RUU KUHP: Dampak Terhadap Jurnalis Asing dan WNA

0
231

Oleh: Wahyu Imam

Beberapa minggu terakhir, media cetak maupun digital di Indonesia dihebohkan oleh rencana pengesahan RUU KUHP menjadi Undang-Undang.

Kehebohan tersebut dikarenakan banyaknya pasal-pasal yang dikhawatirkan akan menjadi kontroversi dan dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) jika tetap disahkan oleh DPR.

Akibatnya, telah terjadi aksi protes dari berbagai kalangan untuk menunda bahkan membatalkan pengesahan RUU tersebut.

Gelombang protes yang terjadi dibeberapa daerah menuntut agar pengesahan RUU KUHP ditunda, karena banyak pasal yang terdapat dalam Draft RUU KUHP dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang sangat luar biasa.

Dampak nyata dari pengesahan RUU KUHP akan sangat terasa untuk Warga Negara Indonesia (WNI).

Tetapi, secara tidak langsung dampaknya juga akan dirasakan dalam ranah hubungan internasional serta perlindungan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang berkunjung sebagai turis maupun bekerja di Indonesia.

Adapun beberapa pasal yang dikhawatirkan akan menimbulkan dampak buruk dalam hubungan internasional pemerintah Indonesia dengan negara asing serta perlindungan warga negara asing, yaitu Pasal 218 – 220 dan Pasal 598 RUU KUHP.

Pasal-pasal tersebut dapat diterjemahkan secara multi-tafsir dan ruang lingkupnya kurang jelas serta terkesan sangat “rancu” mengenai cakupan subjek serta objeknya.

Dalam Pasal 219 RUU KUHP disebutkan bahwa ”Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana penjara paling lama 4,5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

Jika ditelaah lebih dalam, maka kata “setiap orang” yang dimaksud dalam pasal tersebut juga termasuk jurnalis luar negeri atau asing bahkan media cetak atau digital luar negeri yang menyiarkan berita atau menerbitkan tulisan yang dianggap menghina kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Sehingga, secara tidak langsung siapapun yang dianggap melecehkan atau menghinakan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden dapat dikenakan pidana.

Selain itu, tafsir atau makna dari kata penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat tersebut juga sangat luas.

Sehingga, menyebabkan multi-tafsir dan dapat membuat setiap orang baik jurnalis maupun media luar negeri yang membuat berita kritikan tetapi dianggap menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, dapat dipidana.

Dalam Pasal 220 RUU KUHP juga dijelaskan, bahwa yang dapat mengadukan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden itu sendiri secara tertulis.

Secara tidak langsung, pasal 219 dan pasal 220 tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM dan pelanggaran kebebasan pers, yang mengakibatkan stigma bahwa Indonesia merupakan pelanggar HAM.

Selain itu, dampak buruk lainnya bagi hubungan internasional Indonesia jika terjadi kriminalisasi terhadap jurnalis luar negeri adalah kecaman internasional yang diberikan oleh PBB karena telah dianggap melanggar kebebasan pers.

Mengingat, kecaman PBB terhadap pelanggar kebebasan pers juga pernah diberikan kepada Myanmar yang memenjarakan dua jurnalis Reuters yatiu Wa Lone dan Kyaw Soe Oo dikarenakan memberitakan dan menginvestigasi kasus pembunuhan 10 warga etnis Rohingya pada tahun 2018.

Jika ditinjau kembali, dengan disahkannya Pasal 218 – 220 RUU KUHP juga berdampak terhadap kebebasan pers yang telah dibangun melalui UU No. 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers.

Diadopsi dari Pengakuan Komite Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Pasal 19 yang berbunyi, “Komite Hak Asasi Manusia PBB selalu memantau perkembangan kebebasan berekspresi di berbagai negara”.

Selain mendapatkan kecaman dunia internasional dikarenakan melanggar kebebasan pers, pemerintah Indonesia juga harus bersiap menerima sanksi yang dapat dikeluarkan oleh PBB seandainya RUU KUHP disahkan.

Sanksi tersebut dapat dikeluarkan dengan alasan bahwa pemerintah Indonesia telah melanggar HAM yang telah diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 19 International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Keduanya mengatur tentang kewajiban negara untuk memenuhi hak kebebasan berekspresi bagi setiap warga negara.

Oleh karena itu, sangat memungkinkan bahwa suatu saat jika RUU KUHP disahkan, maka pemerintah Indonesia hanya menunggu waktu untuk menerima sanksi dari dunia internasional seperti yang diterima oleh Myanmar.

Sanksi tersebut, juga dapat semakin menghancurkan pandangan serta stigma dunia internasional terhadap penegakan serta pemenuhan HAM yang selama ini Indonesia dipandang belum bisa mengatasi serta menyelesaikan kasus HAM yang terjadi pada tahun 1998.

Dalam Draft RUU KUHP banyak sekali pasal-pasal yang memungkinkan terjadi kontroversial.

Salah satu pasal lainnya yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kontroversi di bidang luar negeri yaitu pasal 598, yang menyatakan “Setiap orang yang melakukan perbuatan menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana”.

Pidana yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu pemenuhan kewajiban adat.

Dengan kata lain, jika ada warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia sebagai seorang turis dan melakukan perbuatan yang salah menurut adat yang ada di masyarakat dimana turis tersebut berkunjung, maka dapat dikenakan pidana untuk memenuhi kewajiban adat yang berlaku.

Hal tersebut dapat membuat kesulitan negara asal turis dalam melakukan bantuan hukum kepada warga negara yang terjerat masalah.

Dampaknya, setiap negara akan mengawasi serta memberikan “warning” kepada warga negaranya untuk tidak datang ke Indonesia.

Secara tidak langsung, kebijakan negara luar yang tidak ingin warganya berkunjung atau liburan ke Indonesia akan mengakibatkan kunjungan wisata serta pendapatan dari pariwisata akan berkurang juga dan hal tersebut akan berdampak juga ke pendapatan negara.

Oleh karena itu, hendaknya para pembuat kebijakan khususnya DPR dapat mempertimbangkan lagi untuk mengesahkan RUU KUHP atau setidaknya mengkaji ulang pasal-pasal yang dianggap akan menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Sehingga, saat penerapan aturan tersebut tidak terjadi kekacauan dan tidak ada pelanggaran hak warga negara Indonesia maupun hak warga negara asing yang bekerja dan berkunjung sebagai turis di Indonesia.

 

Penulis: Mahasiswa Fakultas Hukum Semester  III Universitas Bengkulu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here