 10.754. Mayoritas adalah pelanggaran pada masa kampanye terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

Sementara itu, jumlah pelanggaran pidana relatif kecil bila dibandingkan dengan keseluruhan pelanggaran yang terjadi untuk pidana pemilu, dari 15.052, hanya 533 sebagai pelanggaran pidana Pemilu.

Demokrasi mempercayai, bahwa pemilu memainkan peranan vital untuk menentukan masa depan bangsa.

Sebagai transisi demokrasi Pemilu, dalam proses konsolidasi demokrasi membutuhkan prakondisi yang spesifik.

Di Indonesia, pemilu merupakan pelaksanaan mandat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konsep demokrasi.

Hal itu ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Kemudian, kembali dipertegas dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Pemilu diselenggarakan, secara langsung, umum, bebas, dan rahasia”.

Sebagai negara demokrasi, adanya penyelenggaraan Pemilu sebagai bentuk penjamin kesinambungan pembangunan nasional yang notabene merupakan salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Patut diketahui, bahwa Pemilu yang dilakukan secara langsung adalah bentuk wujud nyata dari kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Sehingga, terlaksananya Pemilu yang baik dapat menunjukkan secara tidak langsung perihal adanya suatu peningkatan demokrasi yang cukup baik.

Tentunya penyelenggaraan Pemilu tidak terlepas dari lembaga kepemiluan yaitu Komisi Pemilu (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kedua lembaga tersebut memiliki peran yang cukup penting, salah satunya yaitu Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu.

Sehingga, dalam hal meningkatkan dan memaksimalkan kualitas penyelenggara Pemilu yang memberikan kepastian hukum terhadap tegaknya kedaulatan dan hak pilih masyarakat, maka ditentukan oleh profesionalitas, kapabilitas, dan kredibilitas dari dua lembaga tersebut.

Pemilu 2019 merupakan periodik Pemilu yang keempat pasca perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Mekanisme memilih anggota DPR, DPD serta Presiden dan Wakil Presiden secara langsung tetap dilaksanakan dalam Pemilu ini.

Hanya ada beberapa tambahan dalam penyelenggaraan Pemilu, yakni dipermanenkannya Badan Pengawas Pemilu dan hadirnya lembaga etik Pemilu.

Setiap masyarakat yang menginginkan Pemilu bebas dan adil, maka harus mengakui bahwa Pemilu seperti itu tidak dapat terjadi tanpa adanya komitmen terhadap konsep negara hukum (rule of law).

Kondisi tersebut menciptakan kecenderungan melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa Pemilu yang berbeda-beda pula, termasuk pada peletakan fungsi tersebut.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance), ada yang mengaitkan fungsi penyelesaian sengketa Pemilu kepada lembaga pengadilan seperti peradilan umum, dewan atau Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara, atau Pengadilan Khusus.

Ada pula yang membagi tugas untuk menjalankan fungsi penyelesaian sengketa pemilu tersebut kepada badan-badan administrasi, yaitu Badan Penyelenggara Pemilu yang bertugas menyelenggarakan Pemilu.

Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Ada perbedaan antara Pemilu 2019 dengan Pemilu sebelumnya, yaitu mengenai mekanisme dan lembaga penyelesaian sengketa, serta pelanggaran Pemilu.

Seperti, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan sengketa sesuai termaktub dalam Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kemudian, adanya tiga peradilan yang terlibat dalam penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

Dalam kaitannya dengan sengketa proses Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu.

Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat (1) nama dan alamat pemohon; (2) pihak termohon; dan (3) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

Penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan : (a) menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan (b) mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui sidang adjudikasi.

Dengan adanya kewenangan adjudikasi ini, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota semakin mempunyai kontrol yang kuat terhadap jalannya tahapan penyelenggaraan pemilu yang dijalankan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terkait keputusan/penetapan dan kebijakan yang diambil oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan.

Hal ini seharusnya dapat memicu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pengawas untuk semakin professional mewujudkan good governance dalam kepemiluan.

Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat.

Kecuali, putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan : (a) verifikasi partai politik peserta Pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; (c) penetapan pasangan calon.

Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak diterima oleh para pihak, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Seluruh proses pengambilan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem penyelesaian sengketa Pemilu apapun yang diadopsi harus memiliki prinsip umum dan jaminan yang diterapkan di setiap tingkatan oleh setiap badan yang terlibat agar seluruh tindakan, prosedur, dan keputusan Pemilu sah dan konstitusional.

Prinsip dan jaminan ini diterapkan agar sesuai dengan komitmen dan kewajiban internasional, praktik yang baik dan ketentuan minimum sehingga sistem penyelesaian sengketa Pemilu dijalankan berdasarkan ketentuan hukum.

Adapun yang dimaksud dengan prinsip adalah, nilai-nilai etika/politik yang dijadikan standar untuk memotivasi pemilih atau badan penyelesaian sengketa Pemilu.

Sistem penyelesaian sengketa Pemilu harus mengikuti prinsip dasar Pemilu yang fundamental, misalnya menyelenggarakan pemilu yang bebas, adil, dan jujur atau hak pilih yang bersifat universal.

Selanjutnya, mengikuti prinsip umum yang berlaku dalam Undang-Undang, misalnya konstitusionalitas, legalitas, independensi kehakiman, proses hukum yang adil, dan hak untuk didampingi pembela yang kompeten.

Lembaga manakah yang seharusnya menangani dan menyelesaikan sengketa atau perselisihan ketiga jenis itu, atau yang terjadi pada masa penyelenggaraan tahapan Pemilu (dispute on election stages) antara pemilih atau peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu?

Konflik hukum sudah semestinya diselesaikan oleh lembaga peradilan karena lembaga peradilan memiliki kewenangan dan legitimasi dalam menyelesaikan konflik hukum.

Masalahnya, ada kekhawatiran bahwa lembaga peradilan kita kurang mempunyai kapasitas dan kredibilitas dalam menyelesaikan sengketa dalam proses atau tahapan Pemilu. Hal ini yang harus diperbaiki.

Dalam hal ini, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dianggap kurang mempunyai kapasitas dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa. Karena, SDM (Sumber Daya Manusia) masih banyak tidak berlatar belakang sarjana hukum.

Sementara kewenangan barunya untuk bersidang dan mengadili serta memutuskan sebagaimana hakim di pengadilan, tentu memerlukan kemampuan dan kematangan.

Hakim yang kelak akan memutuskan suatu perkara sengketa Pemilu, secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap masa depan pemerintahan di suatu daerah.

Sebab, Pemilu seyogyanya menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil dan mensejahterakan rakyatnya.

Keputusan yang dibuat oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota itu sifatnya final dan mengikat.

Hal tersebut juga menjadi masalah, karena tidak ada yang bisa mengoreksi.

Kekuasaanya tidak bisa di asimilasi, tetapi dia tidak masuk dalam cabang Kekuasaan Kehakiman yang keputusannya tidak bisa diganggu gugat.

Kemudian, etika Majelis Adjudikasi/Sidang juga tidak bisa diawasi oleh Komisi Yudisial. Sebab, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bukan cabang Kekuasaan Kehakiman.

Selain itu, dalam adjudikasi dikenal juga alat bukti berupa Pengetahuan Majelis Sidang sesuai yang termaktub dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Hal itu menambah faktor keraguan bagi pemohon/termohon untuk dapat menerima putusan yang diberikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Nah, di sini ada kekosongan regulasi sementara dia (Bawaslu) punya kewenangan yang besar untuk memutuskan. Terkait masuk cabang Kekuasaan Kehakiman atau tidak, dalam hal beracara ada kesamaan.

Hukum acaranya ada di Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Lalu, Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Kitab acaranya, juga sama beracaranya seperti sidang.

Oleh karena itu, perlu adanya ketegasan dalam proses rekrutmen anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang merupakan calon hakim pemilu.

Bila dilihat dari latar belakang pendidikan, pengalaman yang dibutuhkan tidak hanya di bidang kepemiluan saja, tetapi juga pengalaman beracara dan sidang di pengadilan serta aturan tambahan siapa yang mengawasi.

Dalam pengambilan keputusan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota harus didukung dengan regulasi yang jelas sehingga tidak terjadi kekosongan (celah) hukum.

Di sinilah mengapa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota harus didukung dengan regulasi yang tegas dan tidak berubah-ubah serta dapat diterapkan dengan mudah di daerah.

Agar, dalam melakukan proses adjudikasi secara pembuktian dan pengambilan keputusan tidak bias, serta menutup celah bagi peserta pemilu untuk memanfaatkan kelemahan yang ada pada regulasi yang berlaku.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menjadi partner bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (mutual understanding) untuk mewujudkan pemilu yang baik dan tertib secara administrasi.

Sesuai dengan peraturan kepemiluan dan perundang-undangan yang berlaku, ketika tercapainya mutual understanding antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka tidak ada lagi multitafsir dalam penerapan regulasi Pemilu, dan dapat menimbulkan iklim yang baik dalam penyelenggaraan Pemilu.

Sehingga, peserta pemilu mempunyai acuan yang jelas. Karena keberhasilan Pemilu tidak hanya dapat diukur dari penyelenggaraan yang baik, pengawasan yang baik, tetapi juga harus dapat menghasilkan peserta Pemilu yang baik.

Perlu adanya Peradilan Pemilu (Election Court) atau Hakim Pemilu (Election Judge) dalam arti yang selama ini dipahami, yakni menyelesaikan gugatan Pemilu (election petition).

Untuk penyelesaian keberatan atas keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sudah ada Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara.

Sekarang, yang diperlukan adalah penguatan kapasitas dari hakim-hakim yang menangani perkara pidana Pemilu dan hakim yang menangani “sengketa hukum dalam proses Pemilu” agar sesuai dengan kerangka hukum, sistem, dan tujuan Pemilu.

 

Penulis: Staf Pendukung Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here