Keberatan Yayasan PUPA, GPR: Prinsipnya Kami Sangat Mendukung RUU PKS

0
323

BengkuluKito.Com, – Gerakan Pemuda Rafflesia (GPR) yang diwakili Ketua Dewan Presidium Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Muhammad Emir Miftah, menjelaskan jika pada prinsipnya pihaknya mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Hal tersebut disampaikannya menanggapi keberatan pihak Yayasan PUSPA Bengkulu atas poin ke-3 tuntutan massa GPR saat aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Bengkulu pada 24 September kemarin.

Isinya menyatakan, ‘menolak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sebelum dilakukan pengkajian ulang’.

Dikatakan Emir, pada prinsipnya pihaknya sangat mendukung RUU PKS menjadi prioritas untuk di sahkan. Mengingat, RUU ini telah lama dibahas dan tak kunjung disahkan.

Hanya saja, harus dikaji ulang mengenai definisi dari pasal 1 yang terlalu luas menyatakan, “Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang”.

“Yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.”

Akan tetapi, sambung Emir, cakupan yang diatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 11 menyatakan hanya :

Kekerasan seksual terdiri dari:

a. pelecehan seksual

b. eksploitasi seksual;

c. pemaksaan kontrasepsi;

d. pemaksaan aborsi;

e. perkosaan;

f. pemaksaan perkawinan;

g. pemaksaan pelacuran;

h. perbudakan seksual; dan

i. penyiksaan seksual.

Hal ini berarti, situasi yang menyimpang dan keterangan gender serta status hukum tidak dijelaskan secara komprehensif dalam definisi itu.

Ini berpotensi memberi ruang bagi pelaku seks bebas dan menyimpang. Dalam tatanan implementasi, bertentangan dengan pancasila dan nilai-nilai norma agama.

“Permasalahannya hanya pada definisi dari pasal 1,” terangnya, Rabu (25/9/2019).

Dengan demikian, hal ini dapat dikaji ulang atau lebih disosialisasikan ke seluruh elemen masyarakat agar tidak menimbulkan miss leading information dalam masyarakat, yang kurang bisa menafsirkan bahasa hukum. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here