Bencana Karhutlah di Indonesia Adalah Bentuk Pelanggaran Hak Dasar

0
792

Oleh : Tradis Reformas

Indonesia sedang dilanda bencana Karhutlah (Kebakaran hutan dan lahan). Isu kebakaran hutan dan lahan ini menimbulkan kecurigaan dari beberapa elemen masyarakat, tentang hutan yang terbakar atau sengaja dibakar.

Namun hal terpenting, dari mau dibakar ataupun terbakar adalah bentuk upaya perlindungan terhadap hak masyarakat.

Indonesia telah memberikan hak dasar kepada masyarakatnya melalui UUD Negara Republik Indonesia (NRI) tahun 1945 Pasal 28 H Ayat (1) yang Berbunyi, “Setiap orang berhak hidup sejahterah lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan“.

Bukan hanya di UUD NRI tahun 1945 yang memberikan jaminan atas hak tersebut, melainkan ada beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur hal yang sama, diantaranya UU NO 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bahkan, secara internasional telah diatur dalam Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio 1992.

Fenomena kabut asap di Sumatera dan Kalimantan sangatlah mengkhawatirkan, yang mana kualitas udara disana sangatlah buruk di bawah standar baku mutu udara ambien yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

Hal tersebut menyebabkan, jarak pandang yang berkurang serta penyakit pernafasan seperti ISPA dan lain sebagainya.

Di dalam hukum lingkungan mengenal istilah strict liability, yang mana pertanggung jawaban mutlak dibebankan pada pihak baik perorangan atau korporasi karena terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang berada di dalam rentang kendalinya.

Perlulah peran negara dalam menuntaskan kasus kerusakan lingkungan guna menuntut pertanggung jawaban seluruh pihak yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan serta melakukan upaya remediasi, rehabilitasi dan restorasi lingkungan hidup pasca bencana kebakaran hutan dan lahan.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban negara dalam mengakomodir hak dasar yang diberikan melalui konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Penulis: Kepala Bidang Kajian Hukum Strategis Mahasiswa Hukum Pecinta Alam (MAHUPALA) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (Unib).

Leave a Reply