Di Demo, DPRD Provinsi Bersama Ribuan Mahasiswa Gelar “Parlemen Jalanan”

0
207

BengkuluKito.Com, – Setelah di demo ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, akhirnya anggota DPRD bersama massa aksi menggelar “Parlemen Jalanan” di depan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu.

Hal tersebut disampaikan salah satu Koordinator Lapangan massa saat mengajak anggota DPRD Provinsi membacakan tuntutan mahasiswa, Selasa (24/9/2019).

Parlemen jalanan tersebut yaitu, anggota DPRD sepakat membacakan tuntutan massa sembari duduk di atas jalan aspal dan mengetukkan palu yang telah disiapkan sebagai tanda menyatakan sepakat pada tiap poin tuntutan, dengan disaksikan ribuan mahasiswa secara langsung di jalan.

Adapun tuntutan massa aksi yang dibacakan oleh anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, berbunyi “gerakan rafflesia, tuntaskan reformasi, pemuda rafflesia menggugat.

Didasari keprihatinan yang mendalam atas nasib rakyat Indonesia yang saat ini tengah terkatung-katung, musibah kabut, hingga polemik kebangsaan yang terjadi akhir-akhir ini.

Dimulai dari perumusan, hingga disahkannya RUU KPK yang dilakukan secara tergesah-gesah sehingga proses revisi yang cacat moral di luar porlegnas.

DPR RI dan Presiden secara terstruktur dan sistematis merubah lembaga KPK tak lebih hanya menjadi kacung dan alat politik kekuasaan yang sudah barang tentu menyayat hati nurani rakyat teramat mendalam.

Selain itu, RUU KUHP, RUU Ketenagakerjaan, sampai RUU Pertanahan yang juga direncanakan untuk disahkan.

Padahal, pasal-pasal yang bermasalah dalam tataran implementasi yang tidak jelas dan ambigu menyebabkan ketidakpastian hukum.

Pemidanaan kepada pengkeritik kekuasaan, adalah mengembalikan masa kebangsaan yang terkungkung lebih dari seperempat abad.

Oleh sebab itu, kami mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam gerakan pemuda rafflesia Bengkulu menyeru untuk melakukan perlawanan serta menyatakan sikap tegas sebagai berikut:

1. Mendukung pelaksanaan yudisial review Undang-Undang KPK,

2. Menolak pengesahan RUU KUHP, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Pertanahan,

3. Menuntut pemerintah melaksanakan pengkajian ulang terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,

4. Menuntut Pemerintah Tuntaskan permasalahan Papua dengan pendekatan humanis,

5. Mendesak pemerintah untuk Reforma Agraria,

6. Tolak Kenaikan BPJS,

7. Mengecam tindakan Pembakaran hutan dan lahan, serta mendesak pemerintah menentaskan permasalahan Karhutlah.

Demikianlah pernyataan ini kami sampaikan, semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada umatnya. Amiinn. Bengkulu 24 September 2019, Kordinator Lapangan 1 Endi (ditandatangani), Kordinator Lapangan 2 Aksel (ditandatangani), Kordinator Lapangan 3 Elek Kusman (ditandatangani),”

“Kami anggota DPRD Provinsi Bengkulu juga turut mengetahui dan menandatangani,” ucap Usin usai membacakan tuntutan massa aksi.

Terhimpun, anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang ikut menandatangani yaitu, Erna Sari Dewi, Suharto, Usin Abdisyah Putra Sembiring, Suimi Fales, Edwar Samsi, Darmwansyah, Sefty Yuslimah, Herizal Apriansyah, Herwin Suberhani, Edy , dan Badrun Hasani. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here